Mendagri Minta Kepala Daerah Berdayakan PKK untuk Percepat Pembangunan

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk melibatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembangunan di wilayah masing-masing.

Pasalnya, PKK merupakan mesin besar yang mampu menjangkau keluarga sebagai komunitas terkecil dalam sistem kemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberi arahan pada puncak acara peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-50 PKK bertajuk  "Lima Puluh Tahun Gerakan PKK, Berbakti untuk Bangsa, Berbagi untuk Sesama”. Adapun acara ini digelar secara hibrida dari Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, Selasa (8/3/2022).

"Tidak banyak negara yang memiliki sistem yang bisa mencakup sampai basis terkecil (keluarga)," ujar Tito, seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa.

Dengan potensi itu, kata Tito, PKK menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat program pembangunan.

"Sebenarnya, ibu-ibu PKK mau bergerak dan mesin mereka luar biasa," kata Mendagri.

Saat ini, PKK telah banyak mendukung program pembangunan pemerintah di berbagai bidang, mulai dari sandang, ketahanan pangan, percepatan vaksinasi, hingga penerapan protokol kesehatan.

Tito menambahkan bahwa pemerintah daerah (pemda), baik pemerintah provinsi (pemprov) maupun pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot), dapat memberdayakan PKK melalui berbagai langkah. Sebagai contoh, memberikan hibah untuk mendukung program PKK.

Selain itu, pemda juga dapat melibatkan program PKK dalam kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Sebagai contoh, melibatkan PKK dalam kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, serta penanganan stunting,” katanya.

Pelibatan PKK pada program itu, lanjut Mendagri, sebaiknya dilakukan pemda sejak perencanaan penganggaran.

Untuk keperluan tersebut, Mendagri telah memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Sugeng Haryono dan Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni agar melihat keterlibatan PKK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Upaya lainnya, lanjut Mendagri, pemda dapat mendorong perusahaan agar memberikan dana corporate social responsibility (CSR) atau bekerja sama dengan PKK dalam mendukung berbagai program kegiatan.

Menurutnya, kepala daerah memiliki kekuatan untuk mendorong perusahaan agar memberikan dukungan tersebut.

Tito menjelaskan bahwa tanpa berbagai dukungan dari pemda, keberadaan PKK menjadi tak maksimal.

“Saya berharap, gelaran peringatan HKG ke-50 PKK ini dapat menjadi momentum bagi semua pihak, terutama kepala daerah untuk semakin mendukung dan memberdayakan PKK,” ujarnya.

Sebagai informasi, acara peringatan HKG PKK turut dihadiri oleh berbagai jajaran PKK, seperti Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK Tri Tito Karnavian, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar, kader PKK, serta sejumlah organisasi wanita.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, bupati dan wali kota se-Kepri, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kepri.