Gelaran Jakarta Geopolitical Forum V 2021 Puaskan Masyarakat dengan Diskusi Realitas Geopolitik Terkini

JAKARTA, KOMPAS.com – Situasi perpolitikan dan perekonomian sebuah negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga eksternal. Situasi geopolitik menjadi faktor eksternal tersebut.

Sebagai contoh, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang dalam beberapa waktu belakangan membuat suhu ketegangan politik dunia sempat memanas.

Perseteruan dua negara adidaya tersebut turut berimbas pada kondisi ekonomi dan politik Indonesia. Pasalnya, AS dan China merupakan dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kedua negara itu juga merupakan mitra dagang utama Indonesia.

Saat ini, pandemi Covid-19 pun ikut memengaruhi situasi geopolitik. Seperti diketahui, semenjak pandemi, perkembangan teknologi semakin masif, isu sosial mengemuka, dan situasi perekonomian di setiap negara berubah. Ditambah lagi ditambah dengan isu kelestarian lingkungan.

Dengan memahami dan mengantisipasi perkembangan situasi geopolitik, Indonesia dapat menyusun rencana strategis yang relevan sehingga dapat menentukan posisi.

Terkait pemanfaatan teknologi yang semakin masif, Patron and Advisory Board of the School of Government and Public Policy (SGPP) Gita Wirjawan menjabarkan bahwa penguasaan teknologi akan menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan geopolitik dan industrialisasi.

Ia mencontohkan China yang berhasil melipatgandakan produk domestik bruto (PDB) berkat pengimplementasian transaksi digital yang saling terintegrasi.

Gita menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber pada hari kedua pelaksanaan Jakarta Geopolitical Forum ke-5, Jumat (22/10/2021), yang disiarkan langsung dari Studio Kompas TV. Untuk diketahui, Jakarta Geopolitical Forum merupakan forum intelektual yang menghadirkan para akademisi dan pakar, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk membahas situasi dan perkembangan geopolitik dunia saat ini.

DOK. Kompas.com/Yogarta Awawa Prabaning Arka Gita Wirjawan saat memaparkan materi secara virtual.

Gita melanjutkan, pemanfaatan teknologi membawa kemajuan luar biasa pada kehidupan juga memerlukan fase trial and error. 

Selain itu, menurutnya, mitigasi risiko dari meluasnya penggunaan teknologi pada semua aspek kehidupan juga penting untuk dilakukan.

“Kita harus memikirkan arah kemanusiaan saat ini. Jangan sampai kita dibuat deterministik atau bersikap dengan ditentukan oleh teknologi karena hasilnya tidak baik untuk kemanusiaan. Misalnya, seperti yang terjadi pada Perang Dunia II yang menimbulkan korban puluhan juta jiwa,” kata Gita.

Gita juga menyoroti banyaknya penemuan teknologi yang revolusioner dalam satu dekade terakhir, mulai dari blockchain, artificial intelligence (AI), genome sequence, robotika, hingga teknologi dalam pemanfaatan energi.

Ke depan, menurutnya, teknologi-teknologi yang ada berpotensi mendisrupsi berbagai sektor di Indonesia. Misalnya saja, sektor energi, real estate, kesehatan, layanan keuangan, pendidikan, dan pariwisata.

Tak hanya itu, Indonesia juga perlu peka memperhatikan tingkat kesenjangan sosial di samping peningkatan PDB.

Pasalnya, di negara maju seperti AS dan Jerman, kesenjangan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita harus memastikan rasio pajak dan PDB per kapita terus naik supaya Indonesia bisa melewati perangkap negara pendapatan menengah. Hal ini sekaligus mempersempit kesenjangan di Indonesia melalui distribusi kekayaan yang lebih merata,” kata Gita.

Selain Gita, forum yang mengusung tema “Culture and Civilization: Humanity at The Crossroads” tersebut juga menghadirkan sejumlah pakar. Mereka adalah Senior Fellow at the Freeman Spogli Institute for International Studies Profesor Donald K Emmerson, sejarawan Indonesia Baskara Tulus Wardaya, PhD, dan cendekiawan sosial-politik Dimas Oky Nugroho, PhD.

