Agile Working Masih dalam Tahap Review, Pertamina Pastikan Tidak Ada Pemotongan Gaji

KOMPAS.com – PT Pertamina (Persero) menjawab isu terkait pemotongan gaji pekerja.

Senior Vice President Human Capital Development Tajudin Noor mengatakan bahwa hingga saat ini, kebijakan Agile Working yang berdampak pada pengaturan mekanisme kerja fleksibel pekerja work from home (WFH) belum diterapkan manajemen. Dengan demikian, tidak ada pemotongan gaji karyawan.

Informasi tersebut, lanjutnya, telah disampaikan kepada seluruh pekerja Pertamina melalui surat edaran per tanggal 13 Desember 2021.

“Jadi, saya sampaikan bahwa tidak ada satu pun pekerja yang mengalami pemotongan gaji. Semua benefit yang diperoleh pekerja masih berjalan normal seperti sebelum pandemi,” ujar Tajudin dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (25/12/2021).

Tajudin Noor menjelaskan, dalam rangka beradaptasi menyambut pascapandemi, Pertamina sedang melakukan review atas program Agile Working.

Melalui kebijakan tersebut, pekerja Pertamina Holding di kantor pusat yang tugas dan pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah diberikan fleksibilitas untuk work from office (WFO) atau work from home (WFH).

Fleksibilitas tersebut, lanjut Tajudin, diberikan agar dapat memberikan kenyamanan kepada pekerja.

“Melalui program tersebut, diharapkan karyawan Pertamina dapat memberikan kinerja lebih baik lagi,” ujarnya. 

Menurut Tajudin, tidak semua pekerja akan mendapatkan tawaran untuk bekerja dari rumah. Program Agile Working hanya berlaku pada sejumlah jenis pekerjaan. Misalnya, pekerja yang bergerak di bidang penyusunan strategi, pemikiran konseptual, serta analisis dan taktikal.

Dengan demikian kebijakan tersebut diberikan kepada pekerja kantor yang tidak berada di lapangan minyak dan gas bumi (migas), kilang, serta area distribusi. .

Meski demikian, Tajudin menjelaskan bahwa program tersebut belum dijalankan dan masih dalam proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

Selain itu, Pertamina juga memahami bahwa pemotongan upah haruslah mendapatkan persetujuan dari pekerja sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

“Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan tersebut, prinsip dasarnya adalah pekerja harus secara sukarela menyetujui pemotongan upah tersebut. Selanjutnya, baru dapat memilih untuk WFH,” tutur Tajudin.