Dukung Transisi Energi Bersih, PLN Serahkan Sertifikat Energi Terbarukan untuk 5 Istana Kepresidenan

KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menyerahkan Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendukung penggunaan listrik ramah lingkungan di 5 Istana Kepresidenan, yakni Istana Merdeka Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Cipanas, dan Tampaksiring.

Penyerahan REC itu juga menjadi penanda bagi Sekretariat Presiden (Setpres) sebagai lembaga pemerintah pertama yang memanfaatkan REC PLN.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyerahan sertifikat tersebut menjadi bukti nyata bahwa PLN dan Setpres telah bergerak mewujudkan transisi energi bersih sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Istana negara menjadi salah satu garda depan untuk menjadi bagian dalam perubahan iklim. Ini contoh yang luar biasa sehingga harapannya langkah Istana bisa diikuti lembaga lain,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (6/9/2022).

Melalui REC, lanjut Darmawan, artinya Istana Negara saat ini dialiri listrik yang berbasis energi bersih. Langkah ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

Darmawan menjelaskan, sumber energi bersih yang digunakan dalam REC di lima Istana Kepresidenan itu berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas pembangkit 140 megawatt (MW).

PLN juga memiliki sumber energi bersih lain, yakni PLTP Lahendong berkapasitas 80 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru berkapasitas 130 MW. Total, produksi listrik dari pembangkit tersebut berada di sekitar 2,5 juta megawatt hour (MWh) per tahun atau setara dengan 2,5 juta unit REC.

Sementara ini, kerja sama REC untuk lima Istana Kepresidenan berkapasitas sekitar 12.800 MWh per tahun atau setara dengan 24.360 unit REC selama dua tahun. Artinya, masih banyak potensi REC yang bisa dikerjasamakan dengan berbagai pihak.

Darmawan berharap, kerja sama tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia untuk memanfaatkan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).

"Kesuksesan transisi energi bukan hanya ditentukan PLN saja. (Upaya ini juga perlu) dukungan oleh seluruh kekuatan dalam negeri, termasuk yang sudah didorong oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) melalui pemanfaatan produk kelistrikan berbasis EBT," tuturnya.

Kasetpres Heru Budi Hartono mengatakan, pembelian REC untuk Istana Kepresidenan memiliki arti dukungan pemerintah untuk mendorong penggunaan listrik bersih. Ia menilai, kerja sama ini dapat mendorong instansi pemerintahan lain menggunakan REC PLN.

“Ini merupakan salah satu dukungan kami dalam transisi energi. Harapannya, ketika Istana sudah menggunakan langkah ini, maka bisa diikuti oleh lembaga dan kementerian lain sehingga kami bisa bersama-sama memerangi kondisi perubahan iklim yang bergerak cepat,” ujar Heru.

Sebagai informasi, PLN telah menyediakan REC untuk listrik setara 620.378 MWh hingga Juli 2022. Angka ini naik dari realisasi akhir 2021 yang mencapai 308.201 MWh. Saat ini, REC telah dimanfaatkan 186 pelanggan industri dan bisnis.

REC merupakan instrumen yang merepresentasikan atribut terbarukan dari setiap MWh listrik yang diproduksi oleh pembangkit energi terbarukan. Satu unit REC merepresentasikan satu MWh.

"Dulu, perusahaan-perusahaan mesti beli sertifikat REC ke luar negeri. Untuk itu, kami membangun produk REC dalam negeri, tetapi tetap diakui oleh internasional," jelas Darmawan.

REC yang disediakan PLN membuktikan bahwa energi yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT yang diverifikasi oleh sistem tracking internasional, APX TIGRs, yang berlokasi di California, Amerika Serikat.

Dengan demikian, setiap REC dapat dipertanggungjawabkan, berkualitas tinggi, dan memenuhi standar internasional.

Serahkan kendaraan listrik untuk operasional Istana Negara

Pada kesempatan sama, PLN juga memberikan dukungan kendaraan listrik untuk kelancaran kegiatan operasional Istana Kepresidenan. Rinciannya, sebanyak 11 unit motor listrik dan 9 unit motor pickup listrik.

Heru menyambut baik langkah PLN tersebut. Menurutnya, dengan menggunakan kendaraan listrik, maka Istana Negara juga mampu memberikan contoh dan turut mengampanyekan penggunaan energi yang lebih bersih.

"Ini simbol bahwa kami melakukan perubahan dan tentunya saving energy (dengan menggunakan) energi ramah lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga (lembaga pemerintah) lain bisa mengikuti dan membantu mempercepat adaptasi dukungan dalam perubahan iklim yang harus kita waspadai," ujar Heru.

Darmawan menjelaskan, penyerahan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional di Istana ini juga salah satu langkah PLN dalam memasifkan penggunaan kendaraan listrik. Operasional di Istana Negara pun menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.

"Dalam kesempatan ini juga, kami ingin mengajak istana juga bisa menggunakan kendaraan listrik. Dengan pergeseran transportasi yang berbasis BBM yang impor dan kotor digantikan dengan transportasi berbasis listrik. Ini bisa menghemat sampai 50 persen," jelas Darmawan.