Kembali Dipercaya Kemensos, Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH Selama Ramadhan 2023

KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Maret 2023.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Bansos Pos Indonesia Hendra Sari mengatakan bahwa pihaknya kembali dipercaya Kemensos untuk menyalurkan bansos.

"Pada triwulan I-2023, kami mendapatkan amanah untuk menyalurkan bansos sembako di 83 kabupaten dan kota yang selama ini merupakan daerah cukup sulit untuk penyaluran," kata Hendra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/4/2023).

Dalam perkembangannya, lanjut Hendra, Pos Indonesia menerima tambahan data dari Kemensos untuk menyalurkan bansos ke 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Ada penambahan data 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang saat ini totalnya menjadi 2,3 juta KPM.

"Untuk 83 kabupaten dan kota kami alokasikan 1,1 juta KPM penerima bansos sembako dan PKH. Yang sudah disalurkan (saat ini) 900.000 KPM atau sekitar 90 persen," ujarnya.

Hendra menjelaskan bahwa 83 kabupaten dan kota tersebut sebagian besar berlokasi di wilayah Indonesia timur. Di Papua, jumlah penerima bantuan mencapai hampir 400.000 KPM. Ada juga di Ambon, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, yang penyalurannya cukup menantang.

Menurut Hendra, untuk penyaluran di Papua, kuncinya adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan keamanan setempat. Sebab, penyaluran bantuan tanpa koordinasi memiliki risiko cukup tinggi.

"Di Papua ada kearifan lokal yang sudah mendapat persetujuan Kemensos bahwa proses penyalurannya diutamakan langsung kepada KPM. Lalu, untuk daerah yang kondisi geografis tidak mudah, faktor keamanan cukup tinggi, maka diizinkan disalurkan melalui ketua suku, kepala adat, atau tokoh agama,” tuturnya.

Mereka, imbuhnya, akan membantu mendistribusikan kepada KPM yang prosesnya selama ini berjalan cukup baik.

Dok. Pos Indonesia Penyaluran Bansos oleh Pos Indonesia

Nominal bantuan yang akan diberikan kepada KPM, yaitu bansos sembako sebesar Rp 600.000 untuk tiga bulan. Kemudian, bantuan PKH yang memiliki nominal bervariasi, mulai dari Rp 250.000 hingga Rp 3 juta. Pemberian PKH dibedakan karena data KPM berbeda-beda, seperti KPM yang memiliki anak usia sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan anggota keluarga yang lumpuh atau cacat.

Hendra menjelaskan, dalam proses penyaluran, setiap KPM diberikan nomor rekening Giro Pos berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan dicocokkan saat pembayaran. Sebab, data awal yang diberikan Kemensos berupa nama, alamat, dan NIK penerima manfaat.

“Pada saat penyaluran bansos, data tersebut dicocokkan dengan KTP atau KK penerima. Pada daftar penerima yang tertera adalah nama penerima. Saat pencairan maka bisa diwakili oleh keluarga, baik suami, istri, dan anak yang sudah berusia 17 tahun," katanya.

Adapun penyaluran bansos sembako dilakukan setiap bulan yang diberikan per tiga bulan sekali. Sementara itu, PKH disalurkan setiap triwulan sekali. Pada 2023, jatahnya jatuh pada Maret atau bertepatan dengan Ramadhan.

“Menjadi keharusan bagi Pos Indonesia untuk segera menyalurkan karena dalam waktu dekat masyarakat sudah mudik Lebaran, terlebih cuti bersama dimajukan,” ujarnya.

Pos Indonesia, lanjut Hendra, berusaha memaksimalkan sisa waktu yang ada dengan sebaik-baiknya agar KPM bisa mendapat haknya sebelum mudik. Dengan demikian, tujuan Kemensos menyalurkan bantuan agar membantu ekonomi KPM dapat tercapai.

Metode andalan untuk penyaluran bansos

Hendra menjelaskan bahwa saat ini penyaluran bantuan berjalan lancar. Potensi kendala yang mungkin terjadi hanya terkait faktor cuaca. 

"Saat ini kendala yang bersifat teknis tidak ada. Kendala nonteknis seperti cuaca yang tidak bisa kita kendalikan adalah faktor terbesar saat penyaluran melalui (jalur) air maupun udara. Saat cuaca buruk pesawat maupun kapal tidak bisa beroperasi, terutama di daerah 3T," ujarnya.

Pos Indonesia melakukan tiga metode penyaluran, yakni penyaluran di komunitas, pengantaran langsung ke rumah KPM bagi lanjut usia (lansia), disabilitas, dan sedang sakit, dan pencairan di Kantor Pos.

"Biasanya pola penyaluran di komunitas bisa berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran karena orangnya langsung datang ke lokasi bayar. Namun, bagi KPM yang tidak bisa datang ke lokasi bayar atau saat didatangi ke rumah sedang tidak ada di tempat, bisa segera datang ke Kantor Pos terdekat. Mereka bisa dilayani selama jam kerja," katanya.

Penyaluran bansos oleh Pos Indonesia diikuti dengan pengambilan gambar rumah KPM (geo tagging) dan biometrik (foto KPM) saat menerima bansos. Hal ini menjadi sebuah keharusan untuk dilaporkan kepada Kemensos.

Dok. Pos Indonesia Penyaluran Bansos oleh Pos Indonesia

"Untuk melakukan geo tagging Pos Indonesia bermitra dengan mahasiswa, karang taruna, serta perangkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Ini untuk mempercepat akselerasi penyaluran bansos sehingga sesuai target penyaluran," tutur Hendra.

Hendra mengimbau KPM yang telah menerima surat undangan agar segera datang ke lokasi penyaluran sesuai jadwal.

"Apabila sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia, pastikan nama Anda benar, periksa angkanya apakah cocok dengan data yang diterima sebelumnya. Kemudian, segera datang ke lokasi bayar atau Kantor Pos dengan membawa kartu identitas,” jelasnya.

Bagi yang berhalangan, lanjut Hendra, bisa diwakilkan oleh istri, suami, dan anak dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Ketika menerima dana, pastikan dihitung dan angkanya sama dengan yang tertera di surat pemberitahuan. Kemudian, gunakan dana sesuai peruntukan yang ditetapkan pemerintah.

Hendra berharap penerima bansos dan KPM tidak menggantungkan hidup selamanya terhadap bantuan pemerintah. Sebab, bantuan ini hanya bersifat sementara.

"Dana ini merupakan bantuan yang sifatnya tidak selamanya. Manfaatkan dana dengan sebaik-baiknya karena tidak akan menjadi penerima bansos selamanya,” ujarnya.

Menurut Hendra, jika dana bansos dimanfaatkan dengan tepat dapat membantu keluarga menjadi lebih baik agar tidak lagi menerima bantuan dan menjadi keluarga yang sejahtera.

“Gunakan peruntukan sesuai kebutuhan dan bijak. Untuk pedagang gunakan sebagai modal berdagang," terangnya.

Untuk para petugas juru bayar di lapangan, baik pegawai Pos Indonesia maupun mitra, Hendra berpesan agar menjalankan tugas dengan baik. Tidak boleh dilakukan pemotongan jumlah dana yang diterima.

"Amanah ini harus disampaikan dengan tepat orang, waktu, dan jumlah. Sebab, dana ini sangat dibutuhkan oleh penerima sehingga berikan layanan yang terbaik dengan cepat, hindari kesalahan yang tidak perlu, dan tidak boleh ada pemotongan dana dengan alasan apa pun untuk siapa pun. Dana harus diterima utuh oleh penerima," tegas Hendra.