KOMPAS.com – Sebagai mitra kerja pemerintah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) mendapat amanat dan tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam percepatan penurunan angka stunting di Tanah Air.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Akan tetapi, menurut Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian, pihaknya tidak bisa melakukan upaya tersebut sendiri. Dibutuhkan partisipasi dan gotong royong dari berbagai pihak.
Oleh karena itu TP-PKK Pusat terus mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia.
"Ini tugas kita bersama karena masalah stunting melibatkan multipihak. Baik itu pihak swasta, nonpemerintah, ormas, akademisi, media, usaha kecil dan menengah (UKM), maupun mitra pembangunan. (Semua perlu) duduk bersama. Apa yang bisa kita lakukan di wilayah kita, seperti memastikan kecukupan suplai makanan," kata Tri dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (28/10/2021).
Salah satu upaya yang dapat dilakukan, kata Tri, adalah dengan menjalin kerja sama dengan sektor swasta yang memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR).
“Misalnya, dengan memanfaatkan program CSR dari perusahaan swasta yang bisa mendistribusikan bantuan makanan bergizi ke daerah dengan angka stunting tinggi," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Tri saat menerima sejumlah paket bantuan makanan dan susu dari perusahaan Astra, Isuzu, dan Wuling di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (26/10/2021).
Dalam kesempatan tersebut, perusahaan otomotif Astra, Wuling, dan Isuzu memberikan sejumlah paket bantuan berupa susu bayi, susu ibu hamil, dan makanan tambahan.Bantuan itu diserahkan langsung kepada TP-PKK Pusat.
Selanjutnya, melalui kerja sama dengan TP-PKK di daerah, bantuan tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah dengan angka stunting tinggi.
Untuk diketahui, saat ini, angka stunting Indonesia berada pada kisaran 27,6 persen. Oleh karena itu, Presiden telah menargetkan agar angka stunting dapat ditekan hingga 14 persen pada 2024.
Karenanya, TP-PKK Pusat berkomitmen untuk terus membantu pemerintah menekan angka stunting. Berbagai upaya pun dilakukan, seperti menggerakkan jaringan TP-PKK yang memiliki struktur hingga tingkat desa dan kelurahan.
Selain itu, upaya pencegahan dan penanganan stunting juga akan dilakukan secara gotong royong yang dimulai dengan pendampingan keluarga.