Akselerasi Pengembangan SDM Digital, Pemerintah Targetkan 50 Juta Penduduk Terliterasi secara Digital hingga 2024

KOMPAS.com – Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet aktif tertinggi di dunia. Tercatat, pengguna internet di Tanah Air mencapai 212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah pun ingin memastikan agar generasi muda dapat mengoptimalkan beragam manfaat yang dihadirkan melalui penggunaan internet. Salah satunya pada ekonomi digital.

Seperti diketahui, potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai sekitar 124 miliar dollar Amerika Serikat (AS) pada 2025.

Pada web seminar (webinar) Literasi Digital, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pemerintah tengah melakukan akselerasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Hal ini dilakukan untuk memastikan potensi ekonomi digital bisa dimaksimalkan.

Pemerintah menargetkan 12,5 juta penduduk terliterasi secara digital per tahun. Dengan demikian, total 50 juta penduduk Indonesia sudah memiliki bekal literasi digital pada 2024.

Jumlah tersebut, kata Johnny, diharapkan akan terus meningkat hingga mencapai 100 juta orang pada pemerintahan selanjutnya.

“Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga menyediakan Digital Talent Scholarship (DTS) berupa 100.000 beasiswa per tahun. Ini agar mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, seperti big data, learning machine, cyber security, dan pemanfaatan digital lainnya,” ujar Johnny dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Johnny menambahkan, saat ini pemerintah tengah menjalankan tiga program. Pertama, menyelesaikan pembangunan teknologi informasi komputer (TIK).

Kedua, melaksanakan pemerintahan digital, meliputi e-government dan e-governance. Ketiga, menciptakan masyarakat yang memanfaatkan dan menguasai ekonomi digital serta membangun masyarakat digital.

“Infrastruktur jadi langkah utama dalam meningkatkan internet link ratio, mulai dari, wilayah, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Bahkan, di desa juga. Kami menargetkan 83.000 lebih desa yang belum memiliki akses agar bisa segera terhubung,” tutur Johnny.

Pemerataan pembangunan infrastruktur digital atau TIK juga harus diimbangi dengan ketersediaan masyarakat dalam mengembangkan potensi internet.

Selain itu, hal tersebut juga harus dilakukan secara merata agar dapat menciptakan SDM yang memadai.

Adapun pengembangan SDM bertujuan agar masyarakat siap terhadap digitalisasi, sekaligus menangkal dampak negatif yang hadir melalui internet.

“Sebanyak 85 juta pekerjaan akan hilang, tapi muncul 97 juta jenis pekerjaan baru sebagai efek pembagian kerja, antara manusia, mesin, dan algoritma,” jelas Johnny.

Saat ini, terdapat beberapa jenis pekerjaan penting di era digital, seperti ilmuwan atau analis data, ahli kecerdasan buatan, learning machine, dan spesialis transformasi digital.

Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki kemampuan digital dapat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

Senada dengan Johnny, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, kehadiran teknologi digital memberikan tantangan sekaligus peluang baru.

 “Ini adalah sebuah peluang, kita harus jadi pemenang, bukan jadi penonton. Sekarang, kita ambil kesempatan ini , lalu kita mulai,” kata Sandiaga Uno.

Sandiaga mengingatkan, masyarakat juga harus menunjukkan budaya Indonesia dalam ekosistem digital.

Ia menginginkan agar kemampuan digital yang dimiliki masyarakat juga diiringi dengan sikap sopan. Pasalnya, Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi etika dan budi luhur.

“Di sisi digital safety, kedaulatan digital masyarakat Indonesia pun harus dikuasai. Saya ajak masyarakat untuk berkolaborasi agar siap menghadapi industri 4.0,” jelas Sandi.

Sementara itu, dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Novi Kurnia mengatakan, terkait digital safety atau keamanan digital, pemahaman mengenai perlindungan data pribadi perlu menjadi perhatian.

Pasalnya, semakin tinggi pengguna internet, maka potensi tindak kejahatan siber pun makin meningkat.

Ia menambahkan, pada 2019, terdapat 1.504 kasus penipuan digital. Sementara, menurut data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, pada Januari hingga November 2020, terdapat 4.250 laporan kejahatan siber.

Pada Mei 2021, data 279 juta warga negara Indonesia (WNI) diduga bocor dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Terbaru, pada 31 Agustus 2021, ada kebocoran data pribadi dari aplikasi eHAC yang lama.

“Mengapa data pribadi harus dilindungi? Data pribadi ini harta kita yang berharga. Kalau kata orang sekarang data is the new oil, bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan,” tutur Novi.

Sebagai informasi, webinar Literasi Digital yang diadakan untuk Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tersebut merupakan bagian dari sosialisasi Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kemenkominfo yang bekerja sama dengan Siberkreasi.

Selain Menkominfo, Menparekraf, dan dosen UGM, webinar tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI M Farhan dan Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ninik Rahayu.

Adapun Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 #MakinCakapDigital merupakan rangkaian kegiatan webinar yang diadakan di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut diadakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dengan empat pilar utama, yakni budaya bermedia digital (digital culture), aman bermedia (digital safety), etis bermedia digital (digital ethics), dan cakap bermedia digital (digital skills). Dengan program ini, masyarakat Indonesia diharapkan semakin cakap digital.