APKI Wujudkan Industri Pulp dan Kertas Berbasis ESG

KOMPAS.com – Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyelenggarakan Kongres APKI 2021 pada Rabu (23/3/2022) hingga Kamis (24/3/2022). Kongres kali ini mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Industri Pulp dan Kertas Berbasis ESG”.

Untuk diketahui, Kongres APKI 2021 seharusnya dilaksanakan pada 2021, tapi tertunda karena pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19.

Dalam agendanya, Kongres APKI 2021 memutuskan kebijakan-kebijakan bagi para anggota pelaku usaha industri pulp dan kertas Indonesia.

Sebagai contoh, kebijakan mengenai perdagangan internasional, penelitian dan pengembangan (litbang), standar, bahan baku, serta lingkungan, serta kerja sama dengan para pihak mitra APKI dari kementerian dan lembaga dalam mewujudkan Garis Besar Kebijakan APKI mendatang yang berwawasan environmental social and governance (ESG).

Acara juga dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum dan dewan pengawas APKI periode 2021-2026.

Pimpinan Sidang Kongres APKI 2021 Heppi Moiras mengatakan, momen tersebut merupakan pemilihan dewan pengawas pertama bagi APKI.

“Pemilihan dewan pengawas merupakan yang pertama bagi APKI. Dewan pengawas terpilih merupakan para ahli dan expert. (Harapannya, mereka) bisa membantu peningkatan kinerja dan daya saing bagi kelanjutan industri pulp dan kertas,” ujar Heppi dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (25/3/2022).

Sesuai laporan dari tim verifikasi, terdapat tiga usulan calon ketua umum, yakni Aryan Warga Dalam yang merupakan Ketua APKI 2016-2021, Liana Bratasida yang merupakan Direktur Eksekutif APKI 2011-2021, serta Heri Setyawan dari Pura Group.

Sementara, tiga nama yang diusulkan sebagai dewan pengawas adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dody Widodo, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ngakan Timur Antara, serta perwakilan Sinarmas Agustian Partawidjaja.

Dari hasil pemilihan dan musyawarah, Liana Bratasida terpilih sebagai Ketua Umum APKI periode 2021-2026 dengan perolehan unggul 26 suara dukungan perusahaan.

Dok. Sinarmas App Kongres APKI 2021.

Sementara itu, Ngakan Timur Antara dengan perolehan unggul 15 dukungan perusahaan terpilih menjadi Ketua Dewan Pengawas APKI.

Sebagai penghormatan atas jasa dan ilmu, Aryan Warga Dalam juga terpilih menjadi Dewan Penasehat APKI periode 2021-2026.

“Terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan dari Bapak/Ibu seluruh anggota APKI, terutama ketua umum periode sebelumnya dan dewan pengurus yang selama ini telah bekerja keras untuk menjadikan APKI sebagai asosiasi yang tangguh dan berprestasi,” ujar Liana dalam sambutannya.

Liana mengatakan, untuk mewujudkan industri pulp, kertas, dan kertas lain yang berkelanjutan, serta bersaing di tingkat regional dan global, dirinya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak.

“Tanpa dukungan dan masukan dari anggota, APKI tidak ada apa-apanya,” ujar Liana

Peluang dan tantangan penerapan ESG pada industri pulp dan kertas (IPK)

Sehari sebelum pemilihan ketua umum pada Kamis, APKI telah melaksanakan agenda Pembukaan Kongres APKI 2021 dengan Seminar Nasional. Agenda ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh IPK.

Permasalah tersebut di antaranya adalah perdagangan internasional, permasalahan energi, limbah, ekonomi sirkular, dan perdagangan karbon.

Agenda tersebut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk China dan Mongolia, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin, dan Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM),.

Kemudian, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Direktur Pencegahan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Co Founder Aliansi Zero Waste Indonesia, serta Co Founder METI/IRID.

Dalam sambutannya, Aryan melaporkan bahwa IPK Indonesia berjumlah 101 industri yang terdiri dari enam industri pulp, 70 industri kertas, enam industri pulp terintegrasi dengan kertas, dan 19 industri tidak beroperasi atau tutup.

IPK kerap menghadapi berbagai tantangan dari tingkat nasional dan global, seperti pergeseran poros geopolitik, geoekonomi, isu lingkungan, proteksionisme perdagangan, kelangkaan kontainer global, dan permasalahan logistik.

Dok. Sinarmas App Kongres APKI 2021.

Di sisi lain, daya saing IPK yang cukup tinggi. Pada 2021, IPK menyumbang 3,84 persen produk domestik bruto (PDB) nonmigas dengan nilai ekspor pulp sebesar 3,38 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dan nilai ekspor kertas sebesar 4,22 miliar dollar AS.

Angka itu membuat Indonesia menempati peringkat 8 dunia untuk pulp serta peringkat 6 dunia untuk kertas. Posisi ini pun masih potensial untuk ditingkatkan meskipun terus mendapat tekanan dan hambatan dari negara tujuan ekspor, seperti bea masuk tinggi, hambatan nontarif, trade remedies, dan tuduhan lain.

