Pemerintah Kejar Target Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara untuk Pemerataan Pembangunan

KOMPAS.com – Pemerintah menjadikan momen pergantian tahun untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.

Langkah tersebut diambil agar pembangunan dapat merata di seluruh kawasan Indonesia. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi ketertinggalan secara bertahap di daerah.

Sejatinya, Presiden Joko Widodo telah memberikan pedoman pembangunan kawasan perbatasan negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2020-2024.

Perpres tersebut dapat menjadi acuan pengelolaan BWN-KP bagi kepala daerah atau pejabat terkait.

Pada 2022, pemerintah memfokuskan pembangunan di 222 kecamatan lokasi prioritas (lokpri), 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) tidak berpenduduk, dan 5 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru. 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pun merangkum sejumlah catatan pembangunan BWN-KP sepanjang 2022. Ini merupakan bagian dari upaya mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang sejatinya memiliki potensi sumber daya cukup besar.

Hal tersebut sekaligus menjadi refleksi sinergi pemangku kepentingan terkait, seperti 27 kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah perbatasan yang berada di 15 provinsi dan 54 kabupaten atau kota.

Meski pembangunan di wilayah perbatasan masih jauh dari kata selesai, pemerintah melalui BNPP telah melaksanakan sejumlah pembangunan sepanjang 2022. Ini dilakukan untuk membawa masyarakat di daerah perbatasan ke arah perubahan yang lebih baik. 

Hal tersebut pun menjadi visi dan misi BNPP dalam menyongsong 2023.

Menjaga kedaulatan negara

Pada dasarnya, pengelolaan batas wilayah negara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib, baik pada aspek kedaulatan negara maupun keamanan kawasan.

Untuk mempertegas wilayah negara, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan pertemuan internal dan perundingan teknis batas dengan negara tetangga, pembangunan pilar batas negara, survei titik perlintasan dan jalur inspeksi patroli perbatasan wilayah darat, serta pembangunan 12 Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) pada 2022.

Selain itu, pemerintah juga melihat langsung kondisi PPKT dan wilayah perbatasan lainnya untuk memperkuat kedaulatan Indonesia.

Pada 24 Mei 2022, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP mengunjungi dan memeriksa kondisi Pulau Miangas dan Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan ini merupakan daerah paling utara di Indonesia.

Kunjungan berikutnya dilakukan Menkopolhukam dan Mendagri dengan menyambangi Pulau Rondo dan lokpri di Sabang, Provinsi Aceh, Rabu (21/12/2022). Kawasan ini merupakan pulau paling barat di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat di PPKT.

Pada 17 Agustus 2022, Mendagri memimpin langsung Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Rote sendiri merupakan kawasan yang terletak di ujung selatan wilayah Indonesia.

Pada acara tersebut, pejabat eselon 1 Kemendagri dan BNPP juga menjadi inspektur upacara di sejumlah perbatasan negara.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah konkret untuk menjaga kedaulatan negara. Salah satunya, dengan mendirikan delapan PLBN yang telah beroperasi dan menjadi wajah baru beranda depan negara.

Pemerintah pun telah merampungkan pembangunan fisik 5 PLBN lain, yakni PLBN Sei Nyamuk (Sebatik), PLBN Napan, PLBN Yetetkun, PLBN Serasan, serta PLBN Jagoi Babang. Kelima PLBN ini siap untuk diresmikan Presiden Jokowi.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan adalah menerbitkan prangko seri PLBN pada HUT ke-12 BNPP yang jatuh pada 17 September 2022 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).

Peluncuran prangko tersebut turut dihadiri oleh Menko Polhukam, Mendagri, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gubernur Aceh, Wali Nanggroe Aceh, serta Direktur Utama PT Pos Indonesia.

Adapun tiga PLBN yang menjadi gambar prangko itu adalah PLBN Aruk, PLBN Skouw, dan PLBN Motaain. Selain menjadi sarana pembelajaran, peluncuran seri prangko tersebut juga menjadi bagian memori kolektif bangsa terhadap wilayah perbatasan.

Pembangunan kawasan perbatasan

Pemerintah terus mendorong peningkatan layanan publik sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal sekaligus menjadi wujud kehadiran negara di daerah perbatasan.

