Kompas100 CEO Forum ke-12, Ajak Sinergi Berbagai Sektor untuk Capai Ekonomi Sehat 2022

KOMPAS.com – Kompas100 CEO Forum Powered by East Ventures mencapai puncaknya pada Kamis (18/11/2021). Puncak forum yang mengangkat tajuk “Ekonomi Sehat 2022” tersebut berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) dan Istana Negara.

Pada forum tersebut, sejumlah isu krusial yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, kebijakan, dan kemungkinan yang akan datang di 2022 menjadi bahasa utama, khususnya yang berkaitan dengan Covid-19.

Chief Executive Officer (CEO) Kompas Gramedia Lilik Oetama mengatakan, pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia.

“Saat ini, kita semua tahu bahwa kasus Covid-19 sedang mengalami penurunan yang signifikan. Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan semua ajaran, baik pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri serta elemen bangsa,” kata Lilik.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, diperlukan sinergi dari sektor ekonomi dan kesehatan agar bisa mencapai ekonomi sehat Indonesia 2022. Pasalnya, krisis ekonomi saat ini terjadi lantaran permasalahan pada sektor kesehatan.

“Untuk mengatasi krisis harus menggabungkan dua sektor, yaitu kesehatan dan ekonomi. Hal ini membutuhkan komunikasi dan interaksi lebih lanjut. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Harian Kompas dan East Ventures yang telah bisa memahami kebutuhan ini,” papar Budi.

Ia melanjutkan, kehadiran pandemi juga semakin membuka mata banyak pihak terkait pentingnya langkah preventif ketimbang kuratif dalam hal kesehatan.

Menurut Budi, strategi kesehatan yang tepat seharusnya bukanlah strategi mengobati orang sakit, melainkan strategi menciptakan orang sehat dan mencegah orang jadi sakit. Hal inilah yang menurutnya akan menjadi bagian transformasi yang dilakukan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Saat ini, pihaknya tengah menggulirkan enam transformasi penting, yakni transformasi layanan primer, rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan teknologi kesehatan.

“Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu serta mengalihkan anggaran ke preventif dan promotif. Misalnya, vaksinasi yang tadinya 11 akan menjadi 14 dan kalau mau lahiran datang 4 kali ke dokter dan puskesmas akan menjadi 6 kali,” papar Budi.

Hal tersebut ia lakukan atas pertimbangan lebih baik mencegah dibandingkan memberikan treatment di belakang. Sebab, perawatan di belakang jauh lebih mahal dan menyakitkan.

“Selanjutnya, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Industri dalam negeri harus didorong kemandiriannya agar bebas ketergantungan dari asing. Kami menginginkan 50 persen produksi dari dalam negeri,” tutur Budi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, semua elemen masyarakat mengharapkan pemulihan yang mulus untuk menuju ekonomi sehat 2022.

“Akan tetapi, masih ada ancaman inflasi lantaran pertumbuhan yang belum kuat bisa menimbulkan masalah yang pelik dan dilema. Untuk itu, kami harus betul-betul memperhatikan tantangan itu,” kata Sri Mulyani.

Menanggapi Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya tak menampik perihal akan ada tantangan baru di masa pemulihan ekonomi 2020, seperti iklim geopolitik global dan perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan.

“Saat ini merupakan golden moment bagi Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di 2022 walau masih ada tikungan. Tetapi, tikungan itu seperti Sirkuit Mandalika, mendorong adrenalin,” kata Airlangga.

Sri Mulyani pun kembali melanjutkan, pihaknya masih mempertahankan dukungan APBN terhadap sektor kesehatan dengan nominal yang masih cukup besar demi menjaga Covid-19 terkendali.

“Dari sisi vaksinasi, testing, tracing, maupun berbagai tagihan. Saya menjaga APBN karena saya kami berkaca dengan menghitung yang sakit di 2020-2021 cukup banyak. Kemudian, 2022 juga kita makesure terlebih dahulu agar vaksinasi bisa berjalan terus,” papar Sri Mulyani.

Ia berharap, terdapat perkembangan teknologi yang dapat menghasilkan obat-obatan untuk Covid-19. Dengan demikian, bila pasien harus dirawat di rumah sakit, sudah tersedia obat yang bagus, murah, dan cepat.

“Saat ini, fokus pemerintah yang terpenting adalah masyarakatnya selamat dan ekonominya selamat. Instrumen APBN adalah tool. Jangan dibalik, APBN-nya selamat, tetapi ekonomi dan masyarakatnya malah tidak selamat,” ungkap Sri Mulyani.

Walau demikian, lanjutnya, APBN tidak boleh terus-menerus dipakai secara berlebihan. Saat ekonomi sudah berangsur pulih, masyarakat aman, APBN harus disehatkan.

Dok. Harian Kompas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Transisi energi

Sebagai bagian dari perwujudan ekonomi berkelanjutan, Indonesia pun tengah mendorong berbagai upaya untuk transisi energi. Menanggapi hal ini, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat.

“Selama ini, bauran energi Indonesia base load disediakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sehingga kalau pensiunkan PLTU harus mencari base load energi yang baru. Ini bisa disediakan melalui hydropower atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA),” papar Airlangga.

Sayangnya, situasi saat ini masih belum memungkinkan pemerintah untuk membangun hydropower di Pulau Jawa. Padahal, kebutuhan listrik paling besar di Indonesia ada di Pulau Jawa. 

Sementara, potensi hydropower Indonesia berada di Kalimantan Utara dan Mamberamo yang lokasinya jauh dari Pulau Jawa.

“Yang bisa kami lakukan adalah membuat buffer dengan jalur transmisi. Transmisi yang murah, yaitu transmisi antarpulau yang harus disediakan lebih dahulu. Jadi, investasinya perlu di sana, baru terus kita mendorong hydropower,” tutur Airlangga.

Ia mengatakan, transisi energi akan menjadi salah satu piloting, terlebih Indonesia saat ini memimpin Presidensi G20.

“Kita harus menyiapkan paket bagaimana cara me-retire-kan PLTU dan kalau retire early kan ada remunerasi premium,” imbuh Airlangga.

Membidik potensi ekonomi digital

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia memiliki kemampuan yang besar dalam bidang teknologi digital.

“Indonesia memiliki 2.229 startup. Potensi ekonomi digital kurang lebih 124 miliar dollar Amerika Serikat (AS) sampai 2025. Tinggal bagaimana menyiapkan infrastruktur, pemerintah, ekonomi, dan masyarakat digital agar dapat muncul sebuah ekosistem digital yang besar,” papar Presiden Jokowi.

Menanggapi Presiden Jokowi, Operating Partner East Ventures David Fernando Audy mengatakan, kehadiran pandemi Covid-19 di Tanah Air telah menciptakan akselerasi luar biasa dalam hal transformasi digital.

“Saya optimistis bahwa Indonesia bisa menjelma menjadi the home of the unicorn. Saya kira agar kita bisa maju semua ke depannya, masyarakat harus serius mengembangkan ekosistem digital di negara sendiri. Ini adalah era untuk kolaborasi,” kata David.

Untuk mencapai kolaborasi tersebut, lanjutnya, seluruh elemen masyarakat harus bersinergi, baik perusahaan teknologi, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah agar dapat bersaing di kancah internasional.

Sebagai informasi, Kompas100 CEO Forum merupakan gelaran rutin yang diselenggarakan Harian Kompas. Kali ini, acara tersebut terselenggara berkat dukungan East Ventures, Eka Hospital, Telkom Indonesia, BNI, Pertamina, Danone Indonesia, dan BCA.