Percepatan Pembangunan Tanah Papua Membutuhkan Kolaborasi Seluruh Pihak

KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya membangun Indonesia yang setara dengan fokus di wilayah bagian timur. Terlebih, jelang akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Meski sempat terabaikan, wilayah Indonesia bagian timur kini menuju era baru dengan pembangunan yang lebih mutakhir, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA). Undang-undang (UU) terkait tiga Provinsi baru di Papua juga semakin menegaskan pembangunan Indonesia sentris.

Selain itu, dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menugaskan beberapa hal pokok, seperti penyerahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten atau kota, penambahan transfer dana otonomi khusus Papua menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, serta ketentuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota (DPRK) tanpa mekanisme pemilihan umum dengan kuota 25 persen.

Pada acara virtual Deklarasi Papua Damai, Rabu (1/6/2022), Ma'ruf mengatakan bahwa berdasarkan kebijakan tersebut, pembangunan Bumi Cenderawasih tidak hanya melibatkan para ketua adat dan pemangku jabatan semata.

Menurut Ma'ruf, perwujudan percepatan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat orang asli Papua (OAP) membutuhkan kerja sama antara para pihak terkait.

“Saya meyakini, percepatan pembangunan Papua akan segera terwujud. Sebab, tokoh adat dan seluruh elemen local champion OAP siap untuk bahu-membahu dan berpartisipasi aktif membangun tanah Papua,” ujar Ma'ruf dalam siaran pers yang diterima Kompas.com Senin (31/10/2022).

Di samping itu, lanjut Ma’ruf, jajaran Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia pada Agustus 2022 juga telah berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, serta Persekutuan Gereja Papua (PGGP) di Papua dan Papua Barat terkait percepatan pembangunan kesejahteraan.

Koordinasi tersebut secara nyata menunjukkan bahwa pembangunan Papua berbasis kolaborasi yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga lembaga serta organisasi agama dan kemasyarakatan lain.

Ma'ruf Amin juga menjelaskan bahwa dalam upaya membangun tanah Papua, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan kebijakan afirmatif dan regulasi yang mengusung semangat persatuan, pelayanan umum berkualitas, dan pemenuhan hak-hak masyarakat Papua.

Oleh karena itu, Ma'ruf berharap, kesejahteraan bagi masyarakat Papua dapat segera terwujud. Meskipun tidak mudah, ia menegaskan, keberhasilan pembangunan di Papua dapat dicapai dengan menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif.

“Upaya menggelorakan perdamaian dan semangat persatuan di Papua sejalan dengan komitmen pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan afirmatif,” tuturnya.

Ma'ruf melanjutkan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat memuat lima kerangka yang membahas tentang percepatan pembangunan SDM, percepatan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Kemudian, beleid itu juga membahas pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan bencana dan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, serta percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Jika dilakukan secara serius, lanjut Ma’ruf, hal tersebut akan mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat tanah Papua yang setara dengan masyarakat Indonesia di wilayah lain.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Velix Wanggai menilai, kebijakan pemerintah meningkatkan 2,25 persen dana otonomi khusus dari DAU Nasional mampu mendorong banyak perubahan positif di Papua.

Anggaran tersebut, lanjut Velix, dapat mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di Papua dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Dengan demikian, untuk mencapai kesejahteraan yang setara dengan wilayah lain, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga atau organisasi agama dan masyarakat, maupun OAP harus berperan aktif mendukung dan mengawal setiap tahapan pembangunan agar pelaksanaannya tepat sasaran.