Tiga Tahun Pimpin Kabupaten Madiun, Ini Prestasi Kaji Mbing-Hari Wur

KOMPAS.com - Selama tiga tahun memimpin Kabupaten Madiun, Bupati Ahmad Dawami Ragil Saputro bersama Wakil Bupati (Wabup) Hari Wuryanto telah menorehkan prestasi di sejumlah bidang.

Sejak dilantik, pasangan pemimpin yang dijuluki Kaji Mbing-Hari Wur itu segera menjalankan misinya, yakni menjadikan Madiun sebagai kabupaten yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak.

Untuk meningkatkan kesejahteraan warga, bupati Kaji Mbing menjadikan pembangunan sebagai poros utama. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak tanggung-tanggung, Bupati Kaji Mbing dan wakilnya, Hari Wur, menetapkan besaran alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk diketahui, persentase tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan ADD daerah lainnya di Indonesia.

“Presiden membangun dari pinggiran. Demikian pula dengan kami yang berkeinginan untuk memulai pembangunan dari desa. Saya ambil keputusan ADD ditingkatkan menjadi 20 persen,” ujar Kaji Mbing dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (28/9/2021).

Kaji Mbing menjelaskan, perhitungan ADD tersebut melalui proses pertimbangan matang.

“Segala lini saya hitung. Dengan kebijakan itu, permasalahan yang ada di desa harus selesai di desa pula,” paparnya.

Adapun kebijakan penambahan 20 persen ADD untuk 198 desa tersebut merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan visi dan misinya saat terpilih sebagai Bupati.

Kaji Mbing menyebutkan, saat ini, pemerataan infrastruktur sudah diimplementasikan di 198 desa dan 8 kelurahan. Tak hanya itu, inovasi juga dapat tumbuh di level desa untuk mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pengembangan sektor pariwisata lokal.

 “(Pembangunan infrastruktur) itu rata semua. Ada peningkatan. Karena itu, saya mengajak untuk apik bareng (baik bersama-sama). Untuk kebaikan bersama, penyelesaian masalah harus diutamakan karena semua pihak harus satu persepsi dengan tujuan yang sama,” ungkapnya.

Kaji Mbing menilai, dengan mengucurkan anggaran sebesar 20 persen, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola anggaran tersebut secara bijak.

Dengan demikian, visi kemandirian desa yang diusungnya dapat terealisasi di seluruh desa di Kabupaten Madiun.

Tumbuhkan potensi desa

Kaji Mbing menambahkan, kebijakan peningkatan ADD 20 persen tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan serta menumbuhkan inovasi di level desa, baik melalui sektor UMKM maupun wisata.

Terkait hal itu, lanjutnya, setiap desa memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan di masing-masing juga berbeda.

“Kami arahkan agar setiap desa menggali potensi masing-masing. Untuk itu, setiap desa harus memiliki tim dalam mewujudkan potensi yang dimiliki. Dengan begitu, masalah yang dihadapi dapat diatasi sehingga menumbuhkan inovasi baru,” tuturnya. 

Lebih lanjut Kaji Mbing menjelaskan, pertanian menjadi salah satu sektor yang tidak terdampak dalam masa krisis, termasuk saat pandemi Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun berkomitmen serius dalam pengelolaan sektor pertanian.

Ekonomi tumbuh tiga persen di masa pandemi

Kaji Mbing juga menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 turut berdampak pada perekonomian di Kabupaten Madiun di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun minus 1,69 persen.

Namun demikian, pada 2021, perekonomian Kabupaten Madiun kembali merangkak naik berkat sokongan sektor pertanian. Pada September 2021, perekonomian Kabupaten Madiun tercatat tumbuh positif sebesar tiga persen.

“Sektor pertanian menjadi penyumbang paling banyak. Salah satu yang mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun adalah (komoditas) porang,” terangnya.

Peluang pasar yang terbuka, baik di dalam maupun luar negeri, membuat permintaan porang dari Kabupaten Madiun melejit.

Pengembangan porang pun mendapat dukungan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Madiun untuk meresmikan pabrik pengolahan porang pada Agustus 2021.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi memberi mandat pada Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemkab Madiun agar serius menggarap potensi porang. Pasalnya, komoditas ini tengah diincar sejumlah negara-negara maju, seperti China, Jepang, dan serta sejumlah negara di Eropa.

Untuk diketahui, saat ini lahan yang ditanami porang di Kabupaten Madiun mencapai 6.000 hektare (ha). Pemanfaatan lahan tersebut meningkat 5.000 ha dibanding 2019 yang kurang dari dari 1.000 ha.

