Advertorial

Mendagri Harap Penanganan Sampah Dapat Dilakukan secara Berkelanjutan

Kompas.com - 18/04/2022, 15:42 WIB

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap, penanganan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan. 

Hal itu disampaikan Tito usai peluncuran Gerakan Inovasi Langsung Aksi Tuntaskan Sampah #GILAsSampah di Pantai Jerman, Kuta, Badung, Bali, Minggu (17/4/2022).

Tito meminta agar gerakan tersebut didorong agar tidak hanya dilakukan di Bali dan hanya digagas karena menyambut gelaran G20, tetapi juga diminta agar diimplementasikan di daerah lain.

Bahkan, Mendagri juga memacu agar pengelolaan sampah tersebut dapat menjadi program nasional. Selain sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada generasi mendatang, lingkungan, serta kesehatan, upaya tersebut juga dinilai memiliki banyak manfaat.

Bayangin kalau kota-kota yang sampahnya bertebaran, pasti kota itu tidak sehat. Anak-anaknya juga tidak sehat, manajemennya pasti tidak sehat. Kemudian, kami ingin juga kalau pariwisatanya bagus, itu mencerminkan budaya bangsa tadi,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/4/2022).

Ia menambahkan, upaya penanganan persoalan sampah bisa menjadi cerminan kondisi suatu daerah. Bila sampah-sampah terlihat bertebaran, masyarakat di daerah tersebut secara tidak langsung juga dinilai tidak teratur.

Selain itu, Tito juga meminta agar daerah dapat membenahi toilet umum. Pasalnya, toilet umum menjadi salah satu indikator kebersihan suatu daerah. Pengelolaan yang baik pada aspek ini akan memacu wisatawan untuk berkunjung dan berwisata.

Lebih lanjut Tito menjelaskan, pengelolaan sampah yang tepat bakal mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, sampah organik dapat diproses menjadi kompos, media tanam, dan tempat hewan-hewan berkembang, seperti belatung atau ulat pakan ternak.

Sementara sampah nonorganik, terutama plastik dan kertas, dapat didaur ulang dan dijual untuk memperoleh pendapatan.

Untuk itu, Mendagri meminta daerah agar mengelola sampah secara optimal. Daerah juga diminta untuk mendukung berbagai upaya penanganan sampah.

Peran pemerintah pusat

Pada kesempatan sama, Tito juga menjelaskan mengenai peran pemerintah pusat dalam mendukung penanganan sampah. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, khususnya dalam hal edukasi kepada masyarakat.

Upaya itu, tambah Mendagri, tetap memerlukan kerja sama dari masyarakat dalam mengelola sampah masing-masing.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu membangun pengetahuan dan kesadaran. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sudah meminta kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) untuk memasukkan pengelolaan dan kesadaran menangani sampah di dalam kurikulum pendidikan mulai dari sekolah dasar.

“Peran pemerintah berikutnya adalah membuat sistem dan kebijakan pengelolaan sampah. Langkah ini berguna dalam mendorong masyarakat, mulai dari yang berbasis sumber di desa hingga rumah tangga,” kata Tito.

Tak hanya itu, upaya lainnya adalah memberikan kebijakan sanksi kepada pihak-pihak yang membuang sampah sembarangan. Kebijakan ini untuk memberikan efek jera kepada orang yang melanggar aturan membuang sampah pada tempatnya.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan infrastruktur yang besar untuk pengelolaan sampah. Di samping itu, juga melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat endapan, terutama sampah.

Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah tersebut, tambah Mendagri, perlu didukung dengan sinergisitas yang kuat, serta kerja sama yang maksimal dari berbagai pihak.

“Ini perlu intervensi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saya kira kolaborasi, tidak ada yang bisa bekerja sendiri,” ujar Mendagri.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com