KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi mencapai Net Zero Emission (NZE). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sejumlah upaya. Salah satunya, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) Kementerian ESDM Prahoro Nurtjahyo dalam acara Embassies Forum di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (22/6/2022).
Untuk diketahui, acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudo Priaadi.
Selain itu, hadir pula sejumlah perwakilan negara tetangga, seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Inggris.
“Dalam rangka mencapai NZE, Kementerian ESDM telah menyusun roadmap hingga 2060 yang berfokus pada pengurangan penggunaan pembangkit listrik batu bara, percepatan pembangunan fasilitas energi baru terbarukan, penggunaan kendaraan listrik, serta penggunaan smart grid,” ujar Prahoro dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (23/6/2022).
Terkait roadmap tersebut, Prahoro menyoroti urgensi penguatan kapasitas SDM yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan fasilitas baru untuk mencapai NZE.
“Roadmap yang disusun secara apik tak akan menghasilkan dampak signifikan apabila tidak didukung SDM yang kompeten dalam mengimplementasikan teknologi tersebut,” jelasnya.
Prahoro menambahkan, BPSDM ESDM juga berkomitmen menyediakan tenaga terampil yang sesuai untuk menjawab tantangan roadmap tersebut. Seluruh program terkait pengembangan SDM harus selaras dengan roadmap Kementerian ESDM.
“Kami telah menyiapkan anggaran untuk periode 2022 dan telah berdiskusi dengan beberapa universitas di luar negeri, antara lain Selandia Baru, Australia, dan Inggris,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Prahoro, BPSDM ESDM juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri yang memiliki program di luar skema pembiayaan negara.
Terkait tingkat pendidikan, Prahoro menjelaskan bahwa meski bentuk kerja sama yang ditargetkan untuk program magister (S2) dan doktoral (S3), pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menjalin sinergi dalam skema lain.
Demi mencapai target NZE, lanjut Prahoro, juga diperlukan kerja sama antara negara maju dan negara berkembang dalam bentuk transfer teknologi melalui pendidikan.
“Setelah pelaksanaan forum ini akan dapat diketahui kapasitas SDM yang dimiliki oleh Kementerian ESDM sehingga memperjelas strategi pendidikan yang akan dilaksanakan, serta mendapatkan prioritas untuk ditindaklanjuti. Acara seperti ini tidak akan berarti apabila tidak ada langkah konkret,” kata Prahoro.