Pesatnya lahan Perhutani yang ditanami porang merupakan bentuk intervensi kebijakan Pemkab Madiun. Hal itu diwujudkan dengan menghubungkan Perhutani, perbankan, dan petani. Dengan begitu, pemilik lahan, sumber modal, dan pengelola lahan saling terkoneksi.

Untuk permodalan, Pemkab Madiun telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani porang senilai Rp 86 miliar.

Adapun KUR dari Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp 36,2 miliar untuk 1.104 petani dan KUR Bank rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 49,9 miliar untuk 1.436 petani

“Saya ambil kebijakan agar petani saja yang menanam porang (bukan investor). Dengan demikian, petani lebih berdaya,” jelasnya.

Tak hanya itu, strategi lain juga dilakukan Pemkab Madiun untuk pengembangan porang, yakni mematenkan varietas porang dengan nama Madiun-1. Benih porang varietas Madiun-1 ini sudah diakui oleh Kementan.

Benih porang varietas Madiun-1 secara resmi diluncurkan Badan Benih Nasional pada Februari 2020 yang diakui sebagai satu-satunya benih berkualitas dan tersertifikasi.

“Paten tersebut merupakan langkah tepat karena yang punya bibit porang secara legal hanya Kabupaten Madiun. Dengan demikian, pengembangan porang skala nasional mengarah di Madiun.

Hal itu terbukti seiring meningkatnya Pemda yang datang ke Madiun untuk belajar dan membeli benih porang yang sudah tersertifikasi.

Untuk itu, Kaji Mbing mendorong generasi milenial untuk bergerak di sektor pertanian, terutama porang. Terlebih, hasil tanaman porang memberi dampak ekonomi yang cukup luas.

Dok. Humas Pemkab Madiun -

Tanggap atasi bencana

Prestasi Kaji Mbing-Hari Wur juga tercatat melalui upayanya mengatasi bencana alam. Salah satu bencana yang terjadi di Madiun adalah banjir besar pada Maret 2019.

Setahun berselang, keduanya dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang mengguncang berbagai sektor.

Kendati demikian, Kaji Mbing-Hari Wur mampu mengatasi tantangan tersebut sehingga kasus Covid-19 semakin terkendali.

Berdasarkan hasil asesmen pemerintah pusat, Kabupaten Madiun telah berhasil masuk di zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2.

Saat awal pandemi berlangsung, Kaji Mbing-Hari Wur mengoptimalkan dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madiun untuk menangani pasien positif Covid-19. Bahkan, pihaknya membuat ruang-ruang perawatan baru untuk menampung pasien Covid-19.

Tak hanya itu, Pemkab Madiun juga menyediakan alat swabpolymerase chain reaction (PCR) untuk mendeteksi warga yang terpapar virus corona.

“Rumah sakit di Kabupaten Madiun merupakan salah satu rumah sakit tataran pertama yang menangani pasien Covid-19. Ini bentuk kesigapan kami dari Pemkab Madiun. Selain itu, kami juga menyiapkan alat PCR untuk dapat memutus persebaran virus,” kata Kaji Mbing.

Bagi Kaji Mbing, penanganan pandemi membutuhkan respons cepat. Terlebih, pandemi merupakan kejadian luar biasa sehingga menuntut penanganan yang juga tidak biasa.

“Dalam kondisi extraordinary, tetapi responsnya tidak extraordinary, target penyelesaiannya tidak akan tercapai. Kondisi ini perlu kecepatan dan ketepatan. Artinya, ada skala-skala tertentu yang perlu dikalahkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penanganan kebencanaan nonalam, seperti pandemi Covid-19, Pemkab Madiun telah melakukan tindakan preventif, promotif, edukatif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satunya adalah kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Selain memperhatikan perkembangan kasus, pihaknya mewajibkan seluruh siswa dan orangtua menggunakan masker. Dengan begitu, penyebaran Covid-19 dapat dicegah.

Wujudkan lima misi

Pada masa kepemimpinan Kaji Mbing-Hari Wur, perubahan positif terus diwujudkan melalui lima misi yang diusungnya.

Misi tersebut antara lain mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur Pemkab Madiun, mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agribisnis, agroindustri, dan pariwisata yang berkelanjutan.

Kemudian, meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, dan mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya, dan mengedepankan kearifan lokal.

Dengan mengimplementasikan misi tersebut, keberhasilan pembangunan pun terlihat. Sebagai contoh, indeks rasa aman Kabupaten Madiun naik dari 66,97 persen pada 2019 menjadi 69,88 persen pada 2020.

