KOMPAS.com - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian melantik Raudatul Jannah Sahbirin Noor sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pelantikan tersebut diselenggarakan di Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (26/10/2021).
“Saya ucapkan selamat kepada Ibu Hj Raudatul Jannah Sahbirin Noor yang telah dilantik sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Kalsel,” kata Tri dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Tri menjelaskan, Ketua TP-PKK Provinsi merupakan koordinator bagi TP-PKK di kabupaten atau kota di wilayahnya.
Ia berharap, Ketua TP-PKK Provinsi Kalsel bisa mengayomi semua kepengurusan di bawahnya dalam mencapai tujuan organisasi. Misalnya, membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di lingkungan Provinsi Kalsel.
Bantu turunkan stunting
Di sisi lain, Tri menyampaikan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah menurunkan angka stunting. Ini diwujudkan pemerintah melalui program pendampingan terhadap ibu hamil dan anak-anak pada masa 1.000 hari pertama kehidupan.
Untuk itu, ia berharap, dalam upaya penanggulangan stunting, kader TP-PKK dapat bekerja sama dengan dinas-dinas terkait.
“Pengurus pusat yang juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah agar program-program PKK bisa dimunculkan dalam program-program di daerah. Dengan begitu, dinas-dinas di daerah tidak ragu dalam bekerja sama dengan PKK,” jelasnya.
Tri menegaskan, TP-PKK adalah ibu bagi anak-anak dan ibu bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal kesejahteraan hidup mereka.
“Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama bekerja dalam mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas dan berdaya, serta sejahtera,” imbuh Tri.
Sebagai informasi, pemilihan Ketua TP-PKK Provinsi Kalsel merupakan konsekuensi logis dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
Permendagri menyebutkan bahwa istri dari seorang kepala daerah merupakan Ketua TP-PKK Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kader PKK merupakan mitra pemerintah yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 10 Program Pokok PKK.
“Apa yang dilaksanakan oleh TP-PKK mencakup seluruh hidup manusia. Karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai kader PKK bisa melaksanakan semua 10 Program Pokok PKK yang telah diamanahkan dengan sebaik-baiknya,” imbau Tri.