Bupati Klaten Apresiasi Pemilihan Desa Jeblog sebagai Penyelenggara Program Desa Antikorupsi dari KPK

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) memilih Desa Jeblog, Kecamatan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah (Jateng), sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) program Desa Antikorupsi bagi perangkat desa se-Kabupaten Klaten, Kamis (25/5/2023).

Pemilihan Desa Jeblog sendiri tak terlepas dari statusnya sebagai salah satu desa percontohan bagi program Desa Antikorupsi di Jateng.

Bupati Klaten Sri Mulyani pun mengapresiasi langkah yang diambil oleh KPK tersebut.

Ia berharap, pemerintah desa menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran desa setelah mengikuti bimtek tersebut.

“Terlebih, pemerintah desa saat ini mengelola anggaran yang besar, khususnya Dana Desa,” ujar Sri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (25/5/2023).

Lewat bimbingan KPK, lanjut Sri, wawasan kepala desa mengenai korupsi diharapkan juga dapat bertambah. Utamanya, terkait hal yang menyangkut tindakan.

“Mari kita sama-sama belajar. Integritas itu harus kita jaga dan butuh komitmen bersama. Terima kasih KPK atas bimbingannya,” jelasnya.

Perwakilan Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Aris Dedy Arham menjelaskan bahwa program Desa Antikorupsi digelar sebagai upaya pencegahan tindak korupsi di tingkat desa.

KPK juga ingin mengingatkan perangkat desa untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan perundang-undangan.

Dok. Pemkab Klaten Bupati klaten Srimulyani.

“Program Desa Antikorupsi merupakan fondasi awal untuk membangun desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik,” kata Aris.

Aris menambahkan, terdapat lima indikator untuk penunjukan desa percontohan program Desa Antikorupsi.

Indikator tersebut adalah penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

“Dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa. Mereka itu (adalah) ujung tombak pemerintahan di Indonesia,” ucap Aris.