Mendagri Ajak Semua Pihak Dukung Percepatan Vaksinasi di Provinsi Aceh
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta dan mengajak tokoh masyarakat, agama, adat, serta pemuda untuk mempercepat pemerataan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Aceh.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau pelaksanaan program vaksinasi massal di Banda Aceh Convention Hall, Kota Banda Aceh, Selasa (14/12/2021).
Tito menambahkan bahwa pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi nasional mencapai 70 persen dari total populasi masyarakat Indonesia hingga akhir 2021.
“Mohon dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan program tersebut,” kata Mendagri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (15/12/2021).
Penetapan target vaksinasi, lanjut Tito, bukan sebatas pada angka atau kuantitas ketercapaian, melainkan sebagai ikhtiar dalam melindungi masyarakat agar segera terbentuk kekebalan kelompok.
Hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung indikator pengendalian pandemi yang kian membaik. Indikator tersebut adalah penurunan positivity rate dan rendahnya fatality rate atau kematian yang disebabkan terinfeksi Covid-19.
“Itu penting untuk proteksi masyarakat. Meskipun angka kasus positif rendah, kita tidak boleh lengah,” ujarnya.
Menurut Tito, dukungan semua pihak penting untuk mendorong keberhasilan percepatan vaksinasi. Selain itu, pemerintah daerah (Pemda) juga perlu melibatkan dan bekerja sama dengan stakeholder lain agar cakupan vaksinasi kian meluas.
Terlebih, lanjutnya, stok vaksin di Provinsi Aceh memadai dan dapat memenuhi kebutuhan untuk mendukung akselerasi program vaksinasi.
Bila stok vaksin kurang, imbuh Tito, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) siap untuk menambah stok lagi. Sebab, fokus pemerintah saat ini adalah percepatan proses vaksinasi.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program vaksinasi massal di Banda Aceh Convention Hall. “Kami perlu kerja sama kolaboratif, mulai dari pemda provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota semua bergerak. Kemudian juga teman-teman dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), kejaksaan, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ujarnya.
Jaminan ketersedian stok vaksin turut diamini Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes dr Prima Yosephine.
Dokter Prima mengatakan, ketersediaan vaksin di Serambi Mekah terbilang aman dan siap digunakan. Selanjutnya, tinggal bagaimana mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi di lapangan supaya target pemerintah bisa tercapai.
“Kami selalu menyampaikan kepada pemda untuk segera memberikan dan mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi. Tidak perlu ditahan-tahan lagi karena kami akan memenuhi kebutuhan dosis berikutnya,” kata dr Prima.
Berdasarkan data pemerintah, Provinsi Aceh belum memenuhi target vaksinasi dosis pertama sebesar 70 persen.
Meski Kota Banda Aceh telah melampaui target penyuntikan sebesar 70 persen, kota/kabupaten lain di Aceh tercatat memiliki cakupan vaksinasi di bawah 50 persen.
“Dengan ketersediaan vaksin yang memadai dan dukungan tokoh masyarakat, diharapkan target percepatan vaksinasi di Provinsi Aceh segera terpenuhi,” tuturnya.