Demikian pula indeks reformasi birokrasi, naik 70,55 pada 2020 dari 70,45 persen pada 2019.

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Madiun juga mengalami peningkatan. Pada 2019, IPM Pemkab Madiun mencapai 71,69 persen. Sementara, pada 2020 naik menjadi 71,73 persen.

Peningkatan juga diikuti indeks kualitas lingkungan hidup dari 75,44 persen pada 2019 menjadi 76,55 persen pada 2020. Sementara itu, indeks kesalehan sosial dari 61,67 persen pada 2019 menjadi 61,90 persen pada 2020.

“Indikator-indikator itu setiap tahun ada perhitungan dan pencapaian masing-masing dan nanti finish-nya pada 2023. Meski dilanda pandemi, capaian indeks tersebut menunjukkan tren positif. Itu artinya, seluruh lini masih sesuai jalur,” paparnya.

Kaji Mbing menuturkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun turun dari 5,42 pada 2019 menjadi minus 1,69 pada 2020. Untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi, Pemkab Madiun harus mencapai minimal di angka 5,42 persen.

Tak hanya itu, Pemkab Madiun membuka pintu bagi investor. Namun demikian, investasi harus berdampak positif, baik bagi masyarakat, investor sendiri, dan Pemkab Madiun.

Ia menilai, capaian positif yang diraih Pemkab Madiun selama tiga tahun ke belakang merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, baik birokrasi, TNI, Polri, swasta, dan masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung visi dan misi Pemkab Madiun dan turut mengatasi pandemi Covid-19 bersama-sama, baik dari sektor kesehatan maupun pemulihan ekonomi,” ungkap Kaji Mbin.

Ia pun berharap, dengan kolaborasi yang baik, Pemkab Madiun dapat mencapai visi misi aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak.

Hadirkan perguruan tinggi negeri

Untuk diketahui, sebelum era kepemimpinan Kaji Mbing-Hari Wur, Kabupaten Madiun belum memiliki perguruan tinggi negeri (PTN). Padahal, keberadaan perguruan tinggi merupakan hal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu, Pemkab Madiun bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dalam mendirikan kampus di Madiun.

Keinginan Kaji Mbing-Hari Wur agar Kabupaten Madiun memiliki perguruan tinggi negeri pun terwujud.

Dok. Humas Pemkab Madiun -

Pada 2020, Kampus UNS di Caruban sudah berdiri dan menerima mahasiswa baru. Untuk tahap awal, tiga jurusan yang menjadi kebutuhan Pemkab Madiun dibuka, yakni diploma tiga (D3) Akuntansi, D3 Teknik Informatika, dan D3 Teknologi Hasil Pertanian.

Wabup Madiun Hari Wuryanto mengatakan, untuk membangun gedung PTN, Pemkab Madiun telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Selain itu, tanah yang didirikan gedung kampus UNS Caruban merupakan aset Pemkab Madiun.

“Saat ini, sudah ada ratusan mahasiswa yang belajar di kampus UNS di Caruban. Jumlah mahasiswanya memang terbatas karena disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia,” kata Hari Wur.

Ke depan, lanjut Hari Wur, fasilitas ruang belajar kampus UNS Caruban akan ditambah sehingga mampu menampung lebih banyak mahasiswa.

Untuk pengembangan kampus, imbuh Hari Wur, kampus tersebut akan dihibahkan ke UNS pada 2022. Hal itu dilakukan agar pengembangan kampus dikelola secara langsung oleh UNS.

Untuk tahapannya, Pemkab Madiun tengah menyusun proposal pengajuan hibah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Madiun. 

Setelah mengantongi persetujuan DPRD Madiun, proses hibah ke UNS bisa segera dilaksanakan.

Ia menambahkan, selain membangun kampus PTN, Pemkab Madiun juga menyediakan anggaran khusus di sejumlah kecamatan yang berlokasi di bawah kaki Gunung Wilis.

Dengan anggaran itu, wilayah tersebut dapat mengembangkan agro industri untuk menyambut Proyek Strategis Nasional (PSN) Selingkar Wilis.

Setidaknya, terdapat tiga kecamatan yang wilayahnya berada di kaki Gunung Wilis, yakni Kecamatan Dagangan, Gemarang, dan Kare.

Menurut Hari Wur, selain daya tarik wisata, produksi agroindustri dapat memenuhi kebutuhan sayuran sehingga dapat menyuplai daerah lain.

Pada dua tahun sisa jabatannya, ia bersama Bupati Kaji Mbing berupaya memenuhi visi misi dan harapan masyarakat Kabupaten Madiun.

Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak.