Advertorial

Wamendagri Sampaikan Kunci Penting Pengendalian Inflasi di Daerah

Kompas.com - 14/09/2022, 20:00 WIB

KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo membeberkan sejumlah kebijakan penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah (pemda) untuk dalam mengendalikan inflasi.

Salah satunya kebijakan tersebut adalah menggalakkan gerakan tanam pangan cepat panen, seperti cabai dan bawang. Tujuannya, untuk mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Untuk itu, pemda perlu membangun kerja sama antardaerah dalam memenuhi kekurangan komoditas.

Hal tersebut disampaikan Wempi saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022 bertajuk "Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)" di Ballroom Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022).

“Selain itu, pemda juga harus mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu. Pemda pun harus melaksanakan gerakan penghematan energi,” ujar Wempi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Tak hanya itu, Wempi juga mengimbau agar pemerintah provinsi (pemprov) mengumumkan persentase inflasi di kabupaten dan kota di wilayahnya setiap bulan. Langkah ini dilakukan agar bupati dan wali kota dapat mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.

Dengan mengetahui persentase inflasi di tingkat kabupaten atau kota, pemerintah pusat dapat mencermati daerah mana yang inflasinya terkendali. Selain itu, pemda juga perlu mengantisipasi dampak dari inflasi terhadap masyarakat.

“Pemda perlu mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik dari belanja tidak terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi dana alokasi umum (DAU), serta penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Wamendagri John Wempi Wetipo. 

DOK. Kemendagri Wamendagri John Wempi Wetipo.

Kepala daerah beserta jajarannya, lanjut Wempi, perlu berhati-hati dan cermat dalam melakukan komunikasi kepada publik. Kepala daerah harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi, tetapi tidak lantas membuat masyarakat menjadi panik.

Pemda juga harus meningkatkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meredam inflasi di daerahnya. Para pemangku kebijakan pun harus merespons cepat perkembangan harga komoditas dari waktu ke waktu.

"Masyarakat diminta untuk tetap tenang karena inflasi masih relatif aman dan terkendali,” papar Wempi.

Arahan Presiden Jokowi

Wempi menambahkan bahwa berbagai kunci penting tersebut sejalan dengan arahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada pemda yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi pada Kamis (18/8/2022).

Beberapa arahan tersebut di antaranya adalah menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan, menambah pasokan komoditas pangan yang harganya melonjak, memperlancar distribusi pasokan komoditas pangan, serta melakukan komunikasi yang efektif dan positif.

Presiden Jokowi, lanjut Wempi, juga mengimbau pemda agar melaksanakan kerja sama antardaerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan pokok antarwaktu dan antarwilayah.

Selain itu, pemda pun perlu mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan dari sisi pasokan produsen dan konsumen, serta mendorong produktivitas pangan.

“Pemda harus mempermudah investasi dengan tetap mengacu pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif,” tuturnya.

Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022 turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkop UKM Teten Masduki, serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, 

DOK. Kemendagri Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022 turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkop UKM Teten Masduki, serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo,

Sebagai informasi, Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat lain. Acara ini juga dihadiri oleh para gubernur, bupati, serta wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia.

Acara tersebut juga dihadiri oleh para gubernur, bupati, serta wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com