Regsosek Dukung Wujudkan Satu Data Sosial Ekonomi Indonesia dari Daerah
KOMPAS.com – Sejak digulirkannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam merencanakan pembangunan daerah. Tujuannya, untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pemerintah memerlukan data-data akurat yang mendukung terciptanya intervensi yang tepat. Dalam hal ini, kehadiran Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) diperlukan.
Regsosek adalah program pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk, seperti demografi, perumahan, pendataan penyandang disabilitas dan kondisinya, kepemilikan aset, serta informasi geospasial.
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah mengamanatkan dilaksanakannya Regsosek pada Pidato Kenegaraan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 pada Selasa (16/8/2022).
Regsosek merupakan suatu terobosan dalam perjalanan panjang Indonesia untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Upaya ini menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap guncangan ekonomi, kesehatan, sosial, dan alam.
Sebagai informasi, terdapat dua pilar utama yang diusung untuk menyukseskan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Pilar pertama adalah ketersediaan data yang mutakhir, lengkap, akurat, dan mencakup seluruh penduduk.
Regsosek merupakan strategi awal yang dibangun untuk menjalankan pilar pertama tersebut. Dengan data yang memadai, program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan berdaya ungkit maksimal.
Pilar kedua adalah integrasi berbagai program yang masih dilaksanakan secara terfragmentasi. Integrasi data yang digunakan bersama-sama lintas kementerian, lembaga, dan daerah akan mendorong kolaborasi yang lebih baik dalam pelaksanaan berbagai intervensi pemerintah.
Regsosek akan menjangkau seluruh penduduk Indonesia tanpa pengecualian, termasuk presiden dan seluruh pejabat negara. Melalui informasi penduduk yang komprehensif dan universal, Regsosek dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap penduduk Indonesia.
Lewat pemanfaatan data Regsosek, pemerintah juga dapat mengidentifikasi data penduduk yang rentan terdampak bencana dan memudahkan penyaluran bantuan dengan tepat.
Berkaca pada situasi pandemi Covid-19, perlindungan sosial harus adaptif terhadap situasi bencana, serta saling terintegrasi dengan berbagai program bantuan agar dapat disalurkan dengan cepat dan tepat.
Data Regsosek juga hadir sebagai solusi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah, serta menjadi basis penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah terkait bantuan sosial, data Regsosek juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rata-rata dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke atas.
Kualitas data Regsosek akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dan desa memiliki wewenang dan kewajiban untuk menjaga kemutakhiran data Regsosek, seperti melakukan pembaharuan data secara berkala dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperbarui data secara mandiri dan jujur.
Dukung perbaikan data di skala desa
Guna mewujudkan Satu Data Indonesia yang akurat dan berkualitas, Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk mengoordinasikan pembenahan data.
Pembenahan data dimulai dari tingkat desa melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K). Konsep DMD/K sendiri memiliki lima visi utama.
Visi pertama adalah pengelolaan informasi yang terintegrasi, Satu Data Indonesia dari desa/kelurahan, dan desa/kelurahan menjadi clearing house dan sumber informasi utama.
Kemudian, visi kedua adalah pemutakhiran data, termasuk data sosial ekonomi penduduk secara reguler dengan kualitas standar oleh desa/kelurahan. Ketiga, perencanaan desa/kelurahan yang berbasis data dan analisa digital.
Visi keempat, yaitu layanan desa/kelurahan yang terdigitalisasi untuk mendukung pengawasan dan akuntabilitas. Visi kelima, keberpihakan dalam pembangunan desa/kelurahan berbasis data kelompok rentan.
Untuk mendukung kelima visi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas membangun Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) Desa/Kelurahan yang bersifat open source.
Desa dan kelurahan yang menjadi lokasi uji coba DMD/K memperoleh akses SEPAKAT Desa/Kelurahan. Selain itu, masyarakat akan memperoleh pelatihan yang mencakup penguasaan sistem aplikasi dan pengembangan kapasitas pengelolaan data, serta analisa perencanaan, layanan rujukan, dan advokasi.
Pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi di daerah uji coba.
Pelatihan juga mencakup kapasitas pemanfaatan data, termasuk analisa sederhana data registrasi sosial untuk memudahkan desa/kelurahan dalam menyusun prioritas program dan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Saat ini, lokasi uji coba DMD/K telah mencapai 185 desa/kelurahan pada 21 kabupaten/kota. Sedangkan 11 provinsi sudah diujicobakan DMD/K sejak 2020 sampai 2022.
Pemerintah di daerah uji coba telah memanfaatkan data Regsosek untuk mendorong perencanaan penganggaran berbasis bukti. Hasil uji coba tersebut pun telah melahirkan berbagai inovasi, seperti penggunaan data Regsosek untuk penentuan titik pembangunan sumber air bersih di desa, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan perluasan cakupan administrasi penduduk.
Ke depan, data registrasi sosial ekonomi akan dikelola dan dimutakhirkan secara berkala oleh desa dan kelurahan melalui DMD/K. Platform SEPAKAT Desa/Kelurahan dirancang untuk mendukung desa/kelurahan dalam mengelola basis data tersebut, termasuk melaksanakan pemutakhiran secara berkala.
