Menkominfo InisiasiTeknologi Digital untuk Pemulihan Global di Pertemuan Pertama DEWG G20

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 mempercepat adopsi teknologi digital di semua negara, termasuk negara anggota Group of Twenty (G20). Terkait hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengingatkan arti penting keamanan dan kemampuan negara dalam mengatasi kesenjangan digital.

Hal itu disampaikan Menkominfo dalam pertemuan pertama Digital Economy Working Group (DEWG) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (29/3/2022).

Pertemuan yang diselenggarakan pada 29-30 Maret 2022 tersebut merupakan bagian dari Presidensi G20 Indonesia 2022. Kegiatan ini dihadiri para delegasi anggota G20 dan sejumlah undangan secara hibrida.

Sebagai pemegang keketuaan Presidensi G20 2022, kata Menkominfo, Indonesia akan mengoptimalkan potensi dari lanskap ekonomi digital global yang semakin data sentris.

Menkominfo mendorong pemulihan global melalui teknologi digital di DEWG G20.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk memitigasi risiko dan menuai manfaat bagi perekonomian Indonesia. Adapun potensi pada sektor ekonomi yang diperkirakan akan mencapai nilai gross merchandise value sebesar 315,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) pada 2030.

Tiga isu prioritas

Pada kesempatan tersebut, Johnny memaparkan bahwa untuk mengoptimalkan potensi digital, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengangkat tiga isu prioritas untuk dibahas dalam rangkaian pertemuan DEWG.

Tiga isu tersebut di antaranya adalah Connectivity and Post-Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy, dan Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.

Melalui topik Connectivity and Post-Covid-19 Recovery, Indonesia mengajak anggota G20 mendiskusikan peran sentral konektivitas dalam beragam lini kehidupan.

Menurut Johnny, topik tersebut mengacu kepada isu ketersediaan akses internet yang cukup, fair, dan lebih berimbang dalam pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi konten dan data internet sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

“Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud dari upaya pemulihan ekonomi global yang lebih tangguh dan inklusif melalui teknologi digital,” ujarnya dalam keterangan pers yang diteruma Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

Kemudian, lanjut Johnny, pembahasan Digital Skills and Digital Literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

“Indonesia mendorong pembahasan isu itu untuk menghadirkan upaya kolektif global antara negara maju dan negara berkembang dalam digitalreskilling dan upskilling masyarakat dunia dalam menghadapi kemajuan serta disrupsi digital,” jelasnya.

Johnny melanjutkan, topik Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust merupakan respons terhadap peningkatan penggunaan data dan arus data serta kebutuhan mekanisme dan metode pengaturan yang memfasilitasi pertukaran data.

“Memahami diversifikasi pengaturan yang ada, Indonesia mengambil langkah untuk melakukan pembahasan kebijakan data lintas batas negara. Pada Presidensi G20 kali ini, Indnesia maju dengan usulan prinsip arus data lintas negara yang mengacu pada keabsahan, keadilan, keterbukaan atau transparansi, dan timbal balik,” kata Menkominfo.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh empat global knowledge partner DEWG, yakni International Telecommunication Union (ITU), United Nation The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Selain itu, hadir juga tiga knowledge partner DEWG Indonesia, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Padjajaran (Unpad).

Transformasi digital inklusif

Menurut Johnny, Presidensi G20 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong legacy melalui kesepakatan-kesepakatan di meja perundingan.

"Salah satu yang tengah diperjuangkan Indonesia berkaitan dengan transformasi digital yang inklusif," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pertemuan DEWG menjadi batu loncatan dalam transformasi digital di dalam negeri. Pasalnya, hal ini sejalan dengan tujuan Indonesia dalam melakukan transformasi digital.

"Melalui DEWG G20, Indonesia menjembatani negara berkembang dan negara maju untuk saling berbagi pengalaman sehingga ada pemahaman bersama yang dapat menjadi rujukan bersama di tingkat global," ujar Menkominfo.

Untuk itu, Indonesia terus mendorong akselerasi transformasi digital guna memperkuat momentum kebangkitan dan pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19.

Transformasi digital diharapkan dapat menutup kesenjangan digital (digital divide), baik dari segi akses konektivitas, kecakapan digital masyarakat, maupun utilisasi data lintas batas.

Selain itu, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi bangsa, baik selama maupun setelah pandemi Covid-19.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba sekaligus Chair DEWG menyatakan, Indonesia menargetkan pemulihan yang tangguh melalui tiga isu prioritas yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia.

"Kemenkominfo mengarahkan agenda DEWG untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, Indonesia dan dunia dapat pulih bersama, bangkit, dan lebih tangguh," ujar Mira.

Senada dengan Mira, Staf Khusus Menkominfo Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia yang juga Alternate Chair DEWG Dedy Permadi mengungkapkan, rangkaian kegiatan DEWG akan berlangsung dalam empat putaran perundingan pada level working group.

Pembahasan dalam DEWG diharapkan dapat mencapai pemahaman bersama mengenai lingkungan digital yang aman, terlindungi, dan terhubung.

"(Pembahasan DEWG) sekaligus memitigasi tantangan dan risiko digitalisasi. DEWG mendapat mandat untuk membahas pemanfaatan teknologi digital agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif," kata Dedy.

Pertemuan DEWG masih akan digelar di sejumlah daerah, seperti Yogyakarta, Labuan Bajo, dan Bali. Selain itu, masih ada pertemuan Digital Economy Ministers Meeting di Bali pada September 2022 dan Digital Transformation Expo di Bali pada November 2022.