Kunjungi Gudang Bulog, Komisi VI DPR Pastikan Stok Beras Menjelang Libur Nataru Aman

KOMPAS.com – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Masa Persidangan II ke Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Cirebon, Jawa Barat, pada 19-21 November 2021.

Pemimpin rombongan sekaligus anggota Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan stok beras nasional yang disimpan di Gudang Bulog menjelang Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru (Nataru) 2022 dalam jumlah yang aman.

“Kami sudah melihat secara langsung stok beras di Gudang Bulog Cirebon. Kami memastikan stok beras tersedia dalam jumlah yang banyak. Hal serupa juga terjadi di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia,” kata Aria dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (22/11/2021).

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat tidak perlu panik terkait kebutuhan akan beras pada momen Nataru nanti.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum (Perum) Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, stok beras yang diamankan Bulog saat ini mencapai 1,3 juta ton.

Pihaknya juga sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya yang menjadi tanggung jawab Bulog agar dapat selalu tersedia saat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras dan pangan lainnya agar tersedia bagi masyarakat walau ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Kami juga akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersedian pangan tersebut,” kata Suyamto.

Selain itu, Bulog juga memastikan seluruh jaringan yang bekerjasama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal, baik secara online, offline, jaringan retail modern, dan di outlet-outlet milik Perum Bulog, seperti Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menegaskan, kehadiran Bulog harus lebih diperkuat melalui keberadaan anggaran belanja negara karena statusnya sebagai perum dan tidak dapat dikomersialisasi.

“Kemudian, Bulog harus ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk operasionalnya. Lalu, harus ada outlet-nya sebagai buffer stock nasional serta pengeluarannya,” tutur Herman.