Perkuat Integritas Sektor Publik dan Swasta, B20 Rekomendasikan 9 Tindakan Kebijakan

BANDUNG, KOMPAS.com – Integritas menjadi hal penting untuk memitigasi dampak buruk akibat Pandemi Covid-19. Pasalnya, ekonomi dunia yang rentan akibat pandemi berpotensi mendorong sektor publik dan swasta terjerumus dalam perang dagang, proteksionisme, penipuan, penyuapan, dan korupsi. Bila tak dibendung, baik sektor publik maupun swasta akan semakin terpuruk.

Chair of Business 20 (B20) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, bisnis dan ekonomi global dihadapkan dengan tantangan yang cukup sulit dan perlu disikapi dengan bijak.

Sektor publik dan swasta harus memiliki keputusan yang tepat demi kelangsungan dan kesuksesan di masa depan. Untuk itu, lanjutnya, upaya dan kerja sama yang erat dibutuhkan antara sektor publik, swasta, serta masyarakat sipil.

Shinta menegaskan, B20 Indonesia berkomitmen untuk mendorong pelaku bisnis Tanah Air dan global agar mengembangkan dan mengadopsi praktik-praktik bisnis dan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas.

“Praktik bersih, berkelanjutan, dan inovatif membantu negara-negara berkembang menarik investor ke proyek-proyek utama yang penting bagi pemulihan ekonomi,” ujar Shinta dalam sambutan pembukaan side event bertajuk “Collective Action in Alleviating Integrity Risks” yang diselenggarakan B20 Integrity and Compliance Task Force (I&C TF) di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Senin (10/10/2022).

Lebih lanjut Shinta menjelaskan, tindakan atau aksi kolektif sangat penting dalam menguatkan integritas sektor bisnis. Utamanya, pada skala kecil, seperti usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), yang biasanya tidak memiliki kapasitas pengetahuan maupun modal untuk bersaing.

Oleh karena itu, aturan main baik dalam skala nasional maupun internasional perlu disepakati agar mencapai keadilan dalam persaingan bisnis yang sehat.

“Selain bicara persaingan yang adil dan sehat, tindakan kolektif juga meningkatkan reputasi dan daya tarik ekonomi negara-negara berkembang yang selama ini dililit persoalan korupsi, penyuapan, dan cuci uang,” papar Shinta.

Rekomendasi tindakan kebijakan B20

Dok. Kadin Chair of B20 I&C TF Haryanto Budiman dalam Side Event B20 Integrity and Compliance Task Force bertajuk ?Collective Action in Alleviating Integrity Risks?.

Pada kesempatan sama, Chair of B20 I&C TF Haryanto Budiman yang juga merupakan Managing Director PT Bank Central Asia Tbk mengemukakan rumusan aksi kolektif untuk memitigasi risiko integritas, baik yang datang dari dalam negeri maupun internasional. Rumusan aksi ini telah dirembuk oleh tim B20 I&C TF.

“Kami melakukan survei komprehensif untuk anggota, kemudian mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dibahas dan disempurnakan selama panggilan bulanan kami,” ujar Haryanto.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa anggota B20 I&C TF telah berkonsultasi dan meminta masukan kepada 44 stakeholders untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pada empat bidang utama.

“Pertama, mempromosikan tata kelola bisnis berkelanjutan untuk mendukung environmental, social, and governance (ESG). Pasalnya, investor global saat ini mempertimbangkan langkah perusahaan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan ESG,” tutur Haryanto.

Kedua, sambungnya, mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi risiko integritas. Dalam hal ini, B20 menyarankan untuk melakukan optimalisasi perlindungan dasar integritas dan transparansi saat berinteraksi dalam jaringan bisnis serta entitas pemerintah. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil.

“Kebijakan ketiga adalah menumbuhkan keuletan dalam menanggulangi tindak pencucian uang dan pendanaan teroris. Isu ini kami angkat karena pelaku kriminal kini memanfaatkan kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan ketegangan politik untuk melakukan aksi kejahatan,” terang Haryanto.

Keempat, memperkuat aspek governance pada ekonomi untuk mengurangi cybercrime atau kejahatan dunia maya.

“Hal ini perlu diangkat karena kita telah memiliki mode kerja baru akibat pandemi Covid-19, yakni metode hibrida. Metode ini membuat kita makin terhubung dengan digitalisasi. Oleh karena itu, risiko cybercrime meningkat secara eksponensial,” jelasnya.

Dari empat bidang utama tersebut, B20 I&C TF merumuskan sembilan tindakan kebijakan yang bisa dilakukan secara kolektif.

Pertama, meningkatkan skala sustainable governance serta komponen yang berlaku untuk bisnis di berbagai sektor. Kedua, mengoptimalkan pemantauan kepatuhan penerapan sustainable governance untuk perusahaan. Hal ini bisa diupayakan dengan membuat standar global pelaporan environmental, social, and governance (ESG) terhadap perusahaan dan memaksimalkan pemantauan kepatuhan perusahaan terhadap standar tersebut.