Sejarawan Baskara menjelaskan bahwa teknologi dan sains tidak dapat dilepaskan dari humanisme. Sebab, perkembangan keduanya sebenarnya didorong oleh doktrin yang mengutamakan kepentingan hidup manusia tersebut.

“Humanisme mendorong pertumbuhan sains dan teknologi yang selanjutnya menimbulkan revolusi industri,” papar Baskara.

Pada era modern saat teknologi dan sains secara masif menyokong hidup manusia, kecenderungan munculnya doktrin antroposentrisme atau manusia sebagai pusat alam semesta dapat terjadi. Hal itu berdampak pada konsekuensi serius. Pasalnya, manusia bisa memarjinalkan spesies lain dan mengeksploitasi alam sesuai kehendaknya. Tak hanya itu, manusia juga bisa mencelakai sesamanya.

Manusia yang memiliki kekuatan modal dan teknologi, kata Baskara, akan memenangkan kompetisi. Sementara, pihak yang tak memiliki komponen tersebut hanya akan terbawa arus. Ia pun mencontohkan peristiwa yang telah terjadi saat ini.

“Saat ini, banyak orang yang rela memberikan informasi data pribadinya secara cuma-cuma kepada penyedia aplikasi yang kredibilitasnya patut diragukan,” katanya.

Tantangan sosial politik akibat pandemi Covid-19

Narasumber selanjutnya, Profesor Emmerson memaparkan bagaimana pandemi membuat problem yang ada di dunia saat ini terbagi menjadi dua jenis.

Pertama, masalah yang membutuhkan penyelesaian segera tanpa perlu mandat atau cockpit problems. Emmerson mengilustrasikannya dengan masalah darurat pada kokpit pesawat yang membutuhkan peran langsung dari pilot untuk diselesaikan tanpa perlu mempertimbangkan suara dari penumpang.

Kedua, masalah yang membutuhkan proses demokratisasi atau mandat orang banyak dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, masyarakat di sebuah desa bermusyawarah untuk menerima atau menolak pembangunan pabrik.

DOK. Kompas.com/Yogarta Awawa Prabaning Arka Profesor Emmerson saat memaparkan materi secara virtual.

Menurutnya, krisis akibat pandemi Covid-19 lebih memiliki kecenderungan menjadi cockpit problems, yakni butuh penyelesaian tanpa proses demokratisasi.

“Kalau kita lihat, situasi yang terjadi di dunia saat ini lebih banyak pada cockpit problems. Selain Covid-19, masalah global warming juga membutuhkan solusi segera,” kata Prof Emmerson.

Emmerson mewanti-wanti bahwa langkah penyelesaian cockpit problems yang dilakukan oleh negara dalam penanganan Covid-19 berpotensi membuatnya otoriter atau menurunkan kualitas demokrasi.

Mengutip Freedom House di AS, Emmerson mengatakan bahwa pada 2022, kualitas demokrasi di banyak negara di dunia akan menurun. Menurutnya, hampir 75 persen populasi manusia saat ini hidup di dalam negara yang mengalami penurunan indeks demokrasi.

“Kebijakan cockpit yang dipaksakan dari pemerintah kepada masyarakat membelenggu kebebasan individu selama pandemi. Akibatnya, kepatuhan yang dijalankan masyarakat sifatnya tidak sukarela,” ujarnya.

Narasumber terakhir, Dimas Oky Nugroho juga menyoroti tantangan politik dan sosial yang terjadi akibat pandemi. Menurutnya, transformasi yang serbacepat akibat pandemi Covid-19 menimbulkan dua jenis respons masyarakat.

Respons pertama, masyarakat akan melakukan adaptasi dan rekonsiliasi untuk mencapai kompromi atas situasi yang terjadi saat ini.

“Kedua, masyarakat yang melihat ketidakpastian dan tidak ada harapan akan meningkatkan kesenjangan, resistensi, dan konflik,” kata Dimas.

Dimas melanjutkan bahwa transformasi yang serbacepat tersebut juga dapat menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah untuk merangkul dan berkolaborasi dengan generasi milenial.

