Kemendagri Minta Pejabat Pemda Buat Kebijakan Berbasis Data

KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Suhajar Diantoro meminta para penjabat (Pj) bupati dan wali kota agar membuat kebijakan berbasis data.

Menurut Suhajar, kebijakan tersebut dapat mempermudah pemerintah daerah (Pemda) dalam mengerjakan tugas yang berhubungan dengan data.

“Jika saat ini pejabat mulai (membuat kebijakan berbasis data), silakan lakukan penganggaran. Jika cepat dikerjakan, pejabat bisa bekerja berdasarkan basis data, salah satunya dalam mengambil keputusan. Saya menilai hal ini sangat penting untuk dilakukan,” kata Suhajar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (12/9/2022).

Pesan itu disampaikan Suhajar dalam acara Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi di Best Western Kemayoran Hotel, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Suhajar menekankan agar jajaran pemda dapat menguasai data-data di daerahnya. Tujuannya, agar kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan secara lebih obyektif.

"Untuk mendorong hal tersebut, pemda perlu menggunakan data sebagai acuan. Dengan upaya ini, kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan dapat diminimalisasi," jelas Suhajar.

Dok. Kemendagri Suhajar menekankan agar jajaran pemda dapat menguasai data-data di daerahnya. Tujuannya, agar kebijakan yang telah dilakukan dapat berjalan secara lebih obyektif.

Selain itu, menurut Suhajar, penggunaan data sebagai dasar membuat kebijakan juga sangat diperlukan, terutama dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem. Melalui upaya tersebut, pemda diharapkan dapat memetakan data masyarakat yang meliputi pendapatan harian dan jumlah keluarga.

Suhajar juga menjelaskan bahwa penggunaan data dalam menerapkan kebijakan dapat membuat pelaksanaan program lebih terfokus.

“Seperti (kebijakan terhadap) perempuan yang berisiko tinggi ketika ingin melahirkan atau masyarakat buta huruf,” jelas Suhajar.

Dalam kesempatan sama, Suhajar juga menyampaikan harapannya agar para pejabat di level bupati atau wali kota dapat menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan berbasis data.

Jika hal tersebut dapat diimplementasikan, ia meyakini akan lahir berbagai kebijakan yang lebih terukur secara masif.

"Saya berharap, bupati atau wali kota yang belum mengalokasikan anggaran agar segera menerapkan kebijakan berbasis data untuk segera membentuk pilot project di beberapa wilayah," ucap Suhajar.

Jika hal tersebut terwujud, lanjut Suhajar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan membagikan data sesuai yang diperlukan dalam merencanakan program di tingkat daerah hingga nasional.

"Tujuannya, agar program-program penting yang sudah dicanangkan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bisa dilaksanakan dengan baik berkat data yang lengkap dari tingkat daerah," kata Suhajar.