Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Realisasikan Janji Kampanye Secara Bertahap Melalui Program Unggulan

KOMPAS.com – Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sajuni Pentamarta melakukan berbagai inovasi melalui program unggulan. Upaya ini merupakan komitmen pasangan tersebut untuk menunaikan janji kampanye secara bertahap.

Sejumlah inovasi tersebut di antaranya adalah mendirikan sekolah menengah pertama (SMP) di setiap kecamatan di Cilegon, bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung, pengurangan sampah melalui pembangunan pabrik bahan bakar pendamping batu bara, serta inovasi lain yang diciptakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cilegon.

Adapun janji politik yang telah berhasil diwujudkan menjadi program di antaranya adalah beasiswa penuh sampai sarjana, ruang terbuka publik (RTP) atau alun-alun kelurahan, Rp 1 juta per bulan untuk honor ketua RT dan RW, kenaikan honor guru madrasah, memberikan dana stimulan Rp 10 juta per tahun untuk dewan kemakmuran masjid (DKM) dan Rp 11 juta per tahun untuk dana lingkungan RW, serta kenaikan tunjangan kinerja daerah bagi aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Cilegon mengatakan, berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon sudah terealisasi, seperti pemberian bantuan modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 1 juta tanpa bunga dan program beasiswa penuh sampai sarjana.

“Program pengurangan pengangguran, beasiswa, serta bantuan modal untuk UMKM sudah berjalan. Selain itu, kami juga sudah melakukan inovasi serta pemberian dana stimulan DKM, memberikan honor guru, serta pemberian honor untuk ketua RT dan RW,” ujar Helldy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (2/12/2022).

Terkait program dana stimulan untuk DKM, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon Rachmatullah mengatakan, program tersebut telah dilaksanakan sejak 2022. Dana tersebut diberikan kepada DKM yang mengajukan hibah melalui laman ehibahbansosmandiri.cilegon.go.id.

Pria yang akrab disapa Aya itu menjelaskan bahwa secara regulasi, terdapat 84 DKM yang menerima bantuan hibah dari Pemkot Cilegon.

“Sebelumnya, pengajuan dana hibah juga dilakukan ke Pemkot, tapi tidak termasuk dalam visi dan misi kepala daerah. Penerimaan dana setiap DKM juga berbeda, tergantung kebutuhan mereka sesuai survei yang dilakukan oleh Pemkot,” ujar Aya.

Pada 2022, lanjut Aya, sekitar 150 DKM dari sekitar 400 masjid di Cilegon mengajukan dana hibah. Namun, hanya 84 DKM yang memenuhi persyaratan administratif. Adapun besaran dana hibah yang diterima DKM sebesar Rp 20 juta.

“Masjid yang menerima dana hibah pada tahun ini tidak bisa menerima bantuan serupa pada tahun depan. Harus ada jeda. Berarti, mereka baru bisa menerima dana hibah (lagi) pada 2024,” paparnya.

Kemudian, terkait program pembangunan RTP, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon Ridwan menjelaskan, pembangunannya sudah dilaksanakan secara bertahap hingga 2026. Selama 2022, pihaknya melakukan pembebasan lahan serta pembangunan fisik. Selain itu, pihaknya juga akan membangun RTP kecamatan, selain RTP kelurahan.

DOK. Pemkot Cilegon Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dalam sebuah acara.

“Selama 2022, kami akan membangun dua RTP, yakni RTP Kelurahan Sukmajaya dan Kelurahan Tegal Bunder. Saat ini, pembangunan fisik dua RTP itu sudah mulai dilakukan karena lahannya merupakan aset pemerintah,” ujar Ridwan.

Selain RTP kelurahan, lanjut Ridwan, pihaknya juga akan membangun dua RTP kecamatan, yakni RTP Kecamatan Cibeber dan RTP Kecamatan Pulomerak. RTP Kecamatan Cibeber merupakan kelanjutan pembangunan yang dilakukan pada 2021.

RTP tersebut dibangun di Kelurahan Kalitimbang, tepatnya di belakang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cilegon. Sementara itu, RTP Kecamatan Pulomerak akan mulai dibangun di dekat Kantor Kecamatan Pulomerak.

Selain membangun 4 RTP, lanjut Ridwan, pihaknya juga mengupayakan pembebasan lahan untuk 11 RTP pada 2022. Rinciannya adalah 11 RTP kelurahan dan 2 RTP kecamatan.

“Beberapa wilayah kelurahan sudah memiliki RTP, seperti Kelurahan Cibeber. Sementara itu, RTP Kecamatan Purwakarta sudah tidak dibangun lagi. Sisanya, RTP yang belum terbangun sekitar 30 kelurahan lebih,” katanya.

Ridwan melanjutkan bahwa total anggaran untuk pengadaan lahan RTP mencapai Rp 24 miliar. Meski demikian, beberapa lahan untuk pembangunan RTP merupakan tanah bengkok sehingga anggaran dapat berkurang.

“Pengadaan lahan prosesnya agak lama. Sementara, pembangunan fisik dua RTP memakan biaya sekitar Rp 800 jutaan,” tuturnya.