Menurut Dimas, milenial merupakan generasi politik yang segar dan berpikir bahwa negeri ini dapat dibangun secara optimistis melalui kolaborasi. Pemerintah dapat mendorong mereka untuk lebih aktif menciptakan ruang publik yang sehat.

Hal tersebut juga berguna untuk mengatasi ketegangan dari perseteruan politik pemilihan presiden (Pilpres) yang memicu polarisasi. Ia mencontohkan yang pernah terjadi sebelumnya, yakni polarisasi antara “Cebong” dan “Kampret”.

“Pemerintah bisa mendorong agenda politik untuk mengatasi perseteruan tersebut. Terlebih, pandemi semakin memperparah kondisi masyarakat. Selain itu, spektrum politik Indonesia harus berkompromi untuk bisa berada di jalur tengah. Seharusnya tidak ada polarisasi saat kita menghadapi musuh yang sama, yakni Covid-19,” katanya.

Kemanusiaan perlu dipertahankan di masa depan

Menyimpulkan keseluruhan paparan dalam forum, Profesor Dadan Umar Daihani mengatakan manusia tengah berhadapan dengan dua faktor penentu yang memengaruhi landscape kehidupan manusia ke depannya, yakni kemajuan teknologi digital dan pandemi Covid-19. Namun, di tengah situasi tersebut kemanusiaan harus tetap dipertahankan.

Teknologi, kata Prof Dadan, bagaikan pisau bermata dua. Walau memberikan kemajuan yang luar biasa, teknologi bisa membuat manusia kehilangan identitasnya dan mengalami ketergantungan. Hal tersebut membuat manusia seakan dikejar dan diburu oleh teknologi buatannya sendiri.

Profesor Dadan menambahkan, teknologi robot otonom, misalnya, telah menginfiltrasi berbagai aspek kehidupan dan bisa mengancam eksistensi manusia.

Selain ancaman teknologi, Prof Dadan juga mengatakan bahwa kemunculan pandemi Covid-19 mengacaukan tatanan manusia dan membawa berbagai efek domino bagi negara di dunia. Sebut saja, mulai dari gangguan rantai pasokan global hingga kemunculan ultranasionalis yang meningkat pesat di berbagai negara.

Meski demikian, Profesor Dadan mengatakan bahwa evolusi virus corona akan memicu manusia untuk terus berinovasi menemukan vaksin dan teknologi kesehatan untuk mengatasi ancaman pandemi.

Terkait situasi Indonesia, ia mengatakan bahwa Tanah Air memiliki kontribusi substansial dalam sinergi peradaban.

Pasalnya, Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, dan agama yang dikelola dengan cara demokrasi ala Nusantara.

“Ideologi agama dan kebangsaan pun saling mengikat. Kelompok-kelompoknya dapat menjadi pembela keadilan sosial,” kata Prof Dadan.guber

Sementara, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia (RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menambahkan bahwa peradaban tidak melulu dilihat secara makro, tapi juga harus dilihat dalam kacamata mikro atau hal-hal yang dilakukan dalam keseharian.

DOK. Kompas.com/Yogarta Awawa Prabaning Arka Agus Widjojo saat menyampaikan pidato penutupan acara Jakarta Geopolitical Forum ke-5 2021.

Selanjutnya, mengenai identitas, Agus mengatakan bahwa saat ini, masyarakat memiliki pilihan untuk mengadopsi sebuah identitas ataupun meninggalkannya sesuai pilihan.

“Pada akhirnya, pertanyaan mengenai identitas dan peradaban apa yang akan dipilih merupakan pilihan yang harus diambil sesuai dengan konsekuensinya,” kata Agus.

Salah satu tujuan Jakarta Geopolitical Forum, lanjut Agus, adalah memfasilitasi pertukaran ide antara akademisi dan saintis. Selanjutnya, hasil dari forum tersebut akan dituangkan menjadi rekomendasi kebijakan.

Ia berharap, forum tersebut dapat membawa diskusi lanjutan mengenai peradaban dan kebudayaan dunia saat ini.

“Diskusi ini bertujuan meningkatkan kesadaran kita mengenai pentingnya informasi dan pemahaman realitas geopolitik saat ini,” ujarnya.