Kegiatan pembangunan pada lokpri dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana layanan dasar, peningkatan potensi ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Di bidang pendidikan, pemerintah melakukan pembangunan layanan dasar yang meliputi sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas baru, laboratorium, serta sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan multimedia.

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah melakukan pembangunan dan renovasi rumah sakit umum serta sarana penunjang operasional pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di 32 kecamatan lokpri. Pemerintah juga membangun pelayanan dasar kesehatan dan pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, pemerintah membangun atau meningkatkan jumlah unit rumah swadaya dan rumah khusus desa, pembangunan jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan jaringan irigasi, pembangunan tangki septik, unit sumur dalam, dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Selanjutnya, pada aspek energi kelistrikan, pemerintah telah membangun jaringan distribusi dan sambungan rumah listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), penyediaan delapan unit lembaga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga, pembangunan 209 titik menara base transceiver station (BTS) untuk komunikasi, serta peningkatan jalan strategis desa di kawasan perbatasan sepanjang 1.053 kilometer (km).

Selain itu, sejalan dengan kebijakan nasional dalam penguatan intervensi stunting, pemerintah telah melakukan pelatihan penanggulangan stunting dan dukungan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Pekanbaru, Provinsi Riau dan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diikuti sebanyak 100 orang.

Pemerintah juga membangun dan merenovasi enam fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pelayanan perpindahan transmigrasi sebanyak 47 kepala keluarga, serta 17 unit rumah transmigran.

Guna meningkatkan layanan tata kelola administrasi, pemerintah membangun sarana prasarana Kantor Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Kantor Desa Idai, Kecamatan Ketungau Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar).

Sementara itu, peningkatan potensi ekonomi dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari pelatihan 60 industri kecil menengah (IKM) dan bimbingan teknis 220 wirausaha baru IKM, peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 408 orang, pelatihan 16 petugas penyuluh koperasi lapangan, revitalisasi tiga sentra IKM, dan memfasilitasi desain kemasan 13 produk IKM.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyelenggarakan kegiatan temu pelaku usaha (business matching forum) di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalbar, pada 2022. Kegiatan ini diisi dengan seminar, pameran, dan temu pelaku bisnis.

Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan penggunaan produk UMKM di dalam negeri, memperluas jaringan pasar produk unggulan Kabupaten Sambas ke daerah lain dan negara tetangga, serta mendorong percepatan perdagangan dan investasi pada produk-produk dengan nilai ekspor tinggi.

Dalam rangka membangun konektivitas dan meningkatkan aksesibilitas ke kecamatan lokpri, pemerintah telah membangun dua terminal internasional di Motaain, Kabupaten Belu, dan Skouw, Jayapura.

Pemerintah juga melakukan pembangunan atau merenovasi tiga unit bandara, yakni Bandara Sei Bati di Karimun, Bandara Tebelian di Kabupaten Sintang, serta Bandara Pilu di Kepulauan Morotai.

Pembangunan Jalan Strategis Nasional juga dilakukan pemerintah di Papua dengan kondisi jalan tembus mencapai 933,02 km dari rencana pembangunan jalan perbatasan sepanjang 1.098,24 km

Selanjutnya, pembangunan Jalan Strategis Nasional pada kawasan perbatasan di Kalimantan sepanjang 482,63 km. Saat ini, kondisi jalan tersebut sudah tembus 2.231,15 km dari rencana jalan sepanjang 2.294,23 km persegi.

Untuk melihat perkembangan pembangunan PKSN secara terukur, pemerintah telah menetapkan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN. Adapun target nilai rata-rata IPKP yang dicanangkan sebesar 0,52 pada 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran nilai 18 PKSN, rata-rata IPKP pada 2021 sebesar 0,45. Jumlah ini sesuai target atau terdapat perbaikan jika dibandingkan 2020 yang mencapai 0,44.

Dari hasil tersebut, terdapat 14 PKSN dengan kategori Cukup. Sementara itu, 4 PKSN lainnya masuk kategori Kurang, yaitu PKSN Long Midang, PKSN Long Nawang, PKSN Tao Lumbis, dan PKSN Tanah Merah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian fungsi pada 4 PKSN dengan kategori Kurang jika dilihat dari berbagai indikator, seperti lintas batas, simpul transportasi, serta pusat pertumbuhan ekonomi belum optimal.

Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlunya perbaikan mendasar sesuai fungsi pada masing-masing PKSN.