Lantik Penjabat Daerah Papua, Mendagri: Jaga Keamanan dan Ketertiban di Papua

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi amanat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan Tito saat melantik lima penjabat (Pj) kepala daerah dan satu wakil bupati di Papua, Jumat (27/5/2022).

Pelantikan tersebut dilaksanakan secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Adapun pelantikan Pj sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Saya berpesan untuk betul-betul menjaga keamanan dan ketertiban di Papua (agar) tetap kondusif. Situasi keamanan yang stabil dapat mendukung optimalisasi pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Sebagai informasi, pejabat dan wakil bupati yang dilantik adalah Pj Bupati Sarmi Markus Oktovianus Mansnembra, Pj Bupati Mappi Michael Gomar, Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge, Pj Bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa, Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey, dan Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mendorong perangkat daerah yang dilantik untuk memahami berbagai persoalan di daerah masing-masing secara mendalam.

Ia juga mengimbau penjabat agar menjalankan program-program yang telah ada sesuai dengan karakteristik wilayah dan membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah lain.

“Hal itu termasuk juga membangun hubungan baik dengan para staf. Selain itu, rangkul juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh-tokoh masyarakat, gereja, adat, dan tokoh perempuan. Ini adalah ujian kemampuan manajerial dan leadership,” kata Tito.

Tito menambahkan, pemerintah pusat mendukung berbagai pekerjaan dan program pada masing-masing daerah selama sesuai dengan aturan dan UU.

Mendagri berharap agar lima kepala daerah dan satu wakil bupati daerah Papua yang dilantik tersebut bisa menghindari berbagai potensi pelanggaran hukum.

“Saya berharap, seluruh pihak mendukung penjabat wali kota, bupati, dan wakil bupati agar dapat bekerja maksimal demi kepentingan rakyat di daerah masing-masing, terutama rakyat di Papua,” terangnya.