Ingatkan Signifikansi Keadilan Sosial, Ketum PP Muhammadiyah: Indonesia Perlu Berjuang Keras untuk Mencapainya

KOMPAS.com - Gagasan para pendahulu bangsa perlu dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat pada kehidupan di masa kini. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memproyeksikan nasib Indonesia di masa mendatang.

Adapun salah satu gagasan penting yang hingga saat ini perlu diterapkan dengan baik adalah terkait permasalahan keadilan sosial.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke-15 Haedar Nasir mengatakan, keadilan dan kemanusiaan menjadi isu yang selalu difokuskan bangsa Indonesia sejak dulu.

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar saat menjadi narasumber pada acara Gagas RI episode ke-3 dari Kompas TV yang mengangkat isu perekonomian, keadilan dan kesejahteraan pada Senin (29/5/2023).

“Namun, bila melihat kenyataan sekarang, Indonesia masih perlu berjuang keras untuk mencapai misi mulia ini (menerapkan keadilan sosial),” ujar Haedar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/6/2023).

Keadilan sosial, lanjut Haedar, merupakan gagasan penting yang ada dalam sejumlah undang-undang (UU) negara.

Pada pembukaan UUD 1945 misalnya, signifikansi gagasan itu disinggung melalui pasal yang bertujuan untuk menentang penjajahan karena dinilai tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Selain itu, keadilan sosial juga menjadi salah satu dari poin penting yang tercantum pada Pancasila, tepatnya sila kelima yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

“Lewat gagasan keadilan sosial, Presiden Pertama Republik Indonesia (RI) Sukarno menyatakan secara jelas bahwa Indonesia adalah milik semua kalangan,” kata Haedar.

Tak hanya itu, Wakil Presiden Pertama RI Mohammad Hatta pun, kata Haedar, juga merumuskan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan.

Dengan begitu, kekayaan yang dikandung bumi dan air di Indonesia harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sementara itu, terkait pengentasan korupsi, Haedar menilai bahwa masalah ini mengalami stagnasi dan politisasi.

“Korupsi terjadi saat utang negara masih tertimbun dan tak tahu bagaimana penyelesaiannya di masa depan. Problem ekonomi-politik oligarki yang tidak sejalan dengan gagasan para pendahulu masih banyak dipraktikkan di depan mata kita,” terangnya.

Haedar menyatakan bahwa untuk mengatasinya, diperlukan paket kebijakan yang progresif dari pemerintah.

"Kami yang di akar rumput sudah berterima kasih untuk langkah-langkah pada setiap fase pemerintahan, tapi tampaknya mengalami stagnasi. Untuk mengatasi kesenjangan sosial, memang perlu ada langkah-langkah politik yang berani," ujar Haedar.

Sebagai informasi, Selain Haedar, Gagas RI episode 3 juga menghadirkan tiga tamu lain yang berlaku sebagai panelis.

Ketiga panelis tersebut adalah Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta Sebayang, Sosiolog Universitas Indonesia Meuthia Ganie Rochman, dan Ekonom INDEF Hendri Saparini T.

Kemudian, hadir pula pengamat kebinekaan, Sukidi. Ia merupakan moderator Gagas RI di setiap episode.

Gagas RI sendiri adalah program bersama KG Media untuk memberi ruang para tokoh menyampaikan pikirannya kepada masyarakat.

Pada forum bulanan tersebut, KG media mengundang dan mengumpulkan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai bidang serta latar belakang serta menghadirkan tamu terpilih.