Sebagai informasi, tema Kongres APKI kali ini sejalan dengan arah kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam National Determined Contribution (NDC) UNFCCC yang menargetkan pencapaian net zero emissions (NZE) pada 2060 guna memaksimalkan ekonomi sirkular, otomasi, dan digitalisasi.

Tema ESG sangat penting karena bagi industri yang berbasis sumber daya alam diharapkan benar-benar dapat mengedepankan dan menyelaraskan pengembangan industrinya dengan aspek-aspek dalam ESG.

Dalam sambutannya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang memberikan dukungan terhadap tema ESG yang diangkat. Menurut Agus, IPK berperan penting dalam ekonomi nasional dan global.

“Hal tersebut merupakan mendukung pemerintah untuk mengembangkan daya saing nasional dengan memperhatikan prinsip industri hijau. Hal ini juga sejalan dengan era revolusi industri 4.0 dan mendorong implementasi kebijakan zero waste dan sirkular ekonomi,” jelas Agus.

Agus menilai, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya key country pemasok bahan baku pulp ke dunia. Sementara itu, negara-negara Amerika Latin terus kebanjiran permintaan pengembangan kertas kemasan. Hal ini sejalan dengan pengembangan e-commerce.

Dok. Sinarmas App Kongres APKI 2021.

Senada dengan Agus, Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono juga menyampaikan dukungannya untuk pengembangan IPK berbasis ESG.

Dia menjelaskan, utilisasi kertas meningkat menjadi 87,9 persen pada Januari 2022. Sementara pada Desember 2021, utilitas kertas hanya mencapai angka 84 persen.

“Realisasi penanaman modal asing (PMA) juga mencatatkan kenaikan hingga 925 juta dollar AS. Sementara, investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) naik sebesar 5,8 persen,” ucap Susiwijono.

Lebih lanjut dia mengatakan, IPK berperan penting dalam ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kertas daur ulang (KDU) dengan penyerapan sampai dengan 7 juta ton pada 2021.

Susiwijono berharap, IPK dapat mendorong penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan penerapan standar-standar berwawasan lingkungan.

Potensi dan tantangan perdagangan

Tak dapat dimungkiri, iklim perdagangan Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satunya, tarif bea masuk yang tinggi dari China, Bangladesh, India, Arab Saudi, dan Pakistan.

Menurut Wakil Ketua Umum APKI Kusnan Rahmin, masalah lain yg juga dihadapi adalah sertifikasi tambahan yang diminta oleh negara tujuan ekspor, serta tuduhan trade remedies dari negara mitra dagang, seperti India, Pakistan, AS, dan Australia.

“Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi (dari semua pihak). Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan ekspor, melakukan pembelaan, membuka akses pasar, dan memberi kemudahan bea masuk,” jelas Kusnan.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun menyebutkan bahwa perdagangan bilateral kertas dengan Indonesia naik hingga 72 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan, pada Februari 2022, nilai ekspor kertas Indonesia mencapai 3,4 miliar dollar AS. Angka ini naik 1,4 miliar dollar AS dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya.

Djauhari menilai, kenaikan tersebut dipengaruhi dengan konsumsi packaging produk dan kemasan berbahan baku kertas yang meningkat.

“China merupakan salah satu pasar utama perdagangan pulp dan kertas Indonesia. Oleh sebab itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing terus mendorong pelaku kegiatan usaha untuk meningkatkan ekspor ke China,” tambah Djauhari

Penetapan baselinekarbon IPK untuk sambut Net Zero Emission

Mewakili APKI, Jefri Simamora menyampaikan bahwa penting untuk menentukan baseline sebagai basis perhitungan CAP Karbon pada IPK . Ia juga menyoroti mekanisme sinkronisasi pelaporan emisi GRK, persetujuan emisi, dan perdagangan ozon.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Industri Hijau Kemenperin R Hendro Martono mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah kebijakan terkait nilai ekonomi karbon. 

“Kemenperin sudah menyusun baseline untuk delapan sektor industri, menyiapkan pedoman monitoring dan teknis mitigasi, serta membangun sistem pelaporan online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS),” jelas Hendro.

Selain itu, Kemenperin juga telah menyusun Standar Industri Hijau (SIH) dengan memperhatikan prinsip-prinsip batas atas emisi. Hal ini diharapkan dapat diajukan sebagai acuan batas atas emisi berdasarkan jenis industri dan menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Adapun seminar tersebut ditutup dengan pemaparan dari pembina APKI sekaligus Sekretaris Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Muhammad Ari Kurnia Taufik.

Ari mengatakan, pihaknya akan mendukung upaya APKI untuk mengembangkan industri serta daya saing industri dengan tetap terus aktif pada pembelaan di bidang perdagangan.

“Kami berharap, dengan memperhatikan nilai-nilai ESG, IPK bisa meningkatkan nilai daur ulang dari optimalisasi penggunaan kertas daur ulang untuk kemajuan industri kertas kemasan Indonesia,” imbuh Ari.