Task Force FoWE B20 Indonesia Dukung Inklusivitas dan Persiapan Transisi ke Sektor Masa Depan

KOMPAS.com – Task Force of Work and Education (FoWE) Business of 20 (B20) Indonesia menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan terkait tantangan terhadap ketersediaan lapangan kerja berkelanjutan, pendidikan, dan inklusivitas pada pertemuan B20 Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) B20 di Bali, Minggu (13/11/2022) dan Senin (14/11/2022).

Untuk diketahui, B20 merupakan forum dialog resmi pada pertemuan multilateral negara anggota Group of Twenty (G20). Adapun Task Force FoWe adalah gugus tugas yang fokus merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai isu pekerjaan dan pendidikan di masa depan.

Melalui B20 Summit, para pemimpin bisnis global berdiskusi dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk KTT G20 dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan tantangan bisnis global.

Adapun pembicara pada sesi tersebut adalah Ketua Task Force FoWE yang juga menjabat Presiden Direktur (Presdir) PT Astra Otoparts Tbk dan Direktur PT Astra International Tbk, Hamdhani Dzulkarnaen Salim.

Ajang tersebut dihadiri oleh Chief Executive Officer (CEO) Orestia Maria Fernanda Garza, Presiden World Employment Confederation Bettina Schaller, CEO Santa Pharmaceutical Erol Kiresepi, dan Presiden International Organization of Employers (IOE) Michele Parmelee.

Selain itu, sejumlah tokoh ikut menghadiri pemaparan rekomendasi Task Force FoWE B20, yaitu President CEO the Society for Human Resource Management (SHRM) Johnny C Taylor Jr, serta Presiden Argentine Industrial Employers Chamber (UIA) sekaligus Presiden Food Industrial Chamber (COPAL) Daniel Funes de Rioja.

Pada kesempatan tersebut, Hamdhani memaparkan tiga rekomendasi kebijakan Task Force FoWE yang selaras dengan tujuan B20 dan G20.

Pertama, mendukung pemulihan pascapandemi Covid-19 melalui penyesuaian pasar kerja dengan sektor masa depan menjadi lebih dinamis dan fleksibel.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menyesuaikan regulasi kerja dengan kondisi pascapandemi, memungkinkan transisi pekerja dan transisi bisnis ke dalam konteks ekonomi formal, serta memastikan tempat kerja yang people-centered.

“Kedua, memperbarui sistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan pekerjaan masa depan dengan cara mendesain sistem pembelajaran yang memiliki lifelong outcome sehingga dapat mengantisipasi transisi ke dunia kerja dengan meminimalkan skill gap antara pelajar dan pekerja,” ujar Hamdhani dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Ketiga, lanjut Hamdhani, adalah memastikan inklusivitas di tempat kerja, serta memastikan keterlibatan peran generasi muda, perempuan, dan kelompok rentan dalam ekonomi global.

Hamdhani menyatakan, tiga rekomendasi tersebut dapat berkontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi dunia pascapandemi.

“Penyesuaian pasar kerja, pembaharuan sistem pendidikan, dan inklusivitas peran ekonomi akan menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi pulih dan bertumbuh lebih cepat,” katanya.

Wirausaha tingkatkan pertumbuhan ekonomi

Untuk diketahui, sesi tersebut digelar secara paralel dengan sesi Women in Business Action Council (WiBAC) B20 Indonesia. Sesi ini digelar guna melengkapi pembahasan isu sektor pekerjaan masa depan dan pendidikan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam dunia bisnis.

Pada kesempatan sama, Erol merespons isu terkait peran kewirausahaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia pun menanggapi pertanyaan seputar perempuan pekerja di sektor nonformal dapat terjun ke karier formal dengan infrastruktur dan kemampuan digital terbatas.

Dok. Kadin Salah satu rekomendasi yang disampaikan Task Force of Work and Education (FoWE) Business of 20 (B20) Indonesia adalah mendukung pemulihan pascapandemi Covid-19 melalui penyesuaian pasar kerja dengan sektor masa depan menjadi lebih dinamis dan fleksibel.

Erol mengatakan bahwa ada empat hal yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Dua di antaranya adalah memberikan insentif bagi pelaku wirausaha serta mengurangi kebijakan penghalang produktivitas dan pertumbuhan bisnis. 

“Selain itu, mewujudkan tempat kerja yang lebih fleksibel secara online atau hybrid, serta mengimplementasikan kebijakan yang dapat mendukung produktivitas,” kata Erol.

Mengenai kesetaraan kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja bagi kelompok rentan, Schaller menekankan urgensi kolaborasi antar-pemangku kepentingan (stakeholder), seperti asosiasi bisnis dan akademisi, untuk merancang serta mengimplementasikan kebijakan transisi ke sektor masa depan.

Pada kesempatan sama, Michele menegaskan bahwa untuk mencapai kesetaraan kesempatan kerja, penghalang perekrutan bagi perempuan dan kelompok rentan lain di dunia kerja mesti dihilangkan.

“Selain itu, fasilitas untuk pelatihan dan insentif juga mesti disediakan. Kemitraan antara sektor privat dan publik juga perlu diperkuat agar dapat merangkul pemuda dan kelompok rentan lainnya,” terang Michele.