E-Peken Go Public, Belanja Kebutuhan Pokok di Surabaya Jadi Makin Mudah

KOMPAS.com – Berbelanja kebutuhan pokok di Kota Surabaya, Jawa Timur, kini semakin mudah. Pasalnya, platform Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo atau Peken Surabaya sudah bisa diakses masyarakat luas.

Beragam produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun toko kelontong bisa didapatkan platform tersebut.

Melalui platform berbasis web mobile bernama e-peken, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mendongkrak ekonomi kerakyatan warganya. Utamanya, ekonomi kerakyatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah itu salah satunya diiringi dengan mengoptimalkan e-peken untuk mendongkrak transaksi perbelanjaan. Jika sebelumnya e-peken hanya dikhususkan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot, kini seluruh layanannya sudah bisa diakses masyarakat umum.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kunci keberhasilan Surabaya bangkit dari keterpurukan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 adalah dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Surabaya lewat produk-produk lokal. 

"Begitu juga dengan para aparatur sipil negara (ASN) pemkot dan pelajar SD-SMP di Surabaya. Kebutuhan batik hingga seragamnya juga memakai produk buatan UMKM Surabaya," kata Wali Kota Eri dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (16/4/2021).

Bahkan, untuk menguatkan ekonomi kerakyatan di Surabaya, Wali Kota Eri mengatakan, anggaran Barang dan Jasa Pemkot sebesar Rp 5 triliun, sekitar 40 persen atau Rp 2 triliun akan dikerjakan oleh UMKM Surabaya.

“Pada 2022 perputaran ekonomi Surabaya harus naik," tegasnya.

Untuk diketahui, kebijakan yang dilakukan Pemkot Surabaya itu sudah diatur dan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui SEB itu, Wali Kota Eri menyebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan minimal 40 persen alokasi belanja Barang dan Jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM.

“Jadi, selama ini yang kami lakukan sudah ditunjang dan sudah sesuai dengan aturan. Dengan begitu, saya memastikan bahwa ekonomi kerakyatan harus berjalan di Kota Surabaya,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.

dok. Pemkot Surabaya Platform Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo atau Peken Surabaya yang kini sudah bisa diakses masyarakat umum.

Ke depan, Wali Kota Eri memastikan bahwa pihaknya akan terus concern mendongkrak ekonomi kerakyatan di Surabaya. Sebab, hal ini sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk hadir di tengah-tengah rakyatnya.

“Pemerintah fardu ain memberikan intervensi. Itulah tugas pemerintah hadir di tengah-tengah rakyatnya,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan e-peken untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan. Bahkan, sejak Senin (11/4/2022), masyarakat umum sudah bisa melakukan pembelian melalui e-peken.

"Kami sudah tingkatkan statusnya tidak hanya untuk ASN, tapi juga kepada publik. Jadi, warga Surabaya atau siapa saja bisa belanja melalui e-peken," kata Fikser.

Meski saat ini e-peken masih berbasis web mobile, Fikser memastikan, pihaknya tengah berupaya agar platform tersebut bisa ditingkatkan menjadi aplikasi berbasis Android dan iOS. Namun, untuk sementara, pihaknya akan lebih fokus mempromosikan e-peken kepada masyarakat luas.

"Semoga kehadiran e-peken melalui web mobile ini bisa diketahui masyarakat luas dan bisa belanja di (platform) ini sebagai bentuk gotong-royong warga Surabaya. Karena yang berjualan di e-peken juga warga MBR," tuturnya.

Lebih lanjut, Fisker menjelaskan, terdapat sedikit perbedaan dalam hal transaksi pembelian melalui e-peken antara ASN dan masyarakat umum.

Untuk ASN, transaksi pembelian wajib mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara, masyarakat umum cukup menggunakan verifikasi kode pembelian.

"Kalau untuk ASN Pemkot, dia masih tetap pakai nomor NIK. Karena NIK ini untuk mendeteksi ASN itu belanja atau tidak di e-peken. Nah, kalau untuk warga itu kami lepas, tetapi proses di balik itu tetap kami kontrol," jelasnya.

Maka dari itu, Fikser kembali mengajak masyarakat untuk mendukung program ekonomi kerakyatan Surabaya, salah satunya melalui platform e-peken.

"Jadi monggo (silakan) warga Surabaya. Kami berharap dapat membantu program pemerintah melalui e-peken untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan," imbuh Fisker.

Wadahi ribuan merchant

Hingga saat ini, sebanyak 1.737 merchant atau pedagang sudah terdaftar di e-peken. Ribuan merchant itu terdiri dari 820 toko kelontong, 751 pelaku UMKM, 165 sentra wisata kuliner (SWK), dan 1 rumah daging. Total, terdapat 25.225 produk yang tersedia di Peken Surabaya.

Sementara itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya juga mencatat, jumlah transaksi yang sudah dilakukan melalui e-peken sejak Juli 2021 hingga 12 April 2022 mencapai total Rp 12.754.612.282.

Melalui platform e-peken tersebut, warga bisa memilih beragam jenis produk UMKM dan kebutuhan pokok yang tersedia melalui Toko Kelontong.

dok. Pemkot Surabaya Infografis cara berbelanja di e-peken Surabaya

Cara berbelanja di e-peken pun mudah. Pertama, akses laman peken.surabaya.go.id. Kedua, buat akun dengan menggunakan alamat e-mail.

Kemudian, konsumen dapat memilih merchant atau produk dengan lokasi terdekat. Lalu, pilih produk yang akan dibeli dan bayar melalui QRIS. Terakhir, konsumen dapat mengambil barang tersebut langsung di toko atau bisa dikirimkan ke alamat pembeli melalui jasa pengiriman.

"Di e-peken tersedia juga produk-produk UMKM, mulai dari fashion, handycraft, hingga kuliner. Jadi, warga bisa memilih untuk mengambil produknya langsung di toko atau bisa menggunakan jasa antar dengan ongkos kirim," terang Fikser.

Terbaru, imbuh Fikser, e-peken sudah dilengkapi dengan Rumah Daging yang merupakan hasil kerja sama dengan Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Dengan demikian, warga sudah bisa mendapatkan daging segar dan berkualitas tanpa harus berbelanja ke pasar.

"Jadi ,warga bisa mendapatkan daging segar berkualitas melalui e-peken. Karena Rumah Daging merupakan kerja sama dengan RPH," katanya.

Mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya itu menambahkan, pihaknya juga telah mendaftarkan e-peken ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan saat ini sudah berproses. Artinya, kehadiran platform e-peken dapat dipertanggungjawabkan.

"Di e-peken ini Pemkot tidak ada ambil untung, hanya sebagai regulator untuk memfasilitasi antara Toko Kelontong UMKM dan konsumen. Jadi, tidak ada dana yang dikelola e-peken," ujarnya.