Punya Komoditas Pangan Unggulan, Lampung Potensial Jadi Penyangga Pangan Nasional

KOMPAS.com – Memiliki keunggulan di sejumlah komoditas pertanian dan perikanan, Provinsi Lampung dinilai berpotensi untuk menjadi kawasan penyangga kebutuhan pangan nasional. Adapun komoditas tersebut antara lain, gula, kopi, nanas, udang, beras, pisang, cokelat, dan jagung.

Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Teten Masduki mengatakan, komoditas pangan unggulan yang dihasilkan Provinsi Lampung harus dioptimalkan dan dikelola dengan baik melalui wadah koperasi. Dengan begitu, potensi daerah yang dihasilkan mampu diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah.

Hal itu disampaikan Teten dalam kegiatan Pengarahan Model Bisnis Pengembangan Koperasi Sektor Pangan di Bandar Lampung, Rabu (8/9/2021)

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan para menteri untuk memperkuat sektor pangan. Lampung merupakan salah satu provinsi yang potensial untuk dijadikan lumbung pangan nasional,” ujar Teten dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu.

Oleh karena itu, lanjut Teten, pemerintah fokus membangun infrastruktur di Lampung untuk menjadi pusat pangan nasional.

“Terlebih, Gubernur Lampung berlatar belakang di sektor pertanian. Jadi, cocok dan momentum ini sangat baik," ujarnya.

Teten menjelaskan, Badan Pangan Dunia (FAO) telah mengingatkan bahwa dunia akan menghadapi ancaman krisis pangan di tahun-tahun mendatang.

Pusat pangan nasional akan menjadi motor untuk mempercepat pembangunan sektor pangan di Tanah Air agar Indonesia tidak mengalami krisis pangan. Karena itu, Teten berharap, koperasi-koperasi di Lampung dapat bergandengan tangan untuk mewujudkan misi pemerintah tersebut.

“Masalah utama yang dihadapi koperasi di Lampung, khususnya yang bergerak di sektor pertanian, adalah skala usaha yang masih kecil. Akibatnya, jumlah produksi yang dihasilkan tidak mampu mencapai skala industri,” papar Teten.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong koperasi-koperasi yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di wilayah Lampung untuk bersinergi atau merger.

Dengan demikian, hasil produksi pertanian akan lebih terjamin, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun aspek keberlanjutan.

"(Pengarahan) ini momentum yang tepat untuk kerja sama membangun koperasi pangan yang besar di Lampung. Karena itu, konsep korporatisasi petani melalui koperasi adalah jawaban. Petani perorangan yang punya lahan sempit dikonsolidasi melalui koperasi agar produk mereka bisa masuk ke skala ekonomi," jelasnya.

Ia pun membeberkan contoh keberhasilan pengelolaan koperasi peternakan sapi terbesar di Selandia Baru, yaitu Fonterra yang memiliki sekitar 15 juta ekor sapi.

Disebut olehnya bahwa peternak di Fonterra merupakan anggota koperasi yang fokus mengelola sapi serta menjaga produktivitas susu. Sementara, koperasi punya fungsi turunannya, yaitu mengurus pengolahan produk dan pemasaran atau sebagai off-taker.

Teten menilai, cara kerja seperti itu harus mampu diterapkan pada koperasi-koperasi di Indonesia agar ketahanan pangan nasional bisa terwujud.

"Saat ini, di sejumlah negara, seperti Belanda, Eropa, dan Amerika yang mengelola sektor pangan bukan lagi korporasi, melainkan koperasi. Saya berharap, di Lampung ini lahir koperasi modern seperti itu," tuturnya.

Selain itu, imbuh Teten, pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan koperasi pangan melalui pembiayaan yang murah.

Menurutnya, saat ini sudah tersedia Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan pagu yang dinaikkan, tetapi tingkat suku bunganya rendah.

Adapun plafon KUR tanpa jaminan dinaikkan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta. Tak hanya itu, pemerintah juga memperpanjang kebijakan subsidi bunga 3 persen sampai Desember 2021.

Adapun untuk pagu anggaran KUR 2021 adalah sebesar Rp 253 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan plafon yang ditetapkan sebelumnya, yakni Rp 220 triliun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen memajukan sektor UMKM.

"Penyaluran kredit oleh bank bagi UMKM masih 20 persen. Kemenkop UKM ditargetkan bisa menaikkan minimal menjadi 30 persen pada 2024. Oleh karena itu, pagu KUR selalu ditingkatkan dan akan terus naik sampai porsinya mencapai 30 persen," jelas Teten.

Dukung pembiayaan koperasi

Teten menambahkan, saat ini, terdapat beberapa lembaga yang dapat membantu koperasi, yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM).

Dua lembaga tersebut merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk untuk mendukung pembiayaan koperasi di Indonesia.

Menurut Teten, koperasi yang mau memanfaatkan pembiayaan dari satuan kerja (satker) di bawah Kemenkop UKM, akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Salah satunya adalah suku bunga pinjaman rendah yang jauh lebih murah dibandingkan suku bunga bank konvensional.

"Selain dari perbankan, pembiayaan untuk koperasi saat ini juga berasal dari LPDB. Hal ini mengingat sudah tidak ada hibah, tapi digantikan lewat dukungan pembiayaan murah. Karena itu, koperasi diperkuat dengan dukungan pembiayaannya lewat LPDB," kata Teten.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bandar Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai wilayah penopang ketahanan pangan nasional.

Arinal menilai, kerja sama yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah membuahkan hasil, yakni tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tercatat sebagai yang tertinggi di Pulau Sumatra.

Adapun pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung sebagian besar berasal dari sektor industri makanan dan minuman. Nilai kontribusi sektor ini mencapai 35,88 persen.

Dengan demikian, pihaknya menyatakan siap mengelola produk-produk pertanian melalui koperasi dengan jaminan harga yang kompetitif dari pemerintah pusat.

Selain itu, Arinal juga akan mengoptimalisasi peran koperasi di wilayah kerjanya untuk dapat memproses produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Hal ini dilakukan dengan konsep hilirisasi sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

"Produk-produk pertanian Kota Bandar Lampung sebagian besar berasal dari hulu, seperti jagung, kopi, cokelat, dan udang. Namun, pertanyaannya, mengapa potensi tersebut tidak dikelola secara optimal? Saya yakin, dengan kerja sama yang erat, saya siap melaksanakan mandat Pak Menteri untuk diolah. Saya akan minta koperasi yang berkelas untuk bekerja," kata Arinal.

Untuk diketahui, saat ini jumlah koperasi di Kota Bandar Lampung mencapai 5.653 unit. Dari jumlah itu, koperasi yang aktif sebanyak 2.087 unit dengan jumlah anggota 2,2 juta orang.

Adapun total volume usaha yang dijalankan oleh koperasi mencapai Rp 4,41 triliun. Untuk memaksimalkan potensi koperasi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan memetakan jenis usaha koperasi berdasarkan model bisnisnya untuk disinergikan.

"Kami akan lakukan dalam kerangka kebijakan yang strategis untuk membangun sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur dulu. Nantinya, para petani tidak lagi kesulitan mengangkut hasil produksinya ketika infrastruktur sudah tertata dengan baik," jelasnya.