Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Wilayah 3T, Kementerian ESDM Luncurkan Program BPBL di Sulawesi Selatan
KOMPAS.com — Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu, pemerintah melalui Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengadakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Adapun program yang merupakan kerja sama Kementerian ESDM dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) tersebut berfokus pada pemasangan meteran listrik gratis. Bantuan itu diberikan kepada bagi masyarakat yang tidak mampu atau yang berada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) di seluruh penjuru Tanah Air.
Kali ini, program tersebut menyasar pada 3.860 rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 643 rumah tangga di Kabupaten Maros, Sulsel, akan menerima meteran listrik gratis. Peresmian di kabupaten Maros dipusatkan di Desa Mattirotasi, Kecamatan Maros Baru, Kamis (8/10).
Selain itu, kata Wanhar, pemasangan listrik juga dilakukan kepada 576 rumah tangga di Kabupaten Wajo, Sulsel.
"Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan token listrik pertama," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (12/9/2022).
Lebih lanjut, Wanhar menjelaskan bahwa pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik dalam program BPBL bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Menurutnya, kecukupan dan keadilan merupakan hal penting untuk mempermudah akses listrik kepada masyarakat.
Untuk diketahui, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi bisa tercapai 100 persen pada 2022 dengan memenuhi akses listrik bagi seluruh desa dan dusun di daerah 3T.
Hingga semester II 2022, rasio elektrifikasi atau perbandingan antara rumah tangga berlistrik dan total rumah tangga Indonesia mencapai 99,56 persen.
“Masih ada 347.141 rumah tangga yang belum berlistrik dan sebagian besar tersebar di daerah 3T,” tuturnya.
Pada kesempatan sama, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menyampaikan bahwa program BPBL dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Andi menjelaskan, pihaknya telah menginisiasi program tersebut sudah pada Rapat Kerja (Raker) Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 27 September 2021.
“Pada 2022, program tersebut dicanangkan untuk 80.000 rumah tangga yang tersebar di 22 provinsi (di Indonesia). Pada 2023, (jumlah rumah tangga sasaran akan) lebih banyak lagi," ujar Andi.
Salah satu penerima program BPBL di Desa Tancung, Nurma Nurma, salah satu penerima program BPBL dari Desa Tancung, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, mengaku senang karena menerima instalasi listrik gratis dari program tersebut.
"Dulu, listrik (di rumah kami) menyalur ke (rumah) tetangga. Saat hujan, kabelnya kerap putus karena tertimpa robohan pohon pisang," ujar Nurma.
Nurma berharap, dengan instalasi listrik milik sendiri yang sudah diberikan oleh pemerintah, kejadian tersebut tak terulang lagi.
"Lebih enak punya (instalasi) listrik sendiri," ujar Nurma.
Senada dengan Nurma, salah satu penerima BPBL dari Maros, Asrul, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia mengaku merasa terbantu dengan pemasangan meteran listrik gratis di rumahnya.
Pasalnya, istrinya merupakan pembuat baju berpayet yang kerap bekerja hingga malam. Saat bekerja, listrik di rumah Asrul kerap mati akibat kelebihan beban listrik karena berbagi dengan tetangga.
"Sebelumnya, kami menyalur ke tetangga. Terkadang, listriknya tidak kuat dan mati. Dengan (instalasi) listrik milik sendiri, kami jadi mandiri," katanya.
