Kemendagri Tegaskan Pj Gubernur Aceh Bukan Perwira TNI Aktif

KOMPAS.com – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Benni Irwan mengatakan bahwa secara prosedur tidak ada yang salah mengenai pelantikan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh.

"Achmad Marzuki bukan lagi anggota TNI aktif. Beliau sudah mengundurkan diri dan pensiun dari dinas aktif keprajuritan TNI,” ujar Benni dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Achmad saat ini, kata Benni, sudah berstatus purnawirawan dan menjadi aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

Sebagai informasi, batas usia pensiun untuk TNI berbeda-beda setiap jabatan. Untuk perwira, batas usia pensiun paling tinggi adalah 58 tahun. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Benni menjelaskan bahwa Acmad telah pensiun dini dari TNI di usia 55 tahun. Dengan demikian, ia tidak lagi bisa dikatakan sebagai perwira aktif.

Adapun Achmad merupakan perwira tinggi TNI lulusan angkatan 1989. Pria kelahiran Bandung, 24 Februari 1967, itu sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji bidang Kewaspadaan Nasional Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas).

Achmad mendapatkan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen) atau bintang dua ketika menjabat sebagai Pangdivif 3/Kostrad periode 2018-2020.

Kemudian, ia menjabat sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda pada 2020. Itu berarti, Achmad sudah berpengalaman memimpin prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Aceh. Kemudian, ia pun dimutasi sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD (KSAD) pada 17 November 2021 hingga 25 Maret 2022.

Selepas itu, Achmad menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhamnas berdasarkan surat telegram mutasi yang diteken Panglima TNI Andika Perkasa pada 25 Maret 2022.

Hingga Selasa (5/7/2022), Achmad dipercaya mengemban tugas sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri.