Ketua DPD RI Desak Pemerintah agar Skandal Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Diusut Transparan

KOMPAS.com – Skandal transaksi janggal senilai triliunan rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi sorotan serius Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus mengusut hal ini secara transparan.

La Nyalla menjelaskan, permasalahan tersebut bisa menjadi antitrust masyarakat kepada pemerintah. Apalagi, jika ada pernyataan kalau masyarakat tidak membayar pajak, harga bahan bakar minyak (BBM) bisa naik tiga kali lipat.

“Rakyat sudah tahu kalau pengeluaran subsidi salah satunya dari pajak. (Hal) yang diinginkan rakyat adalah tunjukkan bukti uang rakyat telah dikelola dengan benar,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/3/2023).

Tidak hanya itu, La Nyalla juga menilai bahwa masalah tersebut bisa menjadi bom waktu jika tidak disikapi dengan serius oleh pemerintah.

"Untuk itu, saya mendorong transparansi pemerintah terkait aliran dana pajak bernilai triliunan rupiah tersebut. Usut dengan tuntas kemana dana tersebut mengalir karena ini menyangkut penyalahgunaan uang negara dari uang rakyat," jelasnya.

Senator asal Jawa Timur itu juga menekankan agar pemerintah tidak menakut-nakuti rakyat kecil terkait kewajiban menunaikan pajak.

"Tentunya, para pejabat perpajakan harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada masyarakat. Mereka harus memperlihatkan hal yang pantas terkait pembayaran pajak. Bukan malah terkesan hidup bergelimang harta," ujar La Nyalla.