Penyaluran Bansos Mendekati 100 Persen, Perekonomian UMKM Mulai Bangkit

KOMPAS.com – Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah telah menyalurkan program bantuan sosial (bansos) guna memberikan jaring pengamanan bagi masyarakat terdampak, sekaligus sebagai stimulus perekonomian.

Pemerintah juga memutuskan tetap melanjutkan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti bansos reguler dan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Evaluasi dan upaya koordinasi pun terus dilakukan agar penyalurannya semakin tepat sasaran.

Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia (BRI) Supari menyatakan, pihaknya sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran telah mendistribusikan bansos ke sektor UMKM dan sektor perlindungan sosial dengan penyerapan mendekati 100 persen.

“Untuk sektor UMKM, telah disalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan tambahan subsidi bunga,” katanya dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Jumat (5/11/2021).

Untuk sektor perlindungan sosial, terdapat bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST) yang seluruhnya disalurkan dalam di saat pandemi Covid-19.

Selain itu, terdapat pula bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pelaku UMKM mengakses fasilitas pembiayaan secara terjangkau.

Supari menekankan, pihaknya terus mendukung program-program responsif pemerintah.

Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan akan terus diakselerasi sampai terjadi pertumbuhan yang diharapkan pemerintah.

“Situasi Covid-19 sudah terkendali dan mobilitas tinggi, beberapa kredit di BRI sudah mendekati normal seperti saat pre-Covid-19,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Terkait proyeksi 2022, Supari menyatakan, ekosistem ketahanan terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia sudah kembali terbentuk. Jika tetap bisa dipertahankan, maka akan ada percepatan recovery.

Supari memperkirakan, recovery (pemulihan) UMKM dapat dipercepat setidaknya pada semester dua 2022 dapat mendekati situasi sebelum pandemi.

Dia menilai, hal tersebut bisa terjadi bila semua terakselerasi dengan baik, masyarakat makin disiplin protokol kesehatan, dan momentum baik dapat dipertahankan.

Supari memperkirakan, pada 2022 selain bansos reguler yang dipertahankan, kredit bersubsidi yang dapat diterima dan diakses pelaku UMKM seperti KUR juga masih sangat diperlukan dan diharapkan dapat diperluas.

Bantuan tunai dan langsung

Pada kesempatan itu, Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sunar Basuki menjelaskan, pihaknya sebagai salah satu BUMN penyalur bansos telah melayani masyarakat dalam hal penyaluran bantuan.

PNM turut menyalurkan dua program pemerintah, yakni nontunai berupa subsidi bunga dan bantuan langsung tunai berupa BPUM.

Pada 2020, bantuan nontunai disalurkan kepada 5,3 juta nasabah. Sedangkan bantuan tunai BPUM disalurkan kepada 3,6 juta nasabah dan memiliki ketepatan penyaluran yang tinggi, dengan lebih dari 90 persen digunakan untuk pemulihan usaha.

“Untuk 2022, PNM menyalurkan bantuan nontunai sementara BPUM disalurkan oleh bank-bank penyalur. Jadi kita sudah berikan seluruh data base nasabah kita kepada pemerintah,” ujarnya.

Sunar juga mengatakan, pihaknya memiliki nasabah PNM Mekaar dengan profil yang unik.

Pihaknya melayani masyarakat dengan pembiayaan ultra mikro, misalnya pelaku usaha informal yang sebagian besar tidak memiliki akses ke perbankan.

Selain itu, sebanyak 10,8 juta nasabah tersebut semuanya perempuan dan berbasis kelompok. Lalu, 49.000 lebih tenaga pendampingan secara rutin juga berkomunikasi dengan para nasabah PNM.

Terkait bantuan subsidi listrik, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bob Saril menjelaskan, pemberian subsidi listrik kepada masyarakat telah berjalan sejak 2003.

Sementara itu, pada masa pandemi bantuan subsidi tersebut ditambah dengan stimulus.

“Stimulus tidak hanya diberikan kepada keluarga, melainkan juga untuk golongan bisnis dan industri, termasuk yang berskala kecil,” ujarnya.

Bob menambahkan, PLN juga memberikan bantuan diskon untuk penambahan daya jika diperlukan daya lebih tinggi kepada UMKM terdampak pandemi.

Biaya yang semula sebesar Rp 4 juta hanya dikenakan Rp 150-200.000, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal pemulihan ekonomi.

Dalam hal penyaluran, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk pendataan, sehingga bantuan dapat tepat sasaran.

Untuk bantuan lain berupa pemberian sembako, misalnya dilakukan PLN bersama komponen kepegawaian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Tantangan merancang bantuan

Pada kesempatan yang sama, Researcher at Center of Reform on Economics - CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, munculnya pandemi Covid-19 memberikan tantangan merancang bantuan yang komprehensif dan inklusif.

Dai menyoroti bantuan seperti BPUM sangat bermanfaat karena selain menjadi bantalan sementara di masa pandemi, juga dapat menjadi modal awal bagi pelaku UMKM setelah pandemi mereda.

Bantuan ini juga dapat mempermudah kembali para pelaku UMKM masuk ke roda perekonomian.

Yusuf menuturkan, meskipun optimisme pemulihan ekonomi lebih baik pada 2022, pemberian bantuan dari perintah masih esensial.

Penarikan bantuan harus tetap dilakukan dengan hati-hati dan bertahap agar tidak berdampak pada masyarakat yang masih membutuhkan.

“Semua juga tergantung ketepatan data, evaluasi penyaluran dana PEN, dan dukungan pemerintah daerah dalam koordinasi penyaluran,” ujarnya.

Yusuf menilai, pada 2022 bantuan untuk UMKM masih tetap diperlukan karena UMKM memiliki porsi besar dalam perekonomian dan 99 persen di dalamnya adalah kelompok usaha mikro.