Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintah Respons Tantangan dan Perubahan

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta aparatur pemerintahan merespons tantangan dan perubahan yang terjadi saat ini. Ia juga berpesan kepada aparatur pemerintah generasinya dan generasi penerus untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.

Hal tersebut disampaikan Suhajar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik Kemendagri di Kantor Kemendagri, Rabu (19/10/2022).

Suhajar menambahkan, perubahan yang serbacepat membuat kebutuhan masyarakat turut berubah. Mereka menghendaki pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dok. Kemendagri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dalam Rakor Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik Kemendagri di Kantor Kemendagri, Rabu (19/10/2022).

“Jika tidak (berubah), kita akan terlambat dan dunia sudah berubah jauh, sementara kita masih seperti itu saja,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (20/10/2022).

Suhajar melanjutkan, di era serbadigital, aparatur pemerintahan perlu membekali diri dengan kemampuan berteknologi agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, Suhajar meminta aparatur pemerintahan mengubah pola kerja dan pelayanan. Dari yang semula berbasis struktural, harus mulai bergeser seiring dengan kemunculan pemahaman pemerintahan yang dinamis.

“Sesungguhnya, sekarang dunia sudah bergeser ke dynamic government melalui new public service,” tutur Suhajar.

Lebih lanjut Suhajar menjelaskan, perubahan tersebut dimulai dengan melakukan reformasi birokrasi dalam organisasi pemerintahan. Hal ini, imbuhnya, mendorong birokrasi struktural berubah menjadi fungsional. Dengan begitu, organisasi menjadi lebih ramping dan pelayanan lebih efektif diberikan.

Dok. Kemendagri Suhajar Diantoro bersama peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik Kemendagri.

“Cara-cara kerja kita yang selama ini terstruktur dengan jabatan-jabatan nanti akan bergeser ke fungsional. Oleh karena itu, (perubahan) ini adalah langkah pertama kita untuk mengantisipasi tuntutan pelayanan publik. Jadi, birokrasinya harus diubah dulu,” tutur Suhajar.

Sejalan dengan itu, Suhajar menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah menekankan bahwa budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) harus berorientasi pada pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (AKHLAK).

“Dengan budaya kerja itu, ASN diharapkan semakin bangga dalam melayani bangsa,” jelas Suhajar.