Pemkab Kediri Kaji Pembukaan Kawasan Wisata Simpang Lima Gumul

KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tugu dan car free day kawasan wisata Simpang Lima Gumul (SLG), Rabu (13/10/2021).

Pada pertemuan yang digelar di Ruang Pamenang Kantor Bupati itu, pedagang diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah mereka.

Untuk diketahui, saat ini, Pemkab Kediri belum mengizinkan pedagang berjualan akibat penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali.

Dok. Pemkab Kediri Pemkab Kediri mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan PKL di Pasar Tugu dan car free day kawasan wisata Simpang Lima Gumul (SLG), Rabu (13/10/2021).

Keluh kesah pedagang disampaikan secara langsung kepada Asisten Administrasi Umum Pemkab Kediri Mamik Amiyati, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri Adi Suwignyo, serta perwakilan pihak kepolisian.

Menurut Mamik, pihaknya masih akan mengkaji pembukaan kawasan wisata SLG untuk perdagangan. Pasalnya, lokasi yang biasanya dipenuhi PKL itu dapat diakses dari berbagai pintu sehingga berpotensi menimbulkan kerumunan.

“PKL di kawasan wisata SLG berjumlah 500 pedagang. Oleh sebab itu, diperlukan penataan lokasi secara matang sehingga tidak menimbulkan kerumunan,” kata Mamik dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (14/10/2021).

Dok. Pemkab Kediri Pemkab Kediri mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan PKL di Pasar Tugu dan car free day kawasan wisata Simpang Lima Gumul (SLG), Rabu (13/10/2021).

Adapun rencana penataan yang disebut Mamik meliputi pengumpulan data PKL dan paguyuban PKL, mekanisme skrining vaksin Covid-19, serta penerapan protokol kesehatan (prokes) di wilayah tersebut.

“Kami harus ekstra hati-hati sebelum membuka kawasan wisata SLG. Area ini dinilai lebih kompleks dibandingkan kawasan Gunung Kelud yang bisa dimonitor melalui tiket masuk,” jelas Mamik.

Adi Suwignyo menambahkan, pembukaan kawasan wisata SLG merupakan agenda prioritas Pemkab Kediri. Oleh sebab itu, kajian tersebut akan diselesaikan secepat mungkin.

“Kami akan segera menjadwalkan rapat dengan pihak terkait dan membahas mengenai penataan pedagang,” imbuh Adi.