GPFI G20 India 2023 Digelar di Bali, Bank Indonesia Paparkan Capaian Digitalisasi Keuangan

KOMPAS.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta membeberkan peran penting Infrastruktur Digital Publik (IDP) dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia pada simposium “DPI for Advancing Financial Inclusion and Productivity Gains towards attaining Sustainable Development Goals” yang digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/6/2023).

Untuk diketahui, simposium tersebut merupakan rangkaian pertemuan ketiga Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Presidensi G20 India 2023 yang akan berlangsung pada 25–26 Juni 2023. Adapun GPFI dihadiri oleh kelompok kerja G20 yang berfokus pada inklusi keuangan global.

Filianingsih menilai, dengan digitalisasi, hambatan inklusi keuangan dalam berbagai faktor dapat teratasi menuju pertumbuhan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, penerapan IDP memungkinkan individu dan bisnis memanfaatkan efisiensi ekonomi yang mengarah kepada peningkatan produktivitas. Terutama, kalangan rentan dalam perekonomian, yakni pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), wanita, dan anak muda, untuk bisa lebih produktif.

"Percepatan ekonomi dan keuangan digital yang inklusif akan menghasilkan peluang dan partisipasi ekonomi yang dapat diakses secara setara. Jika dikelola dengan benar, inovasi digital dapat menjadi sumber kemakmuran baru," ujar Filianingsih dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (27/6/2023).

Sebagai informasi, pembicara dalam simposium tersebut terdiri dari Deputi Gubernur Bank Sentral Brazil Mauricio Moura, Co-Lead Digital Public Good Alliance,Liv Marte Nordhaug, dan UNDP Chief Digital Office Keyzom Ngodup Massaly.

Selain itu, ada pula Advisor Senior Bank Sentral Arab Saudi Haitham Al Ghulaiga, GPFI Lead Ozlem Oktay, Co-Founder Sahamati Siddharth Shetty, dan Advisor Ekonomi Menteri Keuangan India Chanchal Chand Sarkar.

Berdasarkan catatan BI, kepemilikan akun di Tanah Air telah mencapai 65,4 persen orang dewasa pada 2021. Kemudian, literasi keuangan juga turut meningkat 19,9 persen atau mendekati 50 persen pada 2022.

BI sendiri terus mendukung penuh penyediaan infrastruktur digital publik. Adapun tiga di antaranya adalah digitalisasi program bantuan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, serta mekanisme omnichannel pembayaran digital di area transportasi. Mekanisme ini salah satunya diimplementasikan pada proyek nasional integrasi transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Filianingsih menambahkan, akselerasi penerapan infrastruktur digital publik tersebut didukung sejumlah faktor, yakni 70 persen penduduk Indonesia berada di antara usia dari 15 tahun dan 64 tahun serta pengguna internet mencapai 74 persen.

Berikutnya, pedagang yang telah mengadopsi metode pembayaran digital yang mencapai 98 persen serta perkembangan teknologi finansial (tekfin) dan e-commerce yang menyediakan ragam solusi pembayaran.

"Dalam konteks digitalisasi, sistem pembayaran menjadi 'pintu masuk' yang krusial bagi individu yang belum memiliki rekening bank dalam mengakses layanan keuangan," terangnya.

Ia mengungkapkan, BI melalui kebijakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 menargetkan menghimpun 91,3 juta orang yang tidak memiliki rekening bank. Selain itu, sebanyak 62,9 juta pelaku UMKM juga disasar masuk dalam ekonomi formal dan keuangan secara berkelanjutan melalui digitalisasi.

Implementasi BSPI tersebut telah membuat berbagai tonggak, seperti reformasi regulasi untuk memperkuat ekosistem pembayaran secara menyeluruh, serta mendukung praktik bisnis kerja sama yang sehat dengan industri.

Selain itu, BI juga meluncurkan BI-Fast sebagai alat pembayaran yang cepat, aman, efisien, dan nonstop 24 jam setiap hari pada 21 Desember 2021.

