Optimalkan Realisasi APBD, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Cermati Arahan Presiden

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mencermati arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Upaya itu dilakukan agar realisasi pendapatan dan belanja APBD dapat lebih optimal.

“Bapak Presiden kemarin menyampaikan dan tentu kawan-kawan sudah membacanya. Banyak (realisasi) APBD dari kita yang belum optimal, padahal belanja daerah harus berorientasi hasil,” terang Suhajar mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Puat Kemendagri, Senin (26/6/2023).

Suhajar menambahkan sesuai arahan Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa realisasi belanja pendukung tidak boleh lebih besar dari belanja utama.

Dalam konteks tersebut, sekretaris daerah (Sekda) dan inspektorat daerah didorong dapat mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD menjadi efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan,

“Kita tidak mengubah kegiatan, tapi efisiensikan, sehingga di dalamnya bisa direvisi untuk kegiatan utamanya kegiatan pokoknya alokasinya menjadi besar,” tambahnya.

Dia menambahkan, saat ini, Pemda terus dipacu untuk dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Dengan realisasi yang maksimal, pergerakan perekonomian di lingkungan masyarakat akan terdorong. Terlebih, saat ini realisasi perlu terus dioptimalkan seiring pencapaian pertengahan tahun.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga mengapresiasi sejumlah daerah yang telah melakukan realisasi belanja di atas rata-rata.

Daerah tersebut adalah Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Daerah lainnya realisasi belanja APBD-nya masih rendah, ia minta untuk bisa melakukan realisasi belanja lebih masif.

“Jadi, ini saya yakin dan percaya, kawan-kawan sangat paham tentang kerja ini dan saya minta ini (optimalisasi realisasi belanja APBD) menjadi perhatian semua,” tegasnya.

Di sisi lain, untuk daerah dengan realisasi belanja rendah, Suhajar meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk memetakan situasi yang terjadi.

Hal yang sama juga ia minta pada Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri untuk memetakan daerah dengan realisasi APBD rendah.

“Saya minta nanti kawan-kawan di fasilitas kerja sama (Fasker) (daerah) yang serapan rendah ini dipetakan dan saya larang ke luar negeri, kecuali (untuk urusan) yang sangat penting. Jadi, izin-izin ke luar negeri perlu dilihat semua dulu untuk daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah,” papar Suhajar.