Berbagai Upaya dan Strategi Pj Gubernur Sulbar untuk Mendukung Pembangunan Daerah

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melantik Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Profesor Zudan Arif Fakrulloh, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat (12/5/2023).

Sebagai informasi, Zudan dipilih sebagai PJ Gubernur Sulbar oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah melalui tahap pengusulan tiga nama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar yang dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemudian, tiga nama tersebut dibawa ke Istana Negara untuk dilakukan pemilihan oleh Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi bersama sejumlah lembaga negara terkait.

Zudan yang juga menjabat Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tersebut diamanahkan tugas untuk memimpin Sulbar dengan berbagai pekerjaan rumah (PR) besar agar menjadi daerah maju dan sejahtera. Permasalahan gizi kurang, stunting atau tengkes, akses mobilitas tidak memadai, kemiskinan ekstrem, dan angka putus sekolah yang tinggi menjadi sejumlah masalah serius yang harus diselesaikan.

Persoalan kian kompleks karena Indonesia tengah memasuki tahun politik serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) terbatas. Oleh karena itu, perlu keseriusan dan fokus untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di provinsi dengan 1.436.842 penduduk tersebut.

Disambut demo

Pertama kali menginjakkan kaki di provinsi dengan julukan Seribu Sungai, Zudan langsung disambut aksi demo mahasiswa dan elemen masyarakat di Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju. Dengan santai, Zudan menghampiri pendemo dan mengajak mereka bersilaturahmi.

"Ayo, bertemu. Kalau bisa jangan demo, silaturahmi saja," kata Zudan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/6/2023).

Tak lama berselang, rumah dinas Zudan didatangi oleh Aliansi BEM se-Kampus UNIKA yang berdemo dengan membawa 13 tuntutan. Meski begitu, Zudan tidak menghindar. Ia justru mendatangi para pendemo untuk duduk bersama, lesehan, di tengah massa aksi untuk menyerap aspirasi mereka.

Zudan yang telah menjadi abdi negara sejak 1999 mengaku hanya diamanahkan untuk menjadi Pj Gubernur selama satu tahun. Meski begitu, ia akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh.

Sejak dilantik, ia langsung tancap gas menjalankan anjuran Mendagri untuk rajin blusukan dan menemui berbagai pihak. Hal ini dilakukan untuk belanja masalah serta solusi sekaligus membangun komunikasi dan sinergisitas.

"Setelah melihat pemetaan lapangan, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu betul. Kami harus turun dan seminggu ini juga sudah melakukan itu," kata Zudan.

Dia mengaku sudah menemui berbagai pihak, mulai dari awak media, tokoh masyarakat, akademisi, hingga para pemuka agama. Ia juga akan terus blusukan ke berbagai kabupaten dan kota di Sulbar untuk melihat kondisi di lapangan secara langsung.

"Di minggu ini, kami juga akan bergerak ke kabupaten lain, seperti Majene, Polewali Mandar. Kemudian, ke Mamuju Tengah dan Pasangkayu," ucapnya.

Strategi branding dan marketing

Usai belanja masalah, Zudan pun menyiapkan formula ideal untuk membangun Sulbar. Strategi utama yang diusung adalah penjenamaan (branding) dan pemasaran (marketing). Ia juga akan melakukan pengarusutamaan branding dengan mengubah pola pikir (mindset) para aparatur sipil negara (ASN).

Selain itu, Zudan juga tidak lagi menggunakan media sosial (medsos), baik milik pribadi maupun instansi, untuk mempromosikan para pejabat atau pimpinan. Akan tetapi, medsos akan dijadikan wadah untuk mempromosikan produk unggulan daerah.

"(Dinas) Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) jangan mem-branding Kepala PTSP-nya, tapi produk PTSP, seperti perizinan tambang, perizinan batu bara, perizinan pasir, perizinan kelapa sawit. Itu yang di-branding, kemudahannya,” ujar Zudan.

