Sukseskan Pemilu 2024, Pos Indonesia Siap Dukung Keandalan Logistik

KOMPAS.com – PT Pos Indonesia (Persero) menyatakan kesiapannya dalam mendukung keandalan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini dilakukan demi menyukseskan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali itu.

Selaku mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024, Pos Indonesia telah menyiapkan strategi agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengatakan, pihaknya yakin dapat menjalankan tugas dengan baik lantaran telah memiliki banyak pengalaman terkait pendistribusian logistik pemilu sejak 2004.

Apalagi, saat ini, lanjut Faizal, Pos Indonesia sudah semakin berkembang, terutama dari segi penggunaan teknologi. Salah satu adaptasi teknologi yang akan digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertua di Indonesia itu adalah Sistem Informasi Logistik (Silog).

“Dengan Silog, seluruh aktivitas distribusi oleh Pos Indonesia dapat terpantau. Ada tracing, tracking, dan dashboard yang dapat diakses secara real-time. Dengan begitu, kami dapat memantau jumlah logistik dengan tepat waktu, termasuk saat mengembalikan dari tempat pemungutan suara (TPS) ke tempat penghitungan suara,” ujar Faizal dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Tak hanya sistem yang mumpuni, Faizal mengaku bahwa Pos Indonesia juga telah diperkuat sumber daya yang tersebar hingga pelosok Nusantara.

Saat ini, Pos Indonesia memiliki sekitar 4.800 Kantor Pos yang tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia, termasuk di wilayah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T).

“Untuk distribusi ke wilayah 3T itu penuh tantangan dan keterbatasan. Jangan bayangkan Indonesia seperti Jakarta atau Pulau Jawa. Pada wilayah 3T, logistiknya harus diseberangkan lewat laut, sungai, hutan, dan perkebunan kelapa sawit. Ini menjadi tantangan tersendiri,” kata Faizal.

Faizal menambahkan, Pemilu 2024 telah ditetapkan pemerintah untuk dijalankan secara serentak, termasuk untuk warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.

Terkait masalah tersebut, Pos Indonesia optimistis bahwa logistik untuk kebutuhan pemilu dapat terdistribusi dengan lancar. Hal ini mengingat Pos Indonesia memiliki kerja sama dengan pos di seluruh dunia melalui Union Postal Universal (UPU).

“Kami bekerja sama dengan 192 pos di 228 negara. Jadi, hampir tidak ada WNI di luar negeri yang tidak bisa dijangkau. Berdasarkan pengalaman, kami biasanya juga melibatkan kedutaan besar untuk pengiriman kotak suara, termasuk pengembaliannya ke Indonesia,” tuturnya.

Untuk peta jalur distribusi, Faizal mengatakan telah mengantongi data yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Hanya saja, terdapat sejumlah pembaruan pada peta jalur distribusi yang mesti dikoordinasikan lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Kami sudah punya data kebutuhan logistik pemilu sebelumnya. Namun, ada pemekaran wilayah provinsi, kecamatan/kota, dan desa. Kami akan duduk bersama dengan KPUD untuk menyesuaikan kapabilitasnya. Kami punya teknologi List Cost Routine untuk menunjukkan rute terpendek dan teroptimal dengan biaya paling murah,” jelas Faizal.

Faizal pun memberikan catatan terkait pengiriman logistik pemilu, terutama untuk mencegah kerusakan surat suara dalam pengiriman di wilayah 3T.

Dok. Pos Indonesia Penedistribusian surat suara Pemilu 2024 akan dibantu personel TNI dan Polri.

Adapun untuk pendistribusian di wilayah rawan bencana, Pos Indonesia sudah menyiapkan strategi khusus, yakni dengan ditemani oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pengamanan yang dilakukan oleh keduanya akan mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan.

“Misalnya, saat naik boat harus memakai life vest. Prosedur harus dipenuhi karena kami mengantar dokumen dan barang ke daerah terpencil. Untuk distribusi di sekitar pantai, teman-teman Pos di daerah juga sudah tahu waktu air laut surut itu tidak bisa jalan. Jadi, mereka akan mengirimkan lebih awal agar tidak terlambat,” ucap Faizal.

Faizal menambahkan, pihaknya sudah berpengalaman mengirimkan bantuan kepada 20 juta penerima di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T yang kerap memiliki tantangan dengan kondisi alam.

“Ada juga risiko perahu terbalik. Masalah seperti ini perlu dibicarakan dengan KPU untuk meminimalkan risiko terkena basah, hujan, atau perahu terbalik agar logistik pemilu tetap terjaga kering. Dengan begitu, pengiriman tetap aman dan dapat dikembalikan. Sebab, masalah kemasan itu tanggung jawab KPU,” terang Faizal.

Petakan jalur di wilayah 3T

Perihal kondisi cuaca dan tantangan di wilayah 3T, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menjelaskan bahwa saat ini, pihaknya tengah memproses pemetaan jalur logistik pemilu.

Adapun untuk menunjang kebutuhan logistik, KPU juga telah mempersiapkan kebutuhan penunjang secara keseluruhan.

Dok. Pos Indonesia KPU bantu persiapan kebutuhan penunjang Pemilu 2024.

“Satu hal, ada beberapa basis data yang akan disesuaikan dengan jumlah surat suara dan TPS. Seluruh provinsi, termasuk kabupaten atau kota sudah kami instruksikan untuk membuat peta jalur distribusi logistik. Titik tempat pendistribusiannya, mulai dari penyedia jasa hingga ke kabupaten atau kota harus tepat karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan tantangan cuaca,” ujar Yulianto.

Lewat upaya tersebut, KPU pun berharap dapat mendistribusikan kebutuhan logistik sesuai prinsip yang dianut, yakni tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu.

Senada dengan penuturan Faizal, Yulianto juga menyebut akan menggunakan Silog untuk memantau alur pendistribusian logistik pemilu.

Tak hanya itu, KPU juga akan melibatkan banyak pihak dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Salah satunya adalah dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Untuk pengadaan, kami menggandeng LKPP agar pengadaan sesuai ketentuan undang-undang dan regulasi pengadaan barang atau jasa. Untuk distribusi, kami menggandeng TNI dan Polri serta perusahaan yang bisa mendukung proses distribusi logistik agar sampai di TPS,” kata Yulianto.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn JN Malonda mengatakan, pemetaan kerawanan distribusi logistik pemilu penting untuk dilakukan. Apalagi, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, terdapat lebih dari 6 juta pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan memilih.

“Ada dua hal penting mengenai pemetaan kerawanan distribusi logistik di indeks pra-pemilu serta pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2018. Kendala Pemilu 2019, ada lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan yang berimplikasi terhadap kedatangan pemilih ke TPS. Semua itu jadi catatan Bawaslu untuk pemilu ke depan agar tepat jumlah dan tepat sasaran,” ujar Herwyn.

Sebagai informasi, sejumlah kemungkinan kerawanan yang diprediksi bakal terjadi pada penyelenggaraan pemilu adalah ketidaksesuaian desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi, kebutuhan terhadap pemilih disabilitas, serta jumlah pemilih lebih banyak dari surat suara.

Semua kerawanan tersebut akan diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah saat Pemilu 2024 berlangsung. Bawaslu juga akan menjaga kerahasiaan surat suara.

“Indonesia ini wilayah kepulauan. Ada delapan provinsi di wilayah kepulauan. Waktu pelaksanaan pemilu adalah 14 Februari 2024. Cuacanya (bisa saja) tidak menunjang (pengiriman logistik). (Oleh karena itu), ini harus diprediksikan kapan pengadaan logistiknya, terutama untuk wilayah timur Indonesia. Kotak suara, surat suara, bilik suara, dan logistik penunjang lain juga perlu diperhitungkan,” ucap Herwyn.

Dok. Pos Indonesia Pos Indonesia dan KPU telah membuat peta kerawanan untuk mengantisipasi pendistribusian logistik Pemilu 2024 untuk wilayah 3T

Melalui langkah tersebut, jadwal pemungutan suara diharapkan tidak lagi mengalami kemunduran agar penghitungan bisa dilakukan dengan tepat waktu.

Namun, masih ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan, terutama terkait rangkaian proses di percetakan yang mungkin terjadi dalam titik-titik rawan.

Upaya menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan oleh perusahaan percetakan pun sejalan dengan Undang-Undang (UU) Pasal 345 ayat (267).

Dalam menyambut Pemilu 2024, Faizal mengaku bahwa Pos Indonesia sangat siap dalam menjalankan amanah untuk pendistribusian logistik.

Ia menjelaskan bahwa sebagai salah satu mitra KPU, Pos Indonesia akan mendukung seluruh rencana dalam distribusi logistik. Utamanya, terkait keamanan dan asuransi bila terjadi risiko-risiko yang di luar risiko alam.

 “Akan kami antisipasi bersama. Sebagaimana pemilu sebelumnya, Pos Indonesia siap untuk mendukung pemilu sebagai agenda nasional serta mendukung seluruh rencana KPU dan memperhatikan feedback dari Bawaslu terkait ketepatan waktu,” tutur Faizal.