Ketiga, menumbuhkan dan memperkuat integritas melalui kerja sama business-to-business (B2B). Dalam poin ini, tim B20 I&C TF menyoroti urgensi dalam mendukung dan mempertahankan hubungan berbasis integritas untuk mengurangi third party risks serta memastikan ketangguhan supply chain dan value chain.

Keempat, memfasilitasi integritas dalam interaksi bisnis dengan pemerintah untuk menjunjung perlindungan integritas yang mendasar dalam mengakses layanan publik, bahkan selama krisis atau keadaan darurat. Kelima, mempromosikan inklusivitas antara entitas publik-privat guna menciptakan kepercayaan, transparansi, serta standar integritas yang tinggi.

Keenam, berfokus kembali pada kasus pencucian uang dan identifikasi faktor risiko pendanaan terorisme. Hal ini mengingat digitalisasi mengembangkan metode komunikasi dan inovasi teknologi baru, seperti mata uang digital, yang bisa mendorong kedua tindakan tersebut.

Ketujuh, meningkatkan transparansi beneficial ownership (BO) guna meningkatkan ketersediaan data, dukungan infrastruktur, tata kelola peraturan, dan kerja sama. Kedelapan, memperbaiki struktur tata kelola organisasi dengan menyempurnakan dan mekanisme operasional, struktur, dan sumber daya pemerintah untuk merespons setiap insiden serangan siber dengan lebih baik.

Kesembilan, memperluas perusahaan multi-stakeholders untuk meningkatkan respons kejahatan siber.

Apresiasi rekomendasi B20

Dok. Kadin Chair of B20 I&C TF Haryanto Budiman mengemukakan 9 rumusan tindakan yang diajukan pada Side Event B20 Integrity and Compliance Task Force bertajuk ?Collective Action in Alleviating Integrity Risks?.

Rekomendasi B20 terkait upaya kolektif untuk memperkuat integritas sektor publik dan swasta mendapat sambutan positif dari pemerintah dan sektor bisnis.

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Iwan Djuniardi yang mewakili Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, rekomendasi B20, terutama terkait UMKM, dapat membantu pelaku usaha menjalankan bisnis secara etis dan formal.

“Biaya yang besar untuk mengurus bisnis secara formal dan waktu yang dihabiskan karena birokrasi berbelit sering kali menjadi penghalang bagi UMKM yang ingin menjalankan bisnis secara etis dan formal. Perlu ada langkah menciptakan mekanisme berbasis insentif bagi mereka yang mematuhi hukum dan persyaratan,” ujar Iwan.

Iwan mengatakan, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah, di antaranya menyediakan platform pinjaman yang lebih besar untuk UMKM yang telah memiliki NPWP. Selain itu, pemerintah juga menjatuhkan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap para penyalur kredit yang tidak mematuhi aturan dalam menilai dan memberikan kredit kepada UMKM.

Pada kesempatan sama, Direktur Kerja Sama Internasional Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tuti Wahyuningsih menjelaskan bahwa dunia bisnis, investasi, dan pemerintah sangat berkaitan erat dengan tata kelola yang berintegritas.

Indonesia saat ini, kata Tuti, terus menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah sangat memberi perhatian kepada persoalan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bisa merusak kepercayaan investor dan negara-negara lain.

“Saat ini, dunia tengah berjalan di atas inovasi teknologi, terutama internet dan digitalisasi. Namun, di balik inovasi, juga ada ancaman dan kerentanan yang mesti kita waspadai, yakni aliran dana kejahatan baik itu terorisme, narkoba dan korupsi, serangan siber dan pencurian data. Melalui tindakan dan aksi bersama, kita perlu menguatkan sistem keuangan demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, adil, dan inklusif,” jelas Tuti.

Sebagai informasi, dalam side event B20 I&C TF terdapat tiga diskusi panel sebagai wadah menampung pendapat terkait rekomendasi tindakan.

Pada sesi pertama bertajuk “Cultivate and Strengthen Integrity through Business-to-Business (B2B) Collaboration in Sustainable Governance”, pembahasan difokuskan kepada tindakan kolektif untuk menerapkan ESG dalam proses bisnis. Seluruh panelis menyimpulkan bahwa baik pemerintah maupun perusahaan swasta penting untuk melaksanakan prinsip ESG demi meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

Pada sesi kedua, panelis memaparkan urgensi kebutuhan informasi yang akurat dan valid serta kerja sama internasional dalam berbagi informasi. Sebagai usulan, pemerintah negara-negara G20 bisa menempatkan informasi tentang pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO) sebagai bagian dari elemen yang dapat dipertukarkan pada Presidensi G20.

Pada sesi ketiga yang bertema “Building Trust between Public and Private Sector Entities through Collective Action to Increase Levels of Integrity and Transparency”, pembahasan difokuskan pada peran lembaga non-pemerintahan dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi, baik pemerintah maupun pelaku bisnis.