Advertorial

Lewat Brigade Madani, PNM Dorong Penciptaan Inklusi Keuangan

Kompas.com - 28/03/2022, 14:08 WIB

KOMPAS.com Dukungan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam pemerataan akses pembiayaan serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan ultra mikro (UMi) merupakan bukti nyata kontribusi perseroan terhadap pengentasan mata rantai kemiskinan.

Dengan mengedepankan beragam inovasi dan kolaborasi PNM terhadap layanan dan produk, inklusi keuangan di Tanah Air dapat terwujud.

Sebagai salah satu bentuk kolaborasi dan inovasi, PNM bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Pegadaian menggelar roadshow Internalisasi dan Sosialisasi Kultur Brigade Madani di Ballroom Pullman Hotel, Bandung, Jumat (25/3/2022).

Setelah diadakan pertama kali di Daerah Istimewa Yogyakarta, kota Bandung dipilih menjadi tempat kedua dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Roadshow dihadiri oleh Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani Tjatur H Priyono, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, dan Direktur Jaringan dan Penjualan PT Pegadaian Damar Latri Setiawan.

Sosialisasi kultur Brigade Madani diharapkan mampu memberikan motivasi serta keselarasan antarkultur dan perilaku dalam menunjang kinerja setiap entitas.

"Tujuan mulia yang diamanahkan oleh pemerintah kepada PNM menjadi prioritas demi menciptakan sinergi keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Komitmen dan kolaborasi ketiga entitas serta pelaksanaan kultur yang bersifat kolektif dalam Brigade Madani ini tentunya akan mengakselerasi proses bisnis yang ada," papar Tjatur dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (28/3/2022).

Sebagai informasi, kegiatan tersebut berisi sosialisasi, semangat, serta motivasi yang dipaparkan dalam pemaparan materi 6 pilar kultur Brigade Madani. Kegiatan juga disertai dengan prosesi penyematan pin Brigade Madani kepada setiap perwakilan entitas.

Untuk diketahui, hingga Jumat, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 117 triliun kepada nasabah PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang berjumlah 11,5 juta nasabah.

Saat ini, PNM memiliki 3.680 kantor layanan yang melayani UMK di 34 provinsi, 422 kabupaten/kota, dan 5.640 kecamatan, di seluruh Indonesia.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com