Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum di Daerah Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta biro hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena terdapat perubahan paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani oleh pemerintah.

"Pola relasi hari ini tak lagi sama dengan yang dulu. Hal ini karena kita menempatkan rakyat di atas, sedangkan pemerintah melayani masyarakat," kata Suhajar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (29/9/2022).

Ia melanjutkan, masyarakat kian kritis dan membutuhkan pelayanan serbacepat seiring perkembangan zaman. Hal ini perlu ditanggapi oleh aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik secara responsif.

"Pada zaman sekarang, kita (pejabat) tidak bisa lagi nge-bos. Dari dulu pun sebenarnya tidak (boleh) seperti itu, tetapi masyarakat tidak mengkritisi," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Suhajar, segala dinamika perkembangan kasus dan isu hukum di daerah perlu direspons secara cepat tanpa memandang latar belakang masyarakat.

"Kita harus mengubah kultur pelayanan. (Tunjukkan) bahwa kita ini pelayan masyarakat, walaupun baju kita lebih bersih dari rakyat. Meskipun dia miskin, (serta pakaiannya) tidak bersih dan tidak tergosok dengan rapi, dia adalah bos kita," tegasnya.