Hingga Mei 2023, tercatat total transaksi BI-Fast telah mencapai 1,4 miliar dengan nilai transaksi Rp 4.043,8 triliun.

Jumlah bank yang telah menjadi anggota BI-Fast juga terus bertambah menjadi 123 anggota. Angka ini mewakili 94 persen dari sistem pembayaran ritel nasional.

Tidak hanya itu, BI juga menerbitkan sistem pembayaran kode cepat standar nasional QRIS (QR Code). Fitur yang diluncurkan pada Rabu (1/1/2020) ini direspons positif oleh seluruh kalangan.

Dok. BI Bank Indonesia mendukung penuh penyediaan infrastruktur digital publik. Salah satunya, digitalisasi program bantuan sosial serta elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah.

Tercatat, hingga Mei 2023, pedagang atau merchant QRIS telah mencapai 25,6 juta dan total pengguna 33,72 juta.

Adapun BI menargetkan 45 juta pengguna QRIS dan 1 miliar transaksi pada 2023. Selain itu, penggunaan QRIS juga diperkuat dengan implementasi QR lintas batas dengan Thailand dan Malaysia. Pada masa mendatang, QR lintas batas bisa diimplementasikan di Singapura, Jepang, dan India.

Lebih lanjut, Filianingsih menjelaskan tiga poin penting dalam pengembangan infrastruktur digital public. Pertama, IDP berperan penting dalam mendorong transformasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kedua, dengan memanfaatkan seluruh potensi IDP, Indonesia dapat mempercepat inklusi keuangan serta memfasilitasi akses yang lebih mudah dan lebih cepat ke layanan keuangan.

Ketiga, pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur digital publik mengedepankan perlindungan konsumen.

"Indonesia telah menerapkan transformasi sistem pembayaran digital sebagai implementasi Infrastruktur digital publik. Tujuannya, untuk mendorong keuangan inklusi dan pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Sementara itu, Co-Chair of The Global Partnership For Financial Inclusion Magda Bianco mengatakan, para peserta diskusi mendapat pengalaman berharga dari Indonesia dan India dalam penerapan infrastruktur digital untuk meningkatkan inklusi keuangan di negara masing-masing.

Indonesia berbagi resep dan kisah sukses implementasi IDP seperti e-KTP, BI-Fast dan QRIS. Sementara, Brazil dengan pembayaran cepat “PIX" dan India dengan "UPI".

"Saya pikir, pertemuan ini akan menghasilkan banyak hal-hal menarik, baik untuk negara anggota G20 maupun bukan anggota G20. Pasalnya, infrastruktur digital publik merupakan faktor penting dalam mengakses layanan produk keuangan," kata dia.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Yunita Resmi Sari mengatakan, hasil dari simposium tersebut nantinya dapat diarahkan untuk mengimplementasikan BSPI 2025.

Di sisi lain, imbuh dia, pertemuan tersebut juga digunakan untuk menggali pengalaman baru dari hasil evaluasi yang sudah diterapkan di negara lain.

Pertemuan ketiga GPFI telah menghasilkan empat solusi keuangan bagi inklusi keuangan digital dan pembiayaan UMKM Global.

Pertama, komitmen GPFI untuk memanfaatkan digitalisasi di sektor keuangan. Selain itu, GPFI juga menyusun panduan dan survei implementasi penerapan Prinsip Inklusi Keuangan Digital oleh negara G20 dan non-G20.

Kedua, penyusunan Rencana Aksi Inklusi Keuangan yang akan menjadi panduan arah diskusi serta rencana strategis GPFI untuk periode 2024 sampai 2026.

Ketiga, penyusunan rekomendasi perangkat kebijakan untuk mendorong akses keuangan dengan layanan keuangan digital bagi UMKM serta laporan mengenai inovasi layanan keuangan bagi UMKM.

Keempat, pembaruan Terms of Reference GPFI sebagai panduan bagi proses kerja GPFI yang lebih efektif dan efisien.