BNPP Akan Petakan Kondisi Riil Pusat Pelayanan Pintu Gerbang di Kawasan Perbatasan Negara
KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan memetakan kondisi riil Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) yang ada di kawasan perbatasan negara.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon mengatakan, pemetaan akan dilaksanakan oleh tim dari Asisten Deputi Lintas Batas Negara untuk mengumpulkan data sebagai bahan rekomendasi pengembangan dan pengelolaan PPPG.
"Mulai minggu ini, kami akan melakukan upaya pemetaan atau profiling kondisi riil. Langkah ini dilakukan supaya kami dapat memiliki data atau bahan menyusun rekomendasi pengembangan sekaligus rencana pengelolaan PPPG dalam perspektif pengelolaan lintas batas negara," ujar Robert dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (12/12/2023).
Robert menambahkan, pemetaan dilakukan karena peraturan presiden (perpres) yang mengatur rencana tata ruang kawasan perbatasan negara selalu menginstruksikan pengaturan PPPG.
Untuk diketahui, PPPG merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di kawasan perbatasan negara. Sebagai contoh, PPPG di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
Berdasarkan Perpres Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, PPPG di dua provinsi tersebut sekurang-kurangnya harus memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang, pusat perdagangan dan jasa, pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, serta pusat pelayanan transportasi laut.
Selain di Riau dan Kepulauan Riau, PPPG juga terdapat di sejumlah provinsi lain. Di Aceh, terdapat dua PPPG, yakni di Lam Rehdan Teluk Langsa. Kemudian, PPPG di Sumatera Utara terdapat di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara.