Kemudian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), imbuhnya, lebih baik melakukan branding untuk produksi cokelat, rotan, dan kopi.

Seperti diketahui, Sulbar termasuk salah satu daerah dengan ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti cokelat, kopi, kelapa, cengkih, emas, batu bara, dan minyak bumi.

Sulbar juga memiliki aneka ragam kuliner khas, seperti jepa, golla kambu, sambusa, kue bikang, loka sattai, kue paso, kue kui-kui, pupu, kambeong, gogos kambu, lokasari, dan penja.

Hingga kini, Zudan mengatakan, pihaknya masih terus menggali apa yang layak untuk diusung sebagai ikon Sulbar. Ia pun mendorong para ASN di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) untuk aktif mengusulkan berbagai produk khas berikut profilnya sehingga bisa mengangkat pamor daerah.

Pasalnya, ia tidak ingin asal dalam menentukan produk unggulan karena mempunyai efek berganda (multiplier effect). Zudan mencontohkan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terkenal sebagai daerah penghasil salak Pondoh. Pamor salak tersebut bahkan bisa mengalahkan salak Bali.

"(Produk daerah) yang kuat sekali branding-nya adalah pempek Palembang. Jambi-Bangka Belitung (juga) ada, tetapi (orang tahunya) pempek dari Palembang, ya. Itu pemerintah daerahnya (pemda) menyediakan produknya dan itu diteruskan. Itu harus dibangun, harus by design, enggak bisa dibiarkan (begitu saja)," paparnya.

Terkait keterlibatan ASN dalam mengusulkan produk unggulan daerah, Zudan mengatakan, langkah itu dipilih karena menurutnya para ASN merupakan masyarakat asli yang mengetahui kultur daerahnya. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan untuk menstimulasi jiwa wirausaha di lingkungan pemerintahan sekaligus menumbuhkan partisipasi dari bawah.

"Jarang sekali ASN memikirkan branding-marketing itu. Jadi, seolah-olah miliknya pengusaha. Padahal, pemerintah harus membangun ASN yang berjiwa wirausaha karena harus mencari duit pemda itu. APBD-nya, kan, harus asli dari pendapatan daerah. Kalau ekonomi berputar, restoran berputar, pajak dari restoran kabupaten/kota akan masuk, (daerah) hidup, retribusinya bagus nanti," paparnya.

Kolaborasi pembangunan daerah

Terkait permasalahan pembangunan daerah, Zudan mengakui bahwa pemerintah memiliki keterbatasan untuk melakukan pembangunan. Ia pun tidak menutup mata akan fakta tersebut.

Untuk itu, mantan Pj Gubernur Gorontalo tersebut akan mengedepankan pendekatan kolaborasi dalam pembangunan daerah dan penyelesaian beragam masalah yang ada. Sebagai contoh, ia akan mengajak institusi pendidikan untuk turut bergerak mencari solusi kemiskinan ekstrem, mencegah perkawinan anak, serta mengajak pihak swasta ikut mengucurkan beasiswa guna menekan angka putus sekolah.

Zudan mafhum bahwa perlu sinergisitas dan hubungan harmonis agar kolaborasi dengan berbagai pihak terlaksana dengan baik. Pun demikian dengan DPRD yang ia anggap sebagai teman "satu rumah beda kamar" dengan pihak eksekutif lantaran sama-sama unsur penyelenggaraan pemda.

"Jadi, kalau gubernurnya jelek, berarti DPRD-nya ikut jelek. Berarti pengawasannya ikut jelek karena ini satu paket. Dua-duanya harus berjalan bagus. Maka, kami harus tunduk pada rencana pembangunan daerah. Kami harus fokus di situ," ucap Zudan.

Komunikasi sendiri merupakan kunci agar relasi dengan pihak lain terbangun dan kuat. Zudan pun mengutamakan kegiatan informal dengan berbagai elemen agar kedekatan tersebut tercipta.

