Advertorial

Kemendagri Dorong Percepatan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan

Kompas.com - 06/10/2022, 17:01 WIB

KOMPAS.com - Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) memastikan berbagai persiapan peresmian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan.

Persiapan tersebut, salah satunya, difokuskan pada perkembangan pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Papua Pegunungan, seperti sarana dan prasarana, anggaran, serta kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Pokja III sekaligus Direk

Pokja III Satgas Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam Rakor Persiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan Dok. Kemendagri Pokja III Satgas Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam Rakor Persiapan Peresmian Pemprov Papua Pegunungan
tur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumule Tumbo mengatakan, aspek yang harus dipastikan pemenuhannya adalah dukungan anggaran pemerintah kabupaten (pemkab) se-Provinsi Papua Pegunungan.

Sumule menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan pelaksanaan perjanjian pemberian hibah yang telah disepakati.

“Kami juga (memastikan) bahwa Pemkab Jayawijaya telah menyiapkan kelengkapan kantor, antara lain meubelair, mesin fotokopi, dan aset lain sesuai kebutuhan," ujar Sumule dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (6/10/2022).

Lebih lanjut Sumule mengatakan bahwa Satgas Pengawalan DOB telah menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang membahas jumlah organisasi perangkat daerah (OPD), sarana dan prasarana, serta ketersediaan ASN.

Rakor tersebut dihadiri oleh Bupati Jayawijaya, Bupati Yahukimo (Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya, dan seluruh Sekretaris Daerah.

 

Hadir pula Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayawijaya, Kapolres Yahukimo, Komandan Distrik Militer (Dandim) 1702 Jayawijaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Provinsi Papua Pegunungan.

Sumule berharap, berbagai kebutuhan tersebut dapat terpenuhi sekitar 80 persen hingga 90 persen pada minggu ini. Kemudian, Satgas Pengawalan DOB akan melakukan finalisasi sejumlah aspek yang belum terpenuhi.

Upaya tersebut juga diharapkan dapat membantu percepatan persiapan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com