Advertorial

Bentuk Kepedulian Negara pada Wilayah Perbatasan, BNPP Kunjungi Pulau Rondo di Sabang

Kompas.com - 21/12/2022, 17:19 WIB

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud MD melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Indonesia.

Kunker tersebut dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian ke Pulau Rondo dan kecamatan di lokasi prioritas (lokpri) yang ada di Sabang, Aceh, mulai Rabu (21/12/2022) hingga Kamis (22/12/2022).

Sekretaris BNPP Restuardy Daud menjelaskan, kunker tersebut dilakukan untuk mendorong dan memperkuat pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.

"Pemantauan serta koordinasi kementerian dan lembaga anggota BNPP bersama pemerintah daerah di PPKT merupakan bentuk perhatian pemerintah melalui kehadiran para pemangku kepentingan negara di wilayah perbatasan," kata Restuardy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (21/12/2022).

Pada hari pertama, rombongan Menko Polhukam dan Mendagri mengunjungi serta mengecek kondisi Pulau Rondo dengan menggunakan helikopter. Pulau seluas lebih kurang 153 kilometer persegi (km2) ini terletak di ujung barat Indonesia dan merupakan salah satu dari 111 PPKT yang dijaga oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Restuardy menjelaskan, kunker ke Pulau Rondo dilakukan guna mendukung peningkatan sistem pertahanan dan keamanan berbasis PPKT. Pulau Rondo memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional.

"Kunjungan ke Pulau Rondo dilakukan untuk meninjau kondisi personel Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) serta sarana dan prasarana lain, seperti instalasi air bersih, sumber energi listrik, serta bangunan Pos Pamputer," ujar Restuardy.

Sebagai informasi, di sebelah utara, Pulau Rondo berbatasan dengan Kepulauan Nikobar, yaitu wilayah India di Laut Andaman. Di sisi timur terdapat Selat Malaka yang berbatasan Thailand, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Jarak Pulau Rondo dengan Kota Sabang lebih kurang 30 kilometer (km), sedangkan dari Kota Banda Aceh berjarak lebih kurang 61,7 km.

Pulau Rando, Sabang, Aceh. (Dok. BNPP)

Prioritas di wilayah perbatasan

Restuardy menjelaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) wajib membangun kawasan perbatasan dan PKKT agar tidak tertinggal dari negara tetangga. Hal itu sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Di PPK tidak berpenduduk, penanganan pemerintah difokuskan pada aspek pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Sementara, pada PPKT berpenduduk, pemerintah akan fokus membangun di kecamatan lokpri.

Di PPKT itu, pemerintah tak hanya fokus pada pertahanan, keamanan, dan lingkungan saja. Pemerintah juga membangun infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara bertahap.

Pembangunan infrastruktur fisik yang dilakukan meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, peningkatan atau pemberdayaan masyarakat, serta dukungan permodalan dan sarana prasarana penggerak ekonomi.

"Tidak hanya itu, pembukaan akses pasar dari dalam dan luar negeri serta penguatan ekosistem lingkungan juga menjadi fokus pembangunan," jelas Restuardy.

Selain itu, Restuardy menjelaskan bahwa kegiatan kunker akan menindaklanjuti kesepakatan kerja sama antara BNPP, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan TNI. Pada memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani, ketiga belah pihak akan melaksanakan program bantuan sistem elektrifikasi berupa satu paket pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk Pos Pamputer Pulau Rondo.

Program lain yang juga turut dijalankan adalah dukungan penurunan angka stunting dengan pemberian makanan tambahan dalam bentuk daging kemasan kaleng untuk ibu dan anak. Ada juga program bedah rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak 10 unit. 

"Bedah rumah (tidak layak huni) masing-masing 5 unit di Lokpri Kecamatan Sukakarya dan 5 unit di Lokpri Kecamatan Sukajaya," papar Restuardy.

Selanjutnya, kunker BNPP juga mengagendakan beberapa kegiatan di Lokpri Kecamatan Sukajaya yang terdiri dari 10 desa atau gampong. Kegiatan yang akan dilakukan adalah layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), pelayanan vaksinasi, penanganan stunting, penyerahan bantuan di Kantor Camat Sukajaya, serta meninjau kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Adapun bantuan yang akan diberikan meliputi 1.000 paket bahan makanan pokok, 4 unit motor tempel 15 PK, 40 unit jaring tangkap 2,5 inci, 4 hand tractor 8,5 PS, serta 200 paket perlengkapan sekolah berupa tas dan alat tulis. 

Selain kunjungan ke PPKT Pulau Rondo dan salah satu lokpri di Kota Sabang, pada hari kedua, kegiatan kunker diisi dengan peluncuran Prangko Seri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Tahun 2022 yang diadakan di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Sebagai informasi, Prangko Seri PLBN Tahun 2022 mengambil latar PLBN Aruk di Kalimantan Barat, PLBN Motaain di Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skouw di Papua. Acara peluncuran tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero).

Agenda kunker hari kedua berikutnya adalah rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh jajaran pejabat daerah (KDH) dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota di Aceh.

Sebagai agenda terakhir, Mahfud juga akan menggelar kuliah umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).

Selama kunker, Mahfud dan Tito didampingi oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon, Pelaksana Harian (Plh) Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Gutman Nainggolan, dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Jeffry Apoly Rahawarin.

Kunker BNPP juga turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, rombongan Gubernur Aceh, Kelompok Ahli BNPP, jajaran Polhukam, Pejabat TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta pejabat kementerian dan lembaga.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com