Komitmen YDMI Perjuangkan Hak-hak Warga Difabel agar Dapat Mandiri dan Inklusif

KOMPAS.com – Warga difabel kerap mendapatkan stigma negatif di tengah masyarakat. Pasalnya, keterbatasan fisik seolah membuat mereka tidak dapat memiliki kehidupan dan masa depan yang baik.

Padahal, warga difabel memiliki berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki orang-orang biasa, baik di dunia pendidikan maupun pekerjaan. Salah satunya adalah mengerjakan tugas dengan cara berbeda sesuai dengan ragam disabilitasnya.

Oleh karena itu, Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) merasa perlu melakukan edukasi mengenai kelompok disabilitas kepada masyarakat. 

YDMI sendiri berawal dari sebuah komunitas Facebook bernama Komunitas Penyandang Disabilitas Indonesia (KPDI) pada 2011. Setelah dua tahun berjalan, KPDI bertransformasi menjadi YDMI.

Nama “Difabel Mandiri Indonesia” diambil dari keinginan pengurus yayasan untuk mandiri dalam berbagi dan berkarya. Para pengurus YDMI berharap, yayasan ini dapat mengelola organisasi secara mandiri dan bantuan yang disalurkan kepada para difabel dapat lebih terorganisasi.

Dalam perjalanannya, YDMI sudah berperan aktif di berbagai isu terkait disabilitas. Hal ini sesuai dengan moto YDMI untuk “melayani seluruh penyandang disabilitas tanpa memandang suku, ras, dan agama”.

Meski demikian, bukan berarti YDMI tidak mengalami tantangan dan hambatan dalam mengurus yayasan. Salah satu tantangan yang dihadapi YDMI adalah sumber daya manusia (SDM). Pengurus YDMI memahami bahwa pembenahan dan perbaikan perlu dilakukan di tubuh organisasi.

Selain itu, YDMI juga perlu bermitra dengan organisasi lain untuk mencapai visi organisasi. Pada 2020, YDMIbermitra dengan program USAID MADANI untuk mengambil fokus kepada isu pendidikan inklusi. Isu ini diambil untuk memastikan kelompok disabilitas mendapat akses yang layak dan setara dalam dunia pendidikan.

Mengikuti program USAID MADANI dengan SDM yang minim menjadi tantangan terbesar bagi YDMI. Saat itu, YDMI belum mempunyai rencana strategis, apalagi standard operational procedures (SOP) yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan berorganisasi.

Berkat bantuan teknis yang diberikan program tersebut, YDMI telah menghasilkan lima dokumen, yaitu dokumen rencana strategis (Renstra), rencana monitoring and evaluation (Monev), SOP Ketenagakerjaan, SOP Keuangan, serta SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal tersebut membuat YDMI mengalami peningkatan kapasitas secara signifikan. Dalam bidang keuangan lembaga, YDMI tidak lagi melakukan pencatatan manual di atas kertas, tapi sudah menggunakan Microsoft Excel.

Staf YDMIjuga sudah mampu melakukan advokasi kepada dinas terkait isu pendidikan inklusi, baik saat menyusun bahan advokasi maupun melobi. Hal ini membuat kepercayaan diri para staf meningkat. Sekarang, mereka menjadi lebih berani saat menyampaikan advokasi terkait hak-hak warga difabel, baik di depan umum maupun instansi pemerintah.

Para staf juga sudah mampu menyusun surat dan kerangka kerja dengan mengacu pada rencana kerja. Mereka juga bisa menyelenggarakan acara atau kegiatan bagi masyarakat luas.

Hal yang membanggakan, para staf sudah mampu menjadi fasilitator dan narasumber dalam berbagai kegiatan, meski masih didampingi oleh field coordinator MADANI.

YDMI juga semakin mengasah keterampilan para stafnya dalam menulis. Hal ini dilakukan supaya para staf dapat mengomunikasikan hasil kinerja di berbagai platform digital, seperti AtmaGo, Instagram, dan Facebook.

Kinerja YDMI

Selain meningkatkan kualitas SDM dan organisasi, YDMI juga melakukan pengembangan di bidang kemitraan dan organisasi. Saat ini, YDMI sudah menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah daerah (pemda).

Tak jarang, pemda turut melibatkan YMDI dalam berbagai agenda rapat pemerintah. Sebut saja Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pembahasan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Fitri mengatakan, keikutsertaan YMDI dalam agenda rapat Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membantu pihaknya dalam memberikan masukan dan informasi terkait warga difabel.

“Melalui kegiatan diskusi tersebut, kami dapat bertukar pikiran. PPID dapat memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga mendapatkan feedback terkait pelayanan kepada disabilitas dan kebutuhan informasi dari disabilitas,” tutur kata Fitri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (10/5/2023).

Selain itu, YDMI juga berhasil mendorong pemda untuk menyediakan layanan penerjemahan bahasa isyarat dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Setelah dua tahun YDMI bergabung dalam program USAID MADANI, YDMI berhasil mendorong penerbitan Peraturan Wali Kota Tangerang (Perwal) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Inklusif pada Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

Saat ini, terdapat sekitar 54 SDN dan 13 SMPN di 13 Kecamatan Tangerang yang berstatus sekolah inklusif. Dengan demikian, anak-anak disabilitas di Tangerang tidak akan kesulitan lagi dalam mencari dan mengakses sekolah inklusif.

Tak hanya itu, YDMI juga berhasil menggerakkan anak-anak disabilitas sebagai penerima manfaat langsung. Sebanyak 388 anak disabilitas dari 54 SDN inklusi dan 91 anak disabilitas dari 12 SMPNinklusi dilatih untuk berani bersuara mengenai implementasi sekolah inklusi.

DOK. Ade Sonyville untuk USAID MADANI Guru dan orang tua murid sedang berdikusi tentang inklusivitas di SMPN 6 Kota Tangerang.

Tidak kalah menggembirakan, YDMI jugadimintai saran dan masukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1a Khusus untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana, serta pelayanan di gedung Pengadilan Negeri Tangerang. Saran ini diberikan supaya penyandang disabilitas dapat lebih mudah beraktivitas di tempat tersebut.

Selanjutnya, YDMI juga menjadi narasumber dalam acara bertema “Sosialisasi Pelatihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Penyandang Disabilitas” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang.

Berbagai capaian tersebut membanggakan YDMI. Pasalnya, kiprah YDMI dalam membela kepentingan kelompok disabilitas di Tangerang semakin diakui.

Dua tahun lalu, YDMI hanyalah sebuah yayasan kecil yang memperjuangkan hak-hak kaum difabel dengan lingkup yang terbatas. Saat ini, YDMI dapat berperan lebih supaya kelompok disabilitas diakui keberadaannya.

Segala pencapaian yang telah diraih YDMI menjadi cambuk semangat agar yayasan ini dapat terus memegang teguh komitmen. Dengan demikian, YDMI dapat terus berkontribusi, berkarya, serta berjuang untuk kemandirian teman-teman disabilitas menuju masyarakat inklusif.