Dorong Potensi Kekayaan Intelektual Daerah, DJKI Kemenkumham Gelar Roving Seminar Pertama di Medan

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menginisiasi program unggulan, yaitu kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini akan dilaksanakan di tujuh provinsi Indonesia, yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.

Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi lokasi pertama Roving Seminar yang diselenggarakan secara hibrida di Hotel JW Marriot Medan pada Rabu (13/4/2022) dan Kamis (14/4/2022).

Acara tersebut dapat disaksikan secara daring di kanal Youtube DJKI Kemenkumham pukul 09.00 WIB serta melalui Zoom di laman bit.ly/RovingKIMedan.

Roving Seminar di Medan direncanakan akan dihadiri empat Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kegiatan tersebut juga mengundang seluruh gubernur, pimpinan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera, serta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di seluruh kabupaten atau kota di Sumatera Utara.

Rangkaian Roving Seminar terdiri dari sejumlah diskusi menarik seputar hak kekayaan intelektual (KI) bersama narasumber yang kredibel pada bidangnya, seperti Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang DJKI, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, serta beberapa praktisi kekayaan intelektual.

Adapun gelaran Roving Seminar Kekayaan Intelektual bertujuan meningkatkan pemahaman kepala daerah dan pimpinan perguruan tinggi untuk memanfaatkan sistem KI dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi wilayah.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi pembuka komunikasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan sistem KI di wilayah.