"Metodenya? Kita harus ngopi bareng, duduk bareng," katanya.

Ia juga tak segan-segan mengadopsi hal baik yang ada di daerah, bahkan negara lain. Salah satunya, ia menyukai pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kultur bekerja di Jepang, termasuk semangat pantang menyerah. Hal ini memantiknya untuk mengoptimalkan kerja sama dengan provinsi lain di Negeri Sakura lewat program sister province yang telah terbangun.

"Kemudian, bekerja harus bisa dari mana pun (work from anywhere). Itu yang harus ditiru karena kami paham bahwa Sulbar itu jalur penerbangannya sulit, harus di luar daerah beberapa hari. Maka, kami harus ubah cara bekerjanya menjadi working from anywhere, bisa kerja dari mana pun. Itu langkah yang saya dorong terus-menerus," ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan penerapan teknologi dan digitalisasi yang dapat mengakselerasi kerja-kerja pemerintahan. Salah satu pengalaman saat memimpin Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri akan dibawanya ke Pemprov Sulbar adalah memberlakukan tanda tangan digital (e-sign). Dengan demikian, para ASN dapat bekerja dari mana saja.

"Salah satu (penyebab) lambatnya pelayanan adalah ketika ASN dinas luar (menyebabkan) layanannya berhenti. Maka, saya dorong sebulan ini semua harus bisa e-sign. Kalau dengan tanda tangan digital atau digital signature itu ritme kerja akan tambah cepat. Ini yang kami dorong," ujarnya.

Tak butuh waktu lama, setelah sepuluh hari Zudan menjabat, ASN Pemprov Sulbar sudah mulai menerapkan digitalisasi melalui tanda tangan elektronik.

Transformasi tersebut dimulai sejak Minggu (14/5/2023). Para ASN berlatih menerapkan tanda elektronik di semua naskah dinas, terutama surat menyurat internal dan eksternal.

"Dalam sepuluh hari, sebanyak 37 organisasi perangkat daerah (OPD) sudah bisa menerapkan. Semua surat-surat bisa diproses di mana pun berada karena sudah menerapkan tanda tangan elektronik. Sudah dengan QR code," ucapnya.

Dengan begitu, para ASN tidak lagi menggunakan tanda tangan konvensional dan cap stempel. Alhasil, para ASN dapat mengerjakan tugas dinas di mana pun sehingga tidak ada alasan keterlambatan pelayanan publik karena pejabatnya sedang dinas luar, sedang rapat, sedang di Jakarta, atau tidak sedang di kantor.

Tantangan tahun politik

Seperti diketahui, Indonesia tengah memasuki tahun politik jelang pelaksanaan Pemilihan Umum serentak 2024. Di tengah pesta demokrasi itu, terdapat tantangan bagi pemda yang memiliki APBD kecil, termasuk Sulbar. Hal ini dikarenakan Pemda harus mengucurkan anggaran kepada lembaga penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan.

Maka dari itu, Zudan sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan publik, terutama pembangunan infrastruktur dasar dan berbagai program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Uang ke masyarakat enggak boleh berkurang. Maka, kami harus berhemat (di) beberapa pos. Misalnya, perjalanan dinas dan anggaran listrik. Kemudian rapat-rapat di hotel itu bisa enggak pindah di kantor saja? Nah, harus ada kesadaran bersama yang dibangun bersama ASN," katanya.

Zudan pun mengaku akan menggandeng Kemendagri agar setiap sen uang negara yang dikucurkan Pemprov Sulbar tepat sasaran dan tepat guna. Pasalnya, kesalahan melakukan pendataan, seperti jumlah penderita stunting dan kemiskinan ekstrem, dapat berakibat fatal yang mengakibatkan perencanaan pembangunan tidak akurat.

"Sebenarnya, penggunaan dananya bisa di-tracking. Nah, cara melacak anggaran itu bisa melalui evaluasi APBD di Kemendagri," paparnya.