Mendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Realisasi Belanja

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk meningkatkan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal itu Tito sampaikan kala memberi sambutan pada acara 23 Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bertajuk "Kabupaten Melaju Indonesia Maju" di Hotel Trio Azana Style, Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (22/6/2023).

“Hingga saat ini, rata-rata penyerapan APBD di kota atau kabupaten baru mencapai 22 persen. Angka ini di bawah nasional yang sudah 30 persen,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (23/6/2023).

Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk memperhatikan realisasi belanja daerah agar jumlah uang beredar di masyarakat meningkat. Dengan begitu, daya beli dan konsumsi rumah tangga juga semakin kuat.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terpenting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Agar realisasi belanja meningkat, Tito mengimbau kepala daerah, terutama bupati, untuk memperkuat koordinasi dengan jajarannya. Contohnya, lewat rapat dua minggu sekali guna mengevaluasi realisasi APBD pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Di sisi lain, masing-masing OPD pun bisa memaparkan capaian realisasi belanjanya.

"Sebab, bila tidak dicek seperti itu atau tidak dikejar-kejar oleh kepalanya (OPD), realisasi belanjanya tidak kunjung meningkat,” ujar Tito.

Meski demikian, ia memperingatkan kepada daerah untuk memastikan realisasi belanja dapat efektif, efisien, dan tepat sasaran. Jangan pula kegiatan belanja daerah menumpuk di akhir tahun.

Selain realisasi belanja, Mendagri juga menekankan bahwa pemda dapat mengendalikan inflasi. Upaya ini bisa ditempuh dengan rutin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pengendalian inflasi penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kita pun harus menjaga stabilitas harga bahan, terutama bahan pokok. dan keterjangkauannya,” tutur Mendagri.

Terkait Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Tito juga meminta kepala daerah supaya mampu menjaga kestabilan politik dan keamanan.