Keketuaan ASEAN 2023 Indonesia dan Tahapan Terciptanya ASEAN Economic Community yang Inklusif

KOMPAS.com - Keberhasilan Indonesia dalam menjalankan Presidensi Group of Twenty (G20) menjadi pondasi penting untuk menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja.

Adapun penyerahan keketuaan dari Kamboja ke Indonesia berlangsung pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya pada Minggu (13/11/2022).

Keketuaan pada ASEAN 2023 pun menjadi langkah strategis bagi pemerintah untuk mendorong implementasi konkret atas gagasan-gagasan Indonesia dalam mewujudkan stabilitas kawasan dan menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi dunia.

Dari sisi jalur keuangan, Indonesia memandang perlunya ketersediaan rumusan-rumusan solusi untuk menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi ASEAN. Utamanya, untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan regional, memitigasi tantangan-tantangan kebijakan yang dihadapi di kawasan ASEAN, serta membangun kerja sama ekonomi di kawasan.

Untuk itu, Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting (AFMGM) pertama dalam Keketuaan ASEAN 2023, pada Selasa (28/3/2023) hingga Jumat (31/3/2023) di Bali.

AFMGM sendiri menjadi pertemuan tahunan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota ASEAN.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan, keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 merupakan lanjutan dari kepemimpinan pada Presidensi G20.

“Peran Keketuaan ASEAN 2023 Indonesia merupakan bagian dari tahapan menuju terciptanya ASEAN Economic Community (AEC) yang saling terkoneksi, inklusif, dan sejahtera pada 2025,” ujar Dody dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian ASEAN saat ini cenderung berada dalam kondisi stabil.

Bahkan, untuk 2023, organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD memandang kawasan ASEAN sebagai epicentrum of growth di tengah berbagai tantangan yang muncul dalam beberapa waktu belakangan. Hal tersebut pun dinilai menjadi semangat bersama untuk menuju kawasan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

BI dan Kemenkeu akan menghadirkan sekitar 24 pertemuan yang meliputi pertemuan utama (tingkat deputi hingga prinsipal) dan pertemuan pendukung yang berbalut tema “Discover Indonesia", khususnya mengangkat budaya Sulawesi dan Kalimantan untuk sekaligus menunjukkan kekayaan pariwisata Indonesia.

BI akan menghadirkan sejumlah pertemuan pendukung AFMGM atau side events berskala internasional.

Selain AFMGM, beberapa pertemuan utama tersebut adalah ASEAN Finance Deputies Meeting (AFDM), ASEAN Central Bank Deputies Meeting (ACDM), ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFCDM), ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM), dan ASEAN Central Bank Governors Meeting (ACGM).

Dalam rangkaian pertemuan utama itu, para delegasi akan menyusun langkah kolektif dan kolaboratif untuk mewujudkan tiga pilar strategis yaitu Rebuilding Regional Growth, Connectivity, and New Competitiveness (recovery rebuilding), Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Participation (digital economy), serta Promoting Sustainability Economic Growth for a Resilient Future (sustainability).

Kerangka tersebut diharapkan dapat memperkuat negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia melalui langkah bersama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia atau epicentrum of growth.

Dalam kesempatan pembukaan High Level Seminar “From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era” (28/03), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan tiga alasan dari peran penting ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Pertama, ASEAN termasuk Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. ASEAN-5 misalnya, tumbuh 5,3 persen pada 2022.

Pertumbuhan kembali diperkirakan pada 2023, yakni sekitar 4,6 persen dan meningkat menjadi 5,6 persen pada 2024.

Kedua, negara-negara ASEAN menerapkan kebijakan ekonomi makro yang bijak, perdagangan dan investasi terbuka, serta reformasi struktural.

Ketiga, kawasan Asia Tenggara termasuk dalam transformasi ekonomi digital yang berkembang pesat, didukung oleh populasi muda yang besar, penggunaan layanan internet dan pembayaran seluler yang luas, keberadaan start-up yang dinamis, dan ekosistem ekonomi digital.

Adapun agar dapat menghadapi tantangan multidimensi, ASEAN memerlukan kerangka kebijakan ekonomi yang kuat dan kredibel serta didukung dengan kerangka bauran kebijakan fiskal dan moneter yang kuat. Selain itu, BI menekankan pentingnya pengembangan local currency transactions (LCT).

Selanjutnya, untuk mengakselerasi ekonomi digital, diperlukan penguatan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN dengan pemanfaatan digitalisasi agar mendukung perekonomian dan inklusi keuangan.

Terkait transisi ekonomi berkelanjutan, diperlukan dorongan kolaborasi kuat antara negara ASEAN agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Sembilan pokok bahasan

Ketiga pilar strategis yang berada di bawah AFMGM kemudian dijabarkan lagi menjadi sembilan pokok bahasan.

Pada kelompok recovery-rebuilding, terdapat prioritas health preparedness, infrastructure finance, tax and custom cooperation, fostering recovery and rebuilding through policy mix and addressing scarring effect, dan promote the operationalization of lct to improve macroeconomic and financial stability in the region.

Sementara di kelompok digital economy, terdapat prioritas advancing payment connectivity, collaborative actions on current issues in digital economy, dan digital financial inclusion. Adapun dalam kelompok sustainability terdapat prioritas sustainable finance.

Bank Indonesia sendiri menempatkan beberapa agenda penting yang menjadi fokus dalam Keketuaan ASEAN 2023 yang diimplementasikan melalui beberapa kebijakan.

Pertama, mendorong pemulihan melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter yang kuat, serta mengatasi scaring effect setelah pandemi.

Kedua, mempromosikan operasionalisasi LCT dan inisiatif bilateral swap arrangement antara beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Hadirnya kerja sama regional yang kuat berfungsi sebagai bantalan ketahanan keuangan kawasan dan masing-masing negara.

Ketiga, meningkatkan konektivitas pembayaran dengan kolaborasi dalam ekonomi digital melalui implementasi interkoneksi sistem pembayaran yang saling terhubung antarnegara melalui Regional Payment Connectivity (RPC).

keempat, penyempurnaan ASEAN Taxonomy versi kedua yang merupakan sistem atau 'kamus' untuk menggolongkan kegiatan ekonomi di kawasan untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperoleh green financing dengan biaya yang lebih murah.

Dalam kaitannya dengan ekonomi berkelanjutan, BI dan Kemenkeu menekankan perlunya penguatan kerja sama kawasan untuk mendorong keuangan hijau.

Dok. BI BI menggelar berbagai side event dalam kegiatan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Bali.

Oleh karena itu, ASEAN perlu mendorong diskusi roadmap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagai informasi, ada juga side event yang mengiringi penyelenggaraan AFMGM pertama, antara lain kick off seminar tingkat tinggi, seminar tematik, dan gala seminar.

Kegiatan tersebut akan melibatkan stakeholders dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi bagi kesuksesan Keketuaan ASEAN 2023.