Perluas Layanan, Pos Indonesia Tambah 37 Kantor Cabang Pembantu

KOMPAS.com - PT Pos Indonesia (Persero) memperluas jangkauan layanan dengan menambah 37 kantor cabang pembantu (KCP) Pos Indonesia atau Layanan Pos Universal (LPU) baru di kawasan terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP), Rabu (1/2/2023).

Adapun 37 KCP itu terdiri dari 9 kantor LPU di wilayah Regional 1 Sumatera, 13 kantor LPU di wilayah Regional 5 Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Nusra), serta 15 kantor LPU di wilayah Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Sebagai informasi, peluncuran tersebut dilakukan di dua lokasi dalam waktu berbarengan, yakni di Gedung Pos Ibukota, Jakarta Pusat, serta KCP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Peluncuran di Jakarta dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi.

Sementara itu, peluncuran di Mandalika dipimpin oleh Direktur Business Development dan Portfolio Management Prasabri Pesti.

Acara tersebut turut dihadiri Direktur Pos Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Gunawan Hutagalung, Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Dewan Direksi PT Pos Indonesia (Persero), jajaran direktur anak perusahaan dan pimpinan badan afiliasi, para senior leader, serta karyawan Pos Indonesia secara daring dan luring di seluruh Tanah Air.

Dalam sambutannya, Faizal merasa bangga dengan penambahan 37 kantor LPU baru di wilayah 3TP. Pasalnya, penambahan kantor LPU baru tersebut berbarengan dengan hari jadi ke-277 Pos Indonesia pada 2023.

“Saya berharap, penambahan kantor LPU baru dapat semakin mendekatkan Pos Indonesia dengan masyarakat, memajukan perekonomian melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta berkontribusi terhadap kemajuan bangsa,” ujar Faizal dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

DOK. Pos Indonesia Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi.

Sebagai informasi, LPU merupakan layanan pos yang wajib dijamin oleh seluruh anggota Universal Postal Union (UPU). Hal ini perlu dijalankan untuk menjamin pemenuhan prinsip wilayah pos tunggal (single postal territory) serta prinsip kebebasan transit (freedom of transit).

Pemerintah telah menunjuk dan menugaskan Pos Indonesia sebagai penyelenggara LPU untuk menjangkau warga negara di seluruh Indonesia.

“Dengan demikian, masyarakat dapat mengirimkan serta menerima kiriman pos satu sama lain di seluruh dunia,” ujarnya.

Faizal juga bersyukur karena Pos Indonesia mampu menunjukkan kinerja impresif sepanjang 2022. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian earning before interest tax, depreciation, dan amortization (EBITDA) dan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan ini berdiri.

Berbekal kinerja positif tersebut, Pos Indonesia optimistis mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023.

“Salah satu target tersebut adalah Pos Indonesia mampu mencapai angka pertumbuhan sebesar dua digit di semua portofolio bisnis,” ujar Faizal.

Faizal menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja positif Pos Indonesia sepanjang 2022 adalah LPU.

Sebagai satu-satunya penyelenggara LPU, Pos Indonesia memiliki kekuatan berupa jaringan fisik yang tersebar hingga wilayah 3TP.

“Kepercayaan itu telah diemban Pos Indonesia dengan sepenuh hati sejak 2003,” ujar pria asal Lumajang tersebut.

Menjadi andalan masyarakat

Faizal melanjutkan bahwa sejak 2003, masyarakat telah memanfaatkan berbagai layanan Pos Indonesia. Adapun rinciannya adalah pengiriman surat dan paket sebanyak 60 juta transaksi, layanan jasa keuangan sebanyak 105 juta transaksi, pembayaran bantuan sosial (bansos) sembako kepada 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM), pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9 juta KPM, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 3,5 juta penerima.

Pada 2023, pemerintah mengalokasikan dana penyelenggaraan LPU senilai Rp 378 miliar untuk kepentingan operasional di 2.375 kantor LPU. Dana ini juga digunakan sebagai biaya operasional unit layanan pos lain yang melayani lebih dari 70 persen kecamatan dari 7.266 kecamatan di Indonesia.

Faizal menambahkan bahwa sesuai harapan pemerintah, Pos Indonesia telah melakukan transformasi dan inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Salah satunya dengan melakukan digitalisasi LPU. Dengan demikian, pengguna jasa pos dapat mengirim serta menerima kiriman dari dan ke wilayah Indonesia serta luar negeri dengan fasilitas jejak lacak.

Sementara itu, guna meningkatkan akurasi data pelaporan, Pos Indonesia juga telah menerapkan Sistem Informasi LPU (SIM LPU) yang dirintis sejak 2019.

Sistem tersebut mengubah pelaporan LPU manual menjadi pelaporan digital sekaligus terintegrasi dengan data milik Kemenkominfo.

“Pembaruan sistem tersebut dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi data pelaporan kepada pemerintah,” paparnya.

Sebagai penyelenggara LPU, menurutnya, Pos Indonesia harus memenuhi standar yang telah disepakati dengan pemerintah.

Salah satunya adalah layanan minimal yang harus disediakan di Kantor LPU, yakni akses poin (accessibility), frekuensi pengiriman kiriman pos (regency), kualitas layanan (quality of services), harga yang ditawarkan kepada masyarakat (price), layanan universal (infrastructure), serta akurasi data pelaporan dan kelengkapan dokumen sumber yang dipersyaratkan (price).

“Penugasan LPU merupakan peran strategis yang diberikan pemerintah kepada Pos Indonesia. Kami harus mengawal pelaksanaannya, baik dari aspek operasional kantor maupun karyawan. Tujuannya, supaya setiap LPU dapat menjalankan fungsi collecting, processing, transporting, delivery, serta supporting,” ujar Faizal.

Pada kesempatan sama, Gunawan Hutagalung menyambut baik peluncuran 37 KCP LPU baru. Hal ini dapat memperkuat peran Pos Indonesia sebagai salah satu pilar logistik dalam pengiriman barang.

DOK. Pos Indonesia Direktur Pos Kemenkominfo Gunawan Hutagalung (tengah).

Menurutnya, Pos Indonesia berperan penting dan integral dalam memastikan barang dikirimkan kepada pelanggan dengan cepat, tepat, dan transparan dengan tarif kompetitif.

“Saya juga mengapresiasi transformasi dan inovasi Pos Indonesia dengan melakukan digitalisasi LPU,” kata Gunawan.

Sebagai informasi, seremoni launching 37 KCP LPU baru dilakukan dengan penyerahan kunci KCP oleh Gunawan kepada Faizal di Jakarta. Selanjutnya, Faizal menyerahkan kunci kepada pengantar pos yang dilanjutkan dengan pengiriman secara digital kepada Prasabri di Mandalika untuk membuka Pintu KPC Mandalika secara resmi. Pembukaan ini diikuti oleh 36 KCP lain di seluruh Indonesia.