Pandemi Terkendali, Pemerintah Tetap Ingatkan Masyarakat Taat Protokol Kesehatan

KOMPAS.com – Kasus positif Covid-19 dan angka kematian di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Per Rabu (22/9/2021), seluruh kabupaten/kota di Jawa dan Bali telah berada pada level 2 dan 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Di luar Jawa, masih ada 10 kabupaten/kota yang berada di level 4. Namun, sebagian besar lainnya berada di level 2 dengan jumlah 250. Kemudian, 105 pada level 3 dan 21 pada level 1.

Atas capaian tersebut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Siti Nadia Tarmizi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama masyarakat yang telah membantu dalam upaya pengendalian pandemi di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan pada Media Center Forum Medan Merdeka Barat 9 (FMB 9), Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Rabu.

Secara nasional, lanjut dr Nadia, terjadi penurunan kasus mingguan sebanyak 40 persen dan penurunan jumlah kematian sebesar 48 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Namun, masih ada beberapa provinsi yang masih mencatatkan kasus positif dan angka kematian yang relatif tinggi, yaitu di Kalimantan Utara (Kaltara) dan Bangka Belitung (Babel).

Kemudian, terkait testing rate nasional, dr Nadia menegaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan peningkatan orang yang diperiksa menjadi 4,22 orang per 1.000 penduduk per pekan.

Angka tersebut di atas standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 1 orang diperiksa per 1.000 penduduk per pekan sebagai parameter surveilans yang komprehensif.

“Kami juga memastikan bahwa seluruh provinsi telah mencapai standar minimal tersebut dengan beberapa provinsi mencatatkan testing rate yang cukup tinggi, seperti Bali, Riau, Kalimantan Timur (Kaltim), dan DKI Jakarta,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (27/9/2021).

Sementara itu, lanjut dr Nadia, positivity rate secara nasional telah mencapai angka 4 persen atau lebih kecil dari standar WHO, yakni kurang dari 5 persen. Masing-masing dari 34 provinsi pun telah mencapai target positivity rate kurang dari 5 persen.

Parameter lainnya adalah penggunaan tempat tidur rumah sakit yang diukur dengan indikator bed occupancy rate (BOR) juga turut menurun.

“Saat ini, tidak ada provinsi yang mencatatkan BOR di atas 80 persen, baik untuk BOR total maupun BOR intensive care unit (ICU). Hal ini juga menjadi salah satu target vaksinasi untuk mencegah keparahan jika seseorang yang telah mendapatkan vaksinasi terinfeksi,” ujar dr Nadia.

Nadia menyatakan, tren positif di hampir seluruh indikator merupakan salah satu bukti keseriusan semua pihak untuk dapat mengendalikan pandemi di Tanah Air.

Pada kesempatan yang sama, Nadia juga membandingkan mobilitas masyarakat pada saat ini sudah meningkat jauh dibandingkan masa PPKM Darurat pada Juli 2021 atau masa PPKM level 4 pada awal Agustus 2021.

“Kemenkes memantau pergerakan masyarakat menggunakan berbagai pendekatan. Salah satunya, dengan menggunakan data google mobility. Tampak di semua provinsi menunjukkan peningkatan pergerakan. Bahkan, beberapa provinsi sudah melampaui level sebelum pandemi, seperti di Jawa Barat (Jabar), Banten, Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim),” ujar dr Nadia.

DOK. KPC PEN Terkait testing rate nasional, dr Nadia menegaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan peningkatan orang yang diperiksa menjadi 4,22 orang per 1.000 penduduk per pekan.

Klaster sekolah

Meskipun kasus positif Covid-19 di beberapa daerah menurun, dr Nadia menyebutkan bahwa masih ada beberapa kasus yang harus menjadi perhatian, terutama kasus klaster sekolah saat penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

“(Untuk menghindari kejadian tersebut), perlu kerja sama yang baik antara pihak sekolah, orangtua, dan siswa. Protokol kesehatan (prokes) sangat penting ditegakkan untuk menghindari penularan di sekolah,” katanya.

Pihak sekolah harus memperhatikan penerapan prokes yang esensial, seperti menjaga jarak minimum satu meter, mengharuskan semua orang memakai masker, serta memastikan siswa mencuci tangan dengan sabun dan air secara teratur.

“Bantu kami mewujudkan pelaksanaan prokes. Semua harus patuh dan jangan sungkan untuk mengingatkan orang lain yang tidak taat prokes. Bersama, kita bisa akhiri pandemi dan bebas dari Covid-19. Ayo pakai masker dan segera divaksinasi,” ajak dr Nadia.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dr Reisa Broto Asmoro juga menyoroti secara serius kasus klaster di sekolah.

Ia mengatakan, pelaksanaan PTM terbatas tak lepas dari momentum kebersamaan di tengah masyarakat, baik dalam hal meminimalisasi risiko tertular virus maupun memastikan kualitas belajar anak.

“Kunci keberhasilan PTM ada di tangan guru, orangtua, dan murid. Jaga situasi kondusif dalam pengendalian Covid-19,” ujar dr Reisa.

Selain itu, terkait pembukaan akses pusat perbelanjaan, terutama bagi anak-anak, dr Reisa mengingatkan masyarakat untuk memilih ruang publik yang mewajibkan akses aplikasi PeduliLindungi. Tujuannya, agar tingkat keamanan dan kenyamanan pengunjung lebih tinggi.

“Perkenalkan normal sosial baru di mal kepada anak-anak. Ingat hukum universal masking, semua orang 100 persen harus memakai masker di ruang publik. Apalagi, kalau jarak aman dan ventilasi terbuka tidak memungkinkan,” ujar dr Reisa.

Dalam masa transisi, orangtua harus mengajarkan anak bahwa Covid-19 akan terus ada. Maka dari itu, anak sebaiknya dibiasakan memakai masker serta melaksanakan prokes lain sebagai cara melindungi diri sendiri dan orang lain.

DOK. KPC PEN Dokter Reisa menyarankan setiap pihak untuk fokus membantu vaksinasi Covid-19 agar makin merata di semua kelompok masyarakat.

Pentingnya vaksinasi

Pemerintah, kata dr Reisa, harus belajar dari kesalahan dan lebih tanggap menghadapi risiko Covid-19. Caranya, dengan tetap ketat menegakkan prokes dan menggencarkan vaksinasi.

“Vaksinasi adalah syarat penting untuk menjalani proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Selain memenuhi target cakupan, pemerataan capaian vaksinasi Covid-19 juga harus diperhatikan, terutama pada kelompok lanjut usia (lansia),” jelasnya.

Meski cakupan vaksinasi pada kategori tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik sangat tinggi, kategori lansia yang menerima dosis pertama belum mencapai 30 persen. Sementara, dosis kedua masih kurang dari 20 persen terhadap sasaran yang ditetapkan.

Dokter Reisa pun menyarankan setiap pihak untuk fokus membantu vaksinasi Covid-19 agar makin merata di semua kelompok masyarakat.

“Keberhasilan mempertahankan PPKM level 2 di beberapa kota besar adalah hasil kerja bersama. Keberhasilan pemerataan cakupan vaksinasi pun memiliki prinsip yang sama,” jelas dr Reisa.

Wilayah aglomerasi, menurutnya, dapat saling membantu dalam testing, tracing, dan treatment (3T), menjaga mobilitas, mencegah kerumunan, serta memvaksin warganya. Hal ini sejalan dengan prinsip WHO bahwa tidak ada seseorang yang aman dari risiko penularan Covid-19 jika semua orang belum menerima